Menurutnya, kemampuan membangun komunikasi dan melakukan lobi politik ke pemerintah pusat merupakan hal penting bagi daerah yang sedang menghadapi pengurangan Transfer ke Daerah (TKD).
Agusriansyah membandingkan kekuatan komunikasi politik Kaltim dengan Sulawesi Selatan. Menurutnya, meskipun Sulawesi Selatan tidak memiliki sumber daya alam sebesar Kaltim, para politisi dan kepala daerahnya dinilai memiliki kemampuan lobi yang kuat.
"Kaltim memiliki delapan wakil di DPR RI. Saya terkadang bingung, bagaimana perjuangan mereka untuk daerah ini? Apakah sudah maksimal?" ujarnya.
Ia menilai kapasitas dan kinerja individu harus menjadi ukuran utama dalam menilai seorang wakil rakyat, bukan sekadar asal daerah.
Menurutnya, masyarakat perlu melihat integritas, kapabilitas, dan kemampuan seseorang dalam menjalankan tugas perwakilan.
"Menurut saya, lebih baik kita berbicara mengenai integritas, kapabilitas, dan kapasitas seseorang," katanya.
Agusriansyah juga menyinggung pengalaman mantan anggota DPR RI, Irwan Peco, yang menurutnya pernah menunjukkan perjuangan dalam memperjuangkan berbagai kebutuhan infrastruktur daerah.
Ia menilai perjuangan tersebut terlihat dalam persoalan jalan, jembatan, rumah, irigasi, hingga berbagai kebutuhan masyarakat lainnya.
Namun, ia juga menyoroti realitas politik ketika seorang wakil rakyat yang memiliki kinerja baik belum tentu kembali mendapatkan dukungan dalam pemilihan.
Agusriansyah mengingatkan bahwa evaluasi terhadap wakil rakyat harus dilakukan berdasarkan kinerja dan kapasitas masing-masing. Ia tidak ingin penilaian terhadap wakil rakyat terjebak pada persoalan putra daerah atau bukan.
"Kalau kapasitas individunya tidak kuat, tentu harus dievaluasi oleh rakyat pada pemilihan berikutnya," tegasnya.
Menurutnya, masyarakat memiliki hak untuk menilai sejauh mana wakil yang dipilih benar-benar memperjuangkan kepentingan Kaltim. (Adv)
Editor: Erwin
Menurutnya, kemampuan membangun komunikasi dan melakukan lobi politik ke pemerintah pusat merupakan hal penting bagi daerah yang sedang menghadapi pengurangan Transfer ke Daerah (TKD).
Agusriansyah membandingkan kekuatan komunikasi politik Kaltim dengan Sulawesi Selatan. Menurutnya, meskipun Sulawesi Selatan tidak memiliki sumber daya alam sebesar Kaltim, para politisi dan kepala daerahnya dinilai memiliki kemampuan lobi yang kuat.
"Kaltim memiliki delapan wakil di DPR RI. Saya terkadang bingung, bagaimana perjuangan mereka untuk daerah ini? Apakah sudah maksimal?" ujarnya.
Ia menilai kapasitas dan kinerja individu harus menjadi ukuran utama dalam menilai seorang wakil rakyat, bukan sekadar asal daerah.
Menurutnya, masyarakat perlu melihat integritas, kapabilitas, dan kemampuan seseorang dalam menjalankan tugas perwakilan.
"Menurut saya, lebih baik kita berbicara mengenai integritas, kapabilitas, dan kapasitas seseorang," katanya.
Agusriansyah juga menyinggung pengalaman mantan anggota DPR RI, Irwan Peco, yang menurutnya pernah menunjukkan perjuangan dalam memperjuangkan berbagai kebutuhan infrastruktur daerah.
Ia menilai perjuangan tersebut terlihat dalam persoalan jalan, jembatan, rumah, irigasi, hingga berbagai kebutuhan masyarakat lainnya.
Namun, ia juga menyoroti realitas politik ketika seorang wakil rakyat yang memiliki kinerja baik belum tentu kembali mendapatkan dukungan dalam pemilihan.
Agusriansyah mengingatkan bahwa evaluasi terhadap wakil rakyat harus dilakukan berdasarkan kinerja dan kapasitas masing-masing. Ia tidak ingin penilaian terhadap wakil rakyat terjebak pada persoalan putra daerah atau bukan.
"Kalau kapasitas individunya tidak kuat, tentu harus dievaluasi oleh rakyat pada pemilihan berikutnya," tegasnya.
Menurutnya, masyarakat memiliki hak untuk menilai sejauh mana wakil yang dipilih benar-benar memperjuangkan kepentingan Kaltim. (Adv)