Pemisahan jalur logistik ini didorong guna mengurangi beban lalu lintas, sekaligus menekan risiko kecelakaan di jalan perkotaan.
Kepala Dinas Perhubungan (Dishub) Samarinda Hotmarulitua Manalu menyatakan, pihaknya mengusulkan pengaturan lintasan khusus angkutan barang dari dan menuju Terminal Peti Kemas Palaran.
Kendaraan logistik nantinya diarahkan melalui jaringan jalan lingkar agar tidak lagi melintasi ruas jalan di pusat kota.
Dalam skema jangka pendek untuk jalur dari kawasan Jembatan Mahakam Menuju Palaran, kendaraan diarahkan melalui Jalan Jakarta I, kemudian masuk ke Ring Road I dan Ring Road II hingga kawasan Batu Cermin yang terhubung ke Tanah Merah.
Dengan jalur ini, kendaraan berat tidak lagi melewati Jalan KH Mas Mansyur dan sejumlah ruas jalan perkotaan lainnya.
“Kami dorong agar lintasan angkutan barang dibuat terpisah dengan angkutan lainnya, dalam hal ini angkutan perkotaan,” kata Manalu, Selasa (17/11/2026).
Sebagai langkah jangka panjang, Dishub Samarinda turut merekomendasikan pengembangan Pelabuhan Loktuan di Bontang agar dapat melayani bongkar muat peti kemas secara mandiri. Selama ini, distribusi logistik untuk wilayah Bontang, Kutai Timur, dan Berau masih bertumpu pada Terminal Peti Kemas Palaran.
Melalui pengembangan Pelabuhan Loktuan yang memiliki ketersediaan lahan kosong untuk area penumpukan, distribusi barang ke wilayah utara Kaltim dapat dilayani langsung dari sana.
Langkah ini tidak hanya mengurangi beban Terminal Palaran, tetapi juga menekan biaya logistik darat yang selama ini lebih tinggi.
Selain itu, penataan kawasan pergudangan juga diusulkan agar aktivitas distribusi barang terpusat di wilayah Palaran. Kawasan pergudangan yang kepemilikannya terbagi atas 70 persen milik Pemkot Samarinda dan 30 persen milik Pemprov Kaltim ini diarahkan agar kendaraan beroda lebih dari enam tidak lagi memasuki pusat kota, melainkan langsung melalui Ring Road II dan Ring Road III.
Meski kebutuhan penerangan jalan di jalur lingkar belum masuk dalam pembahasan Tatanan Transportasi Wilayah (Tatrawil) saat ini, hal tersebut disiapkan sebagai langkah tindak lanjut setelah jalur khusus terbentuk.
Penataan ini juga mencakup pengembangan angkutan massal perkotaan di Samarinda, Balikpapan, dan Bontang guna menekan penggunaan kendaraan pribadi.
Revisi dokumen Tatrawil Kaltim ini nantinya akan menjadi acuan bagi kabupaten/kota dalam membentuk Tatanan Transportasi Lokal (Tatralok) serta ditetapkan sebagai regulasi resmi penataan transportasi daerah.
“Tatrawil ini yang menjadi benchmark (tolok ukur) pembentukan transportasi lokal Samarinda,” pungkasnya.
Editor: Erwin
Pemisahan jalur logistik ini didorong guna mengurangi beban lalu lintas, sekaligus menekan risiko kecelakaan di jalan perkotaan.
Kepala Dinas Perhubungan (Dishub) Samarinda Hotmarulitua Manalu menyatakan, pihaknya mengusulkan pengaturan lintasan khusus angkutan barang dari dan menuju Terminal Peti Kemas Palaran.
Kendaraan logistik nantinya diarahkan melalui jaringan jalan lingkar agar tidak lagi melintasi ruas jalan di pusat kota.
Dalam skema jangka pendek untuk jalur dari kawasan Jembatan Mahakam Menuju Palaran, kendaraan diarahkan melalui Jalan Jakarta I, kemudian masuk ke Ring Road I dan Ring Road II hingga kawasan Batu Cermin yang terhubung ke Tanah Merah.
Dengan jalur ini, kendaraan berat tidak lagi melewati Jalan KH Mas Mansyur dan sejumlah ruas jalan perkotaan lainnya.
“Kami dorong agar lintasan angkutan barang dibuat terpisah dengan angkutan lainnya, dalam hal ini angkutan perkotaan,” kata Manalu, Selasa (17/11/2026).
Sebagai langkah jangka panjang, Dishub Samarinda turut merekomendasikan pengembangan Pelabuhan Loktuan di Bontang agar dapat melayani bongkar muat peti kemas secara mandiri. Selama ini, distribusi logistik untuk wilayah Bontang, Kutai Timur, dan Berau masih bertumpu pada Terminal Peti Kemas Palaran.
Melalui pengembangan Pelabuhan Loktuan yang memiliki ketersediaan lahan kosong untuk area penumpukan, distribusi barang ke wilayah utara Kaltim dapat dilayani langsung dari sana.
Langkah ini tidak hanya mengurangi beban Terminal Palaran, tetapi juga menekan biaya logistik darat yang selama ini lebih tinggi.
Selain itu, penataan kawasan pergudangan juga diusulkan agar aktivitas distribusi barang terpusat di wilayah Palaran. Kawasan pergudangan yang kepemilikannya terbagi atas 70 persen milik Pemkot Samarinda dan 30 persen milik Pemprov Kaltim ini diarahkan agar kendaraan beroda lebih dari enam tidak lagi memasuki pusat kota, melainkan langsung melalui Ring Road II dan Ring Road III.
Meski kebutuhan penerangan jalan di jalur lingkar belum masuk dalam pembahasan Tatanan Transportasi Wilayah (Tatrawil) saat ini, hal tersebut disiapkan sebagai langkah tindak lanjut setelah jalur khusus terbentuk.
Penataan ini juga mencakup pengembangan angkutan massal perkotaan di Samarinda, Balikpapan, dan Bontang guna menekan penggunaan kendaraan pribadi.
Revisi dokumen Tatrawil Kaltim ini nantinya akan menjadi acuan bagi kabupaten/kota dalam membentuk Tatanan Transportasi Lokal (Tatralok) serta ditetapkan sebagai regulasi resmi penataan transportasi daerah.
“Tatrawil ini yang menjadi benchmark (tolok ukur) pembentukan transportasi lokal Samarinda,” pungkasnya.
Editor: Erwin