Dari seluruh kejadian tersebut, karhutla menjadi bencana dengan frekuensi tertinggi. BPBD mencatat 242 kejadian dengan luas area terbakar mencapai 7.621,66 hektare.
Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik BPBD Kubar, Suwalas Daya Guna, menjelaskan bahwa selain karhutla, terdapat sejumlah kejadian lain yang membutuhkan penanganan petugas. Di antaranya 48 kejadian banjir, 22 kebakaran permukiman, 19 pohon tumbang, tujuh tanah longsor, enam orang hilang, serta empat kejadian orang tenggelam.
"Hingga awal November 2026, BPBD Kabupaten Kutai Barat telah mencatat dan menangani sebanyak 348 kejadian bencana," ujar Suwalas kepada Korankaltim.com, Jumat (20/11/2026).
Meski karhutla mendominasi jumlah kejadian, banjir menjadi bencana dengan dampak terbesar terhadap masyarakat. Banjir yang terjadi pada Mei 2026 tercatat memengaruhi 4.870 KK atau 15.694 jiwa yang tersebar di enam kecamatan.
Sementara itu, kebakaran permukiman turut menimbulkan dampak terhadap keselamatan warga. Sebanyak 17 jiwa tercatat harus mengungsi dan dua orang mengalami luka-luka akibat peristiwa tersebut.
Menurut Suwalas, perubahan pola bencana sepanjang tahun ini menjadi salah satu tantangan dalam menyiapkan penanganan kedaruratan. Setelah menghadapi banjir besar pada Mei, BPBD kembali dihadapkan pada peningkatan kejadian karhutla selama Agustus hingga Oktober.
Dalam kurun waktu tiga bulan tersebut, tercatat 212 kejadian karhutla. Kondisi ini membuat kesiapan personel dan logistik harus menyesuaikan dengan kebutuhan penanganan dua jenis bencana yang berbeda.
"Pada tahun ini terdapat transisi cepat dari puncak banjir besar pada Mei menuju lonjakan ekstrem karhutla pada Agustus hingga Oktober. Tercatat 212 kejadian dalam tiga bulan, sehingga menuntut kesiapan logistik untuk menghadapi dua musim bencana sekaligus," ungkapnya.
Selain perubahan karakter bencana, kondisi geografis dan keterbatasan akses menuju lokasi kejadian juga menjadi kendala dalam proses penanganan.
Salah satunya saat banjir merendam akses jalan Muara Beloan sepanjang kurang lebih tujuh kilometer. Genangan tersebut berdampak pada mobilisasi personel serta penyaluran bantuan kepada warga terdampak.
Tantangan berbeda dihadapi ketika petugas menangani karhutla, terutama pada titik api di kawasan lahan gambut dan wilayah terpencil. Kondisi tersebut membutuhkan dukungan armada dan peralatan yang memadai agar petugas dapat menjangkau lokasi kebakaran.
Suwalas menilai penguatan posko terpadu di tingkat kecamatan perlu menjadi perhatian untuk mempercepat respons ketika terjadi bencana. Dukungan sarana dan prasarana serta koordinasi antarpihak juga diperlukan agar penanganan di lapangan berjalan lebih efektif.
"Kami menilai penguatan posko terpadu di tingkat kecamatan serta dukungan sarana dan prasarana menjadi kebutuhan penting untuk meningkatkan kecepatan respons. Dengan akses yang lebih siap dan koordinasi yang kuat, penanganan darurat diharapkan dapat dilakukan lebih efektif," tuturnya.
Dengan beragam kejadian tersebut, kesiapan menghadapi bencana di Kubar tidak hanya membutuhkan personel yang siaga, tetapi juga ketersediaan logistik, armada pendukung, serta koordinasi lintas wilayah. Hal ini penting agar penanganan dapat dilakukan lebih cepat ketika bencana kembali terjadi. (Adv) T9 – Penanganan Karhutla dan Kebencanaan
Editor: Erwin
Dari seluruh kejadian tersebut, karhutla menjadi bencana dengan frekuensi tertinggi. BPBD mencatat 242 kejadian dengan luas area terbakar mencapai 7.621,66 hektare.
Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik BPBD Kubar, Suwalas Daya Guna, menjelaskan bahwa selain karhutla, terdapat sejumlah kejadian lain yang membutuhkan penanganan petugas. Di antaranya 48 kejadian banjir, 22 kebakaran permukiman, 19 pohon tumbang, tujuh tanah longsor, enam orang hilang, serta empat kejadian orang tenggelam.
"Hingga awal November 2026, BPBD Kabupaten Kutai Barat telah mencatat dan menangani sebanyak 348 kejadian bencana," ujar Suwalas kepada Korankaltim.com, Jumat (20/11/2026).
Meski karhutla mendominasi jumlah kejadian, banjir menjadi bencana dengan dampak terbesar terhadap masyarakat. Banjir yang terjadi pada Mei 2026 tercatat memengaruhi 4.870 KK atau 15.694 jiwa yang tersebar di enam kecamatan.
Sementara itu, kebakaran permukiman turut menimbulkan dampak terhadap keselamatan warga. Sebanyak 17 jiwa tercatat harus mengungsi dan dua orang mengalami luka-luka akibat peristiwa tersebut.
Menurut Suwalas, perubahan pola bencana sepanjang tahun ini menjadi salah satu tantangan dalam menyiapkan penanganan kedaruratan. Setelah menghadapi banjir besar pada Mei, BPBD kembali dihadapkan pada peningkatan kejadian karhutla selama Agustus hingga Oktober.
Dalam kurun waktu tiga bulan tersebut, tercatat 212 kejadian karhutla. Kondisi ini membuat kesiapan personel dan logistik harus menyesuaikan dengan kebutuhan penanganan dua jenis bencana yang berbeda.
"Pada tahun ini terdapat transisi cepat dari puncak banjir besar pada Mei menuju lonjakan ekstrem karhutla pada Agustus hingga Oktober. Tercatat 212 kejadian dalam tiga bulan, sehingga menuntut kesiapan logistik untuk menghadapi dua musim bencana sekaligus," ungkapnya.
Selain perubahan karakter bencana, kondisi geografis dan keterbatasan akses menuju lokasi kejadian juga menjadi kendala dalam proses penanganan.
Salah satunya saat banjir merendam akses jalan Muara Beloan sepanjang kurang lebih tujuh kilometer. Genangan tersebut berdampak pada mobilisasi personel serta penyaluran bantuan kepada warga terdampak.
Tantangan berbeda dihadapi ketika petugas menangani karhutla, terutama pada titik api di kawasan lahan gambut dan wilayah terpencil. Kondisi tersebut membutuhkan dukungan armada dan peralatan yang memadai agar petugas dapat menjangkau lokasi kebakaran.
Suwalas menilai penguatan posko terpadu di tingkat kecamatan perlu menjadi perhatian untuk mempercepat respons ketika terjadi bencana. Dukungan sarana dan prasarana serta koordinasi antarpihak juga diperlukan agar penanganan di lapangan berjalan lebih efektif.