Kepala Seksi Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial (PPHI) Disnakertrans Kaltim, Ariansyah, menyampaikan bahwa kenaikan UMP ini merupakan hasil pembahasan Dewan Pengupahan Provinsi Kaltim yang berlangsung sejak hari Rabu hingga Kamis kemarin.
“Penetapan ini juga dilakukan dengan mempertimbangkan kondisi ekonomi daerah, serta nilai Kebutuhan Hidup Layak (KHL),” ujar Ariansyah, Jumat (20/11/2026).
Dalam penetapan UMP, pembahasan pada hari pertama difokuskan untuk menentukan dasar perhitungan upah minimum, apakah menggunakan formula atau mengacu pada nilai KHL. Dalam rapat itu kata Ariansyah, Dewan Pengupahan akhirnya menyepakati KHL 2026 sebagai dasar penetapan UMP Kaltim 2027.
“Sementara perhitungan besaran upah dilakukan pada hari kedua, sehingga menghasilkan angka yang disepakati,” ucapnya.
Ariansyah menyebut, UMP 2027 ditetapkan sebesar 67 persen dari nilai KHL 2026 yang berada di kisaran Rp 6.039.344. Persentase tersebut menjadi hasil kesepakatan setelah mempertimbangkan berbagai masukan dalam pembahasan Dewan Pengupahan.
Menurutnya, nilai KHL yang dihitung berdasarkan data statistik turut menjadi gambaran kebutuhan hidup layak masyarakat. Walaupun, dalam penetapan upah minimum kata dia, juga perlu mempertimbangkan kemampuan dunia usaha, serta dampaknya terhadap kondisi perekonomian serta ketenagakerjaan di Kaltim.
“Semestinya (kenaikan UMP) sesuai dengan KHL, 100 persen. Cuma kita melihat lagi dampaknya ketika pemberi kerja atau pengusaha harus mengikuti 100 persen KHL,” katanya.
Ariansyah menjelaskan, jika UMP ditetapkan langsung sebesar 100 persen KHL, dampaknya berpotensi merembet pada penetapan Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK). Sebab, UMK di masing-masing daerah umumnya ditetapkan lebih tinggi dari UMP sebagai jaring pengaman pengupahan.
“Sehingga jika UMP langsung mencapai Rp 6 juta lebih, tuntutan penyesuaian UMK di kabupaten dan kota juga berpotensi meningkat,” tuturnya.
Editor: Erwin
Kepala Seksi Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial (PPHI) Disnakertrans Kaltim, Ariansyah, menyampaikan bahwa kenaikan UMP ini merupakan hasil pembahasan Dewan Pengupahan Provinsi Kaltim yang berlangsung sejak hari Rabu hingga Kamis kemarin.
“Penetapan ini juga dilakukan dengan mempertimbangkan kondisi ekonomi daerah, serta nilai Kebutuhan Hidup Layak (KHL),” ujar Ariansyah, Jumat (20/11/2026).
Dalam penetapan UMP, pembahasan pada hari pertama difokuskan untuk menentukan dasar perhitungan upah minimum, apakah menggunakan formula atau mengacu pada nilai KHL. Dalam rapat itu kata Ariansyah, Dewan Pengupahan akhirnya menyepakati KHL 2026 sebagai dasar penetapan UMP Kaltim 2027.
“Sementara perhitungan besaran upah dilakukan pada hari kedua, sehingga menghasilkan angka yang disepakati,” ucapnya.
Ariansyah menyebut, UMP 2027 ditetapkan sebesar 67 persen dari nilai KHL 2026 yang berada di kisaran Rp 6.039.344. Persentase tersebut menjadi hasil kesepakatan setelah mempertimbangkan berbagai masukan dalam pembahasan Dewan Pengupahan.
Menurutnya, nilai KHL yang dihitung berdasarkan data statistik turut menjadi gambaran kebutuhan hidup layak masyarakat. Walaupun, dalam penetapan upah minimum kata dia, juga perlu mempertimbangkan kemampuan dunia usaha, serta dampaknya terhadap kondisi perekonomian serta ketenagakerjaan di Kaltim.
“Semestinya (kenaikan UMP) sesuai dengan KHL, 100 persen. Cuma kita melihat lagi dampaknya ketika pemberi kerja atau pengusaha harus mengikuti 100 persen KHL,” katanya.
Ariansyah menjelaskan, jika UMP ditetapkan langsung sebesar 100 persen KHL, dampaknya berpotensi merembet pada penetapan Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK). Sebab, UMK di masing-masing daerah umumnya ditetapkan lebih tinggi dari UMP sebagai jaring pengaman pengupahan.
“Sehingga jika UMP langsung mencapai Rp 6 juta lebih, tuntutan penyesuaian UMK di kabupaten dan kota juga berpotensi meningkat,” tuturnya.
Editor: Erwin