Kepala Badan Karantina Indonesia (Barantin) Abdul Kadir Karding mengatakan, keberadaan IKN menjadi perhatian tersendiri bagi penguatan pengawasan karantina. Menurutnya, diperlukan kehadiran layanan karantina di kawasan tersebut untuk memastikan kelestarian lingkungan dan keanekaragaman hayati tetap terjaga. "Seharusnya ada kantor disana nanti dengan pelayanan yang baik. Kita harus memastikan lingkungan tetap terjaga, termasuk keanekaragaman hayatinya," kata Karding.
Selain pengawasan, Karding juga menyoroti besarnya potensi komoditas unggulan Kaltim yang perlu didorong agar memberikan nilai tambah bagi masyarakat setempat. Satu diantaranya adalah komoditas sarang burung walet. Berdasarkan data terbaru Balai Karantina Kalimantan Timur, produksi sarang burung walet di Kaltim mencapai sekitar 176,524 ton per tahun. Produksi tersebut berasal dari sekitar 4.640 rumah walet yang tersebar di berbagai kabupaten dan kota. "Kalau berdasarkan data, potensi walet di Kaltim ini cukup besar. Karena itu, kita dorong agar hasil produksinya tidak hanya dikirim ke Jawa, tetapi bisa diolah di daerah sendiri sehingga masyarakat setempat juga mendapatkan manfaat ekonomi," sebut Karding lagi.
Karding mengaku telah membicarakan hal tersebut dengan Gubernur Kaltim Rudy Mas'ud. Keduanya sepakat mendorong kehadiran investor untuk membangun pengolahan sarang walet di daerah. "Saya sudah meminta Pak Rudy untuk mencarikan investor pengelolaan sarang burung walet di Kaltim dan beliau setujuh dan segera mencari investor," jelasnya.
Langkah tersebut sejalan dengan upaya memperkuat hilirisasi agar nilai ekonomi komoditas tidak seluruhnya dinikmati daerah lain. "Pengawasan di wilayah perbatasan juga kita lakukan. Jangan sampai banyak terjadi penyelundupan komoditas hayati ke Malaysia dan sebagainya," katanya.
Pengawasan karantina tidak boleh lengah karena masuknya satu jenis penyakit hewan maupun organisme pengganggu dapat berdampak luas terhadap sektor pangan dan usaha masyarakat. "Kalau lengah sedikit, bahayanya bisa berdampak pada pangan, hayati, dan pengusaha. Misalnya flu burung atau penyakit mulut dan kuku (PMK), itu sangat berbahaya," tegas Karding.
Jajaran karantina diminta terus menjaga integritas, meningkatkan kompetensi, serta disiplin menjalankan standar operasional prosedur (SOP). "Orientasinya harus pelayanan. Jangan sampai karantina justru mempersulit masyarakat. Pelayanan harus cepat, mudah, efektif, dan ramah. Kita harus jemput bola, tidak boleh lagi masyarakat harus mengejar-ngejar petugas karantina untuk mendapatkan pelayanan sertifikasi," tutup Karding.
Editor: Aspian Nur
Kepala Badan Karantina Indonesia (Barantin) Abdul Kadir Karding mengatakan, keberadaan IKN menjadi perhatian tersendiri bagi penguatan pengawasan karantina. Menurutnya, diperlukan kehadiran layanan karantina di kawasan tersebut untuk memastikan kelestarian lingkungan dan keanekaragaman hayati tetap terjaga. "Seharusnya ada kantor disana nanti dengan pelayanan yang baik. Kita harus memastikan lingkungan tetap terjaga, termasuk keanekaragaman hayatinya," kata Karding.
Selain pengawasan, Karding juga menyoroti besarnya potensi komoditas unggulan Kaltim yang perlu didorong agar memberikan nilai tambah bagi masyarakat setempat. Satu diantaranya adalah komoditas sarang burung walet. Berdasarkan data terbaru Balai Karantina Kalimantan Timur, produksi sarang burung walet di Kaltim mencapai sekitar 176,524 ton per tahun. Produksi tersebut berasal dari sekitar 4.640 rumah walet yang tersebar di berbagai kabupaten dan kota. "Kalau berdasarkan data, potensi walet di Kaltim ini cukup besar. Karena itu, kita dorong agar hasil produksinya tidak hanya dikirim ke Jawa, tetapi bisa diolah di daerah sendiri sehingga masyarakat setempat juga mendapatkan manfaat ekonomi," sebut Karding lagi.
Karding mengaku telah membicarakan hal tersebut dengan Gubernur Kaltim Rudy Mas'ud. Keduanya sepakat mendorong kehadiran investor untuk membangun pengolahan sarang walet di daerah. "Saya sudah meminta Pak Rudy untuk mencarikan investor pengelolaan sarang burung walet di Kaltim dan beliau setujuh dan segera mencari investor," jelasnya.
Langkah tersebut sejalan dengan upaya memperkuat hilirisasi agar nilai ekonomi komoditas tidak seluruhnya dinikmati daerah lain. "Pengawasan di wilayah perbatasan juga kita lakukan. Jangan sampai banyak terjadi penyelundupan komoditas hayati ke Malaysia dan sebagainya," katanya.
Pengawasan karantina tidak boleh lengah karena masuknya satu jenis penyakit hewan maupun organisme pengganggu dapat berdampak luas terhadap sektor pangan dan usaha masyarakat. "Kalau lengah sedikit, bahayanya bisa berdampak pada pangan, hayati, dan pengusaha. Misalnya flu burung atau penyakit mulