Penulis: Rahmat Surya
KORANKALTIM.COM, SAMARINDA - Sejumlah mahasiswa yang tergabung dalam aliansi Gerakan Rakyat Menggugat (Geram) kembali menggelar aksi unjuk rasa di Simpang Empat Lembuswana, Kota Samarinda, Selasa (18/11/2026).
Penulis: Rahmat Surya
KORANKALTIM.COM, SAMARINDA - Sejumlah mahasiswa yang tergabung dalam aliansi Gerakan Rakyat Menggugat (Geram) kembali menggelar aksi unjuk rasa di Simpang Empat Lembuswana, Kota Samarinda, Selasa (18/11/2026).
Dalam aksi tersebut, para mahasiswa yang berasal dari berbagai kampus dan organisasi kemahasiswaan menyuarakan sepuluh tuntutan kepada Pemprov Kaltim.
Humas aksi, Rhenata, menyampaikan bahwa sepuluh tuntutan yang dibawa ini merupakan bentuk keresahan mereka terhadap sejumlah persoalan di Kaltim yang membutuhkan perhatian serius dari pemerintah daerah.
Dia mengatakan, berbagai persoalan daerah menjadi sorotan dalam aksi tersebut, mulai dari kebakaran hutan dan lahan (karhutla), kelangkaan bahan bakar minyak (BBM), hingga persoalan pertambangan yang dinilai belum ditangani secara maksimal oleh pemerintah.
"Salah satu yang menjadi perhatian kita juga adalah persoalan pertambangan, khususnya perusahaan yang dinilai belum menjalankan kewajiban reklamasi pascatambang," ujar Rhenata.
Oleh karena itu, pihaknya mendesak Pemprov Kaltim mengambil langkah tegas terhadap perusahaan yang tidak memenuhi kewajiban tersebut. Selain itu, diakui Rhenata, para mahasiswa menuntut transparansi penggunaan dana bantuan presiden (banpres) yang berkaitan dengan sejumlah organisasi perangkat daerah (OPD) terkait.
"Kami juga mendesak Pemprov untuk segera melunasi tunjangan buruh non-ASN dan tambahan penghasilan pegawai (TPP)," ucapnya.
Lebih lanjutnya, aksi yang digelar ini tidak sekadar menjadi wadah penyampaian tuntutan saja, tetapi juga bertujuan membangun kesadaran masyarakat terhadap berbagai persoalan yang terjadi di Kaltim. Dirinya menilai, persoalan-persoalan tersebut tidak boleh dibiarkan berlarut-larut karena menyangkut kepentingan masyarakat luas.
"Tujuan kita sebenarnya untuk mencerdaskan dan memberikan kesadaran kepada masyarakat, khususnya masyarakat Kaltim, bahwa berbagai persoalan hari ini merupakan permasalahan serius dan tidak bisa diabaikan begitu saja," katanya.
Para massa aksi juga meminta Pemprov Kaltim hadir secara langsung untuk berdialog dengan massa aksi. Mereka menginginkan pemerintah memberikan penjelasan sekaligus mempertanggungjawabkan kebijakan dan penyelenggaraan pemerintahan daerah.
Rhenata menekankan, pihaknya tidak hanya ingin menyampaikan daftar tuntutan, tetapi juga membuka ruang bagi untuk menjelaskan berbagai keresahan yang dirasakan masyarakat. Dengan demikian, pemerintah diharapkannya bisa memahami persoalan yang disampaikan dan memberikan solusi konkret.
"Yang jelas kita berharap Pemprov bisa hadir di sini untuk memberikan penjelasan dan transparansi kepada massa aksi. Kita juga ingin menyampaikan apa yang dirasakan dan dikeluhkan, sehingga pemerintah bisa memberikan solusi," tegasnya.
10 Poin Tuntutan Aliansi Geram:
1. Tetapkan karhutla sebagai status bencana nasional.
2. Dorong pemerintah melakukan restorasi pasca bencana karhutla.
3. Tindak tegas perusahaan yang terbukti membakar hutan dan lahan.
4. Tindak tegas perusahaan yang tidak melakukan reklamasi pasca tambang.
5. Tuntaskan kelangkaan BBM di Kaltim.
6. Hentikan pemadaman listrik bergilir dan beri kompensasi kepada pihak yang terdampak.
7. Evaluasi total program Gratis Pol: tuntaskan pemerataan dan mekanisme penyalurannya.
8. Desak Pemprov Kaltim memberi kompensasi dan bertanggung jawab atas masyarakat yang terdampak ISPA.
9. Minta transparansi penggunaan dana Banpres 20M untuk BPBD, Dinas Kehutanan, dan Dinas Kesehatan.
10. Desak Pemprov Kaltim melunasi tunjangan guru non ASN dan TPP.
Editor: Erwin
Dalam aksi tersebut, para mahasiswa yang berasal dari berbagai kampus dan organisasi kemahasiswaan menyuarakan sepuluh tuntutan kepada Pemprov Kaltim.
Humas aksi, Rhenata, menyampaikan bahwa sepuluh tuntutan yang dibawa ini merupakan bentuk keresahan mereka terhadap sejumlah persoalan di Kaltim yang membutuhkan perhatian serius dari pemerintah daerah.
Dia mengatakan, berbagai persoalan daerah menjadi sorotan dalam aksi tersebut, mulai dari kebakaran hutan dan lahan (karhutla), kelangkaan bahan bakar minyak (BBM), hingga persoalan pertambangan yang dinilai belum ditangani secara maksimal oleh pemerintah.
"Salah satu yang menjadi perhatian kita juga adalah persoalan pertambangan, khususnya perusahaan yang dinilai belum menjalankan kewajiban reklamasi pascatambang," ujar Rhenata.

