Anggota Komisi III DPRD Kaltim, Muhammad Samsun mengingatkan kepada Pemprov Kaltim agar penyesuaian anggaran tidak membuat kebutuhan pendidikan tersisih dari prioritas belanja daerah.
Meski, proyeksi tersebut mencerminkan ruang fiskal Kaltim yang kian terbatas. Jika berdasarkan 2026, APBD Kaltim berada di kisaran Rp15 triliun bahkan dalam beberapa tahun sebelumnya, kemampuan anggaran daerah sempat mencapai diatas Rp20 triliun.
“Pendidikan tidak boleh kurang dari 20 persen, memang nominalnya turun karena total APBD juga turun. Namun, kita upayakan belanja wajib itu terpenuhi,” tegas Samsun, Sabtu (21/11/2026).
Ia beranggapan bahwa penurunan total APBD memang berpengaruh terhadap nominal anggaran pendidikan, Namun, pemerintah tetap memiliki kewajiban memenuhi alokasi minimal 20 persen tersebut.
Selain itu, Samsun juga meminta agar pemerintah tidak mengabaikan kebutuhan nyata di sekolah. Pembangunan maupun perbaikan kelas diharapkan dapat tetap berjalan dan diperhitungkan dalam penyusunan program.
“Kebutuhan pembangunan dan fasilitas sekolah juga harus tetap diperhatikan,” imbuhnya.
Bukan hanya sektor pendidikan, Politikus PDI Perjuangan itu pun menyoroti sektor infrastruktur yang merupakan belanja wajib dan harus dipenuhi sebagai program prioritas. Terlebih, alokasi belanja diarahkan sebesar 40 persen, meski realisasinya tetap bergantung pada kemampuan fiskal.
“Kalau memang masih ada anggaran, kita belanjakan. Kalau tidak, tentu harus ada yang dikorbankan. Perhitungannya berdasarkan skala prioritas, yakni seberapa besar manfaat yang bisa dinikmati oleh masyarakat,” ujarnya.
Samsun menegaskan, pemerintah harus lebih selektif menentukan program agar keterbatasan APBD tidak mengganggu pelayanan dasar. Setiap belanja perlu mempertimbangkan manfaat yang benar-benar dirasakan masyarakat. (Adv)
Editor: Erwin
Anggota Komisi III DPRD Kaltim, Muhammad Samsun mengingatkan kepada Pemprov Kaltim agar penyesuaian anggaran tidak membuat kebutuhan pendidikan tersisih dari prioritas belanja daerah.
Meski, proyeksi tersebut mencerminkan ruang fiskal Kaltim yang kian terbatas. Jika berdasarkan 2026, APBD Kaltim berada di kisaran Rp15 triliun bahkan dalam beberapa tahun sebelumnya, kemampuan anggaran daerah sempat mencapai diatas Rp20 triliun.
“Pendidikan tidak boleh kurang dari 20 persen, memang nominalnya turun karena total APBD juga turun. Namun, kita upayakan belanja wajib itu terpenuhi,” tegas Samsun, Sabtu (21/11/2026).
Ia beranggapan bahwa penurunan total APBD memang berpengaruh terhadap nominal anggaran pendidikan, Namun, pemerintah tetap memiliki kewajiban memenuhi alokasi minimal 20 persen tersebut.
Selain itu, Samsun juga meminta agar pemerintah tidak mengabaikan kebutuhan nyata di sekolah. Pembangunan maupun perbaikan kelas diharapkan dapat tetap berjalan dan diperhitungkan dalam penyusunan program.
“Kebutuhan pembangunan dan fasilitas sekolah juga harus tetap diperhatikan,” imbuhnya.
Bukan hanya sektor pendidikan, Politikus PDI Perjuangan itu pun menyoroti sektor infrastruktur yang merupakan belanja wajib dan harus dipenuhi sebagai program prioritas. Terlebih, alokasi belanja diarahkan sebesar 40 persen, meski realisasinya tetap bergantung pada kemampuan fiskal.
“Kalau memang masih ada anggaran, kita belanjakan. Kalau tidak, tentu harus ada yang dikorbankan. Perhitungannya berdasarkan skala prioritas, yakni seberapa besar manfaat yang bisa dinikmati oleh masyarakat,” ujarnya.
Samsun menegaskan, pemerintah harus lebih selektif menentukan program agar keterbatasan APBD tidak mengganggu pelayanan dasar. Setiap belanja perlu mempertimbangkan manfaat yang benar-benar dirasakan masyarakat. (Adv)
Editor: Erwin