Menurutnya, terminal memiliki peran yang cukup penting dalam menunjang aktivitas masyarakat, sehingga Samsun meminta agar menjadi bagian dari prioritas pembangunan daerah. Ia juga mengingatkan supaya pemerintah tidak hanya fokus pada Terminal Timbau yang telah dikunjungi oleh Gubernur Kaltim pada 12 November 2026 lalu.
Terminal Lempake, kata dia juga dinilai membutuhkan penanganan serius oleh pemerintah daerah, selain menjadi salah satu titik keberangkatan Samarinda-Bontang-Kutai Timur. Samsun menilai fasilitas di terminal tersebut tidak layak untuk menunjang pelayanan transportasi masyarakat.
“Terminal Lempake dari Samarinda ke arah Bontang itu juga compang-camping. Apa karena yang pakai terminal itu orang-orang yang tidak punya kendaraan, artinya masyarakat kalangan menengah ke bawah, sehingga tidak perlu diperhatikan?” tegasnya, Sabtu (21/11/2026).
Ia menilai kondisi tersebut tidak boleh dianggap sepele. Sebab, fasilitas terminal justru banyak dimanfaatkan masyarakat yang memiliki keterbatasan pilihan transportasi. Karena itu, pemerintah semestinya memastikan sarana publik tersebut tetap terawat dan memberikan pelayanan yang pantas.
Samsun juga mengingatkan bahwa pembenahan tidak cukup dilakukan dengan menunggu munculnya sorotan atau kunjungan pejabat. Pemprov Kaltim perlu melakukan evaluasi terhadap terminal-terminal yang berada dalam kewenangannya.
“Menurut saya itu yang harus diperhatikan juga, karena kewenangan itu ada di provinsi,” ujarnya.
Ia mendorong perbaikan Terminal Timbau dan Lempake segera dimasukkan dalam penganggaran. Menurutnya, pekerjaan tersebut dapat dilakukan melalui skema tahun tunggal agar kebutuhan perbaikan tidak tertunda terlalu lama.
“Harapannya segera itu dianggarkan dan diperbaiki. Hal itu suatu yang mendesak dan prioritas sehingga harus dianggarkan melalui tahun tunggal, itu tidak banyak,” kata politikus PDI Perjuangan tersebut.
Pengelolaan terminal penumpang tipe B merupakan kewenangan pemerintah provinsi berdasarkan pembagian urusan pemerintahan bidang perhubungan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
Samsun berharap Pemprov Kaltim tidak hanya memperbaiki kerusakan yang terlihat, tetapi juga membenahi pola pemeliharaan aset transportasi. Dengan perawatan berkala, fasilitas terminal dapat berfungsi optimal dan masyarakat tidak terus dirugikan oleh buruknya layanan transportasi publik. (Adv)
Editor: Aspian Nur
Menurutnya, terminal memiliki peran yang cukup penting dalam menunjang aktivitas masyarakat, sehingga Samsun meminta agar menjadi bagian dari prioritas pembangunan daerah. Ia juga mengingatkan supaya pemerintah tidak hanya fokus pada Terminal Timbau yang telah dikunjungi oleh Gubernur Kaltim pada 12 November 2026 lalu.
Terminal Lempake, kata dia juga dinilai membutuhkan penanganan serius oleh pemerintah daerah, selain menjadi salah satu titik keberangkatan Samarinda-Bontang-Kutai Timur. Samsun menilai fasilitas di terminal tersebut tidak layak untuk menunjang pelayanan transportasi masyarakat.
“Terminal Lempake dari Samarinda ke arah Bontang itu juga compang-camping. Apa karena yang pakai terminal itu orang-orang yang tidak punya kendaraan, artinya masyarakat kalangan menengah ke bawah, sehingga tidak perlu diperhatikan?” tegasnya, Sabtu (21/11/2026).
Ia menilai kondisi tersebut tidak boleh dianggap sepele. Sebab, fasilitas terminal justru banyak dimanfaatkan masyarakat yang memiliki keterbatasan pilihan transportasi. Karena itu, pemerintah semestinya memastikan sarana publik tersebut tetap terawat dan memberikan pelayanan yang pantas.
Samsun juga mengingatkan bahwa pembenahan tidak cukup dilakukan dengan menunggu munculnya sorotan atau kunjungan pejabat. Pemprov Kaltim perlu melakukan evaluasi terhadap terminal-terminal yang berada dalam kewenangannya.
“Menurut saya itu yang harus diperhatikan juga, karena kewenangan itu ada di provinsi,” ujarnya.
Ia mendorong perbaikan Terminal Timbau dan Lempake segera dimasukkan dalam penganggaran. Menurutnya, pekerjaan tersebut dapat dilakukan melalui skema tahun tunggal agar kebutuhan perbaikan tidak tertunda terlalu lama.
“Harapannya segera itu dianggarkan dan diperbaiki. Hal itu suatu yang mendesak dan prioritas sehingga harus dianggarkan melalui tahun tunggal, itu tidak banyak,” kata politikus PDI Perjuangan tersebut.
Pengelolaan terminal penumpang tipe B merupakan kewenangan pemerintah provinsi berdasarkan pembagian urusan pemerintahan bidang perhubungan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
Samsun berharap Pemprov Kaltim tidak hanya memperbaiki kerusakan yang terlihat, tetapi juga membenahi pola pemeliharaan aset transportasi. Dengan perawatan berkala, fasilitas terminal dapat berfungsi optimal dan masyarakat tidak terus dirugikan oleh buruknya layanan transportasi publik. (Adv)
Editor: Aspian Nur