Ketua RT 072 Loa Bakung Bambang Bayu Murti menilai persoalan antara ahli waris dan pengembang seharusnya tidak berdampak terhadap hak warga yang telah menyelesaikan kewajibannya. Hubungan transaksi antara warga dan pengembang telah diselesaikan, sementara persoalan yang masih dipermasalahkan HF semestinya dituntaskan langsung dengan pihak pengembang, bukan justru membatasi pelayanan administrasi masyarakat.
“Pada dasarnya sudah klir antara warga dengan developer. Harapan kami, kalau memang ada persoalan pembayaran, seharusnya diselesaikan antara pihak HF dengan developer, bukan dibebankan kepada kami sebagai warga,” kata Bambang.
Pelayanan administrasi warga mulai terkendala setelah pihak kelurahan menerima surat dari pengacara HF. Surat tersebut menjadi alasan kelurahan menahan proses pelayanan karena masih terdapat persoalan yang dipermasalahkan pihak ahli waris.
Bambang mempertanyakan dasar hukum penghentian pelayanan tersebut. Sebab, menurutnya, surat dari seorang kuasa hukum tidak serta-merta dapat dijadikan dasar untuk menghentikan pelayanan publik tanpa adanya keputusan atau penetapan resmi dari lembaga berwenang. “Jangan sampai hanya karena ada surat dari pengacara, pelayanan masyarakat langsung dihentikan. Harus ada dasar hukum yang resmi, apalagi belum ada putusan pengadilan. Kami berharap kelurahan tidak mempersulit warga dalam mendapatkan pelayanan,” tegasnya.
Warga tidak keberatan apabila HF memilih menyelesaikan persoalan melalui jalur hukum namun proses tersebut diharapkan tidak mengorbankan kepentingan puluhan warga yang tidak terlibat langsung dalam persoalan antara ahli waris dan pengembang. Bambang juga menyebut sebagian kapling yang menjadi bagian dari persoalan telah diserahkan kepada HF sebagai bagian dari penyelesaian kewajiban yang dipermasalahkan.
Persoalan tersebut telah berlangsung sejak 2021 setelah HF meninggal dunia. Bahkan pada 2023 warga sempat mengalami pembatasan akses melalui portal. Warga berharap kelurahan dan kecamatan dapat kembali memberikan pelayanan administrasi sebagaimana mestinya. Mereka juga menginginkan persoalan tersebut diselesaikan secara damai tanpa menghambat hak masyarakat. “Kami ingin persoalan ini selesai secara damai. Kalau memang pihak sana ingin menempuh jalur hukum, silakan. Kami juga punya hak untuk membela diri dan memperjuangkan kepentingan warga,” pungkas Bambang.
Editor: Aspian Nur
Ketua RT 072 Loa Bakung Bambang Bayu Murti menilai persoalan antara ahli waris dan pengembang seharusnya tidak berdampak terhadap hak warga yang telah menyelesaikan kewajibannya. Hubungan transaksi antara warga dan pengembang telah diselesaikan, sementara persoalan yang masih dipermasalahkan HF semestinya dituntaskan langsung dengan pihak pengembang, bukan justru membatasi pelayanan administrasi masyarakat.
“Pada dasarnya sudah klir antara warga dengan developer. Harapan kami, kalau memang ada persoalan pembayaran, seharusnya diselesaikan antara pihak HF dengan developer, bukan dibebankan kepada kami sebagai warga,” kata Bambang.
Pelayanan administrasi warga mulai terkendala setelah pihak kelurahan menerima surat dari pengacara HF. Surat tersebut menjadi alasan kelurahan menahan proses pelayanan karena masih terdapat persoalan yang dipermasalahkan pihak ahli waris.
Bambang mempertanyakan dasar hukum penghentian pelayanan tersebut. Sebab, menurutnya, surat dari seorang kuasa hukum tidak serta-merta dapat dijadikan dasar untuk menghentikan pelayanan publik tanpa adanya keputusan atau penetapan resmi dari lembaga berwenang. “Jangan sampai hanya karena ada surat dari pengacara, pelayanan masyarakat langsung dihentikan. Harus ada dasar hukum yang resmi, apalagi belum ada putusan pengadilan. Kami berharap kelurahan tidak mempersulit warga dalam mendapatkan pelayanan,” tegasnya.
Warga tidak keberatan apabila HF memilih menyelesaikan persoalan melalui jalur hukum namun proses tersebut diharapkan tidak mengorbankan kepentingan puluhan warga yang tidak terlibat langsung dalam persoalan antara ahli waris dan pengembang. Bambang juga menyebut sebagian kapling yang menjadi bagian dari persoalan telah diserahkan kepada HF sebagai bagian dari penyelesaian kewajiban yang dipermasalahkan.
Persoalan tersebut telah berlangsung sejak 2021 setelah HF meninggal dunia. Bahkan pada 2023 warga sempat mengalami pembatasan akses melalui portal. Warga berharap kelurahan dan kecamatan dapat kembali memberikan pelayanan administrasi sebagaimana mestinya. Mereka juga menginginkan persoalan tersebut diselesaikan secara damai tanpa menghambat hak masyarakat. “Kami ingin persoalan ini selesai secara damai. Kalau memang pihak sana ingin menempuh jalur hukum, silakan. Kami juga punya hak untuk membela diri dan memperjuangkan kepentingan warga,” pungkas Bambang.
Editor: Aspian Nur