Oleh karena itu, pihaknya mendesak Pemprov Kaltim mengambil langkah tegas terhadap perusahaan yang tidak memenuhi kewajiban tersebut. Selain itu, diakui Rhenata, para mahasiswa menuntut transparansi penggunaan dana bantuan presiden (banpres) yang berkaitan dengan sejumlah organisasi perangkat daerah (OPD) terkait.
"Kami juga mendesak Pemprov untuk segera melunasi tunjangan buruh non-ASN dan tambahan penghasilan pegawai (TPP)," ucapnya.
Lebih lanjutnya, aksi yang digelar ini tidak sekadar menjadi wadah penyampaian tuntutan saja, tetapi juga bertujuan membangun kesadaran masyarakat terhadap berbagai persoalan yang terjadi di Kaltim. Dirinya menilai, persoalan-persoalan tersebut tidak boleh dibiarkan berlarut-larut karena menyangkut kepentingan masyarakat luas.
"Tujuan kita sebenarnya untuk mencerdaskan dan memberikan kesadaran kepada masyarakat, khususnya masyarakat Kaltim, bahwa berbagai persoalan hari ini merupakan permasalahan serius dan tidak bisa diabaikan begitu saja," katanya.
Para massa aksi juga meminta Pemprov Kaltim hadir secara langsung untuk berdialog dengan massa aksi. Mereka menginginkan pemerintah memberikan penjelasan sekaligus mempertanggungjawabkan kebijakan dan penyelenggaraan pemerintahan daerah.
Rhenata menekankan, pihaknya tidak hanya ingin menyampaikan daftar tuntutan, tetapi juga membuka ruang bagi untuk menjelaskan berbagai keresahan yang dirasakan masyarakat. Dengan demikian, pemerintah diharapkannya bisa memahami persoalan yang disampaikan dan memberikan solusi konkret.
"Yang jelas kita berharap Pemprov bisa hadir di sini untuk memberikan penjelasan dan transparansi kepada massa aksi. Kita juga ingin menyampaikan apa yang dirasakan dan dikeluhkan, sehingga pemerintah bisa memberikan solusi," tegasnya.
10 Poin Tuntutan Aliansi Geram:






1. Tetapkan karhutla sebagai status bencana nasional.
2. Dorong pemerintah melakukan restorasi pasca bencana karhutla.
3. Tindak tegas perusahaan yang terbukti membakar hutan dan lahan.
4. Tindak tegas perusahaan yang tidak melakukan reklamasi pasca tambang.
5. Tuntaskan kelangkaan BBM di Kaltim.
6. Hentikan pemadaman listrik bergilir dan beri kompensasi kepada pihak yang terdampak.
7. Evaluasi total program Gratis Pol: tuntaskan pemerataan dan mekanisme penyalurannya.
8. Desak Pemprov Kaltim memberi kompensasi dan bertanggung jawab atas masyarakat yang terdampak ISPA.
9. Minta transparansi penggunaan dana Banpres 20M untuk BPBD, Dinas Kehutanan, dan Dinas Kesehatan.
10. Desak Pemprov Kaltim melunasi tunjangan guru non ASN dan TPP.
Editor: Erwin

102 kali dibaca
Pusat gempa berada di laut 42 km utara Ruteng-Manggarai
18 Nov 2026, 15:01:44 WIB • Kedalaman 19 km
Gempa ini dirasakan untuk diteruskan pada masyarakat
Sumber: BMKG