Ketua DPRD Kaltim, Hasanuddin Mas’ud, menilai penetapan wali secara hukum harus dipercepat, terutama bagi anak-anak yang kehilangan pengasuhan memadai. Tanpa kejelasan tersebut, mereka berisiko kesulitan memperoleh dokumen kependudukan maupun mengakses pendidikan dan pelayanan kesehatan.
Persoalan ini menjadi perhatian serius mengingat terdapat 28.361 anak di Kaltim yang belum memperoleh hak pendidikan secara optimal. Sementara itu, pemerintah daerah bersama kejaksaan mulai memproses penetapan status perwalian hukum terhadap 17 anak terlantar.
“Tanpa perwalian berkekuatan hukum anak-anak akan kesulitan mengakses identitas kependudukan, pendidikan hingga layanan kesehatan,” kata Hasanuddin, Jumat (20/11/2026).
Menurutnya, negara memiliki tanggung jawab konstitusional untuk memastikan anak-anak terlantar tetap mendapatkan perlindungan dan kesempatan hidup yang layak. Hal tersebut sebagaimana diamanatkan Pasal 34 ayat 1 UUD 1945.
Karena itu, DPRD Kaltim mendorong penanganan persoalan ini dilakukan melalui sejumlah langkah yang saling terintegrasi. Mulai dari kepastian perwalian, pemenuhan identitas kependudukan, hingga jaminan akses terhadap fasilitas pendidikan dan kesehatan.
Dari sisi anggaran, Hasanuddin meminta dukungan APBD diperkuat melalui program lintas organisasi perangkat daerah. Di antaranya Dinas Sosial, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, serta perangkat daerah yang menangani perlindungan perempuan dan anak.
DPRD juga membuka peluang keterlibatan sektor swasta melalui program tanggung jawab sosial perusahaan atau corporate social responsibility (CSR). BUMD dan perbankan diharapkan ikut membantu memenuhi kebutuhan pendidikan serta pelayanan anak-anak yang berada di lembaga pengasuhan.
Selain pembiayaan, DPRD mengusulkan pembentukan pos pelayanan hukum anak terpadu untuk mempercepat pendampingan dan proses penetapan hak asuh melalui lembaga peradilan berwenang.
Integrasi data anak terlantar juga dinilai penting agar pemerintah memiliki informasi menyeluruh mengenai identitas, kondisi pengasuhan, serta kebutuhan masing-masing anak.
“Kami merekomendasikan perluasan kerja sama ini hingga menjangkau seluruh pemerintah kabupaten dan kota di Kalimantan Timur,” ujarnya.
Hasanuddin menegaskan DPRD akan mengoptimalkan fungsi pengawasan, penganggaran, dan legislasi agar pemenuhan hak anak terlantar tidak berhenti pada program bantuan semata.
“Mari kita pastikan tidak ada anak di panti asuhan Kalimantan Timur yang tertinggal haknya sebagai warga negara,” pungkasnya. (Adv)
Editor: Erwin
Ketua DPRD Kaltim, Hasanuddin Mas’ud, menilai penetapan wali secara hukum harus dipercepat, terutama bagi anak-anak yang kehilangan pengasuhan memadai. Tanpa kejelasan tersebut, mereka berisiko kesulitan memperoleh dokumen kependudukan maupun mengakses pendidikan dan pelayanan kesehatan.
Persoalan ini menjadi perhatian serius mengingat terdapat 28.361 anak di Kaltim yang belum memperoleh hak pendidikan secara optimal. Sementara itu, pemerintah daerah bersama kejaksaan mulai memproses penetapan status perwalian hukum terhadap 17 anak terlantar.
“Tanpa perwalian berkekuatan hukum anak-anak akan kesulitan mengakses identitas kependudukan, pendidikan hingga layanan kesehatan,” kata Hasanuddin, Jumat (20/11/2026).
Menurutnya, negara memiliki tanggung jawab konstitusional untuk memastikan anak-anak terlantar tetap mendapatkan perlindungan dan kesempatan hidup yang layak. Hal tersebut sebagaimana diamanatkan Pasal 34 ayat 1 UUD 1945.
Karena itu, DPRD Kaltim mendorong penanganan persoalan ini dilakukan melalui sejumlah langkah yang saling terintegrasi. Mulai dari kepastian perwalian, pemenuhan identitas kependudukan, hingga jaminan akses terhadap fasilitas pendidikan dan kesehatan.
Dari sisi anggaran, Hasanuddin meminta dukungan APBD diperkuat melalui program lintas organisasi perangkat daerah. Di antaranya Dinas Sosial, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, serta perangkat daerah yang menangani perlindungan perempuan dan anak.
DPRD juga membuka peluang keterlibatan sektor swasta melalui program tanggung jawab sosial perusahaan atau corporate social responsibility (CSR). BUMD dan perbankan diharapkan ikut membantu memenuhi kebutuhan pendidikan serta pelayanan anak-anak yang berada di lembaga pengasuhan.
Selain pembiayaan, DPRD mengusulkan pembentukan pos pelayanan hukum anak terpadu untuk mempercepat pendampingan dan proses penetapan hak asuh melalui lembaga peradilan berwenang.
Integrasi data anak terlantar juga dinilai penting agar pemerintah memiliki informasi menyeluruh mengenai identitas, kondisi pengasuhan, serta kebutuhan masing-masing anak.
“Kami merekomendasikan perluasan kerja sama ini hingga menjangkau seluruh pemerintah kabupaten dan kota di Kalimantan Timur,” ujarnya.
Hasanuddin menegaskan DPRD akan mengoptimalkan fungsi pengawasan, penganggaran, dan legislasi agar pemenuhan hak anak terlantar tidak berhenti pada program bantuan semata.
“Mari kita pastikan tidak ada anak di panti asuhan Kalimantan Timur yang tertinggal haknya sebagai warga negara,” pungkasnya. (Adv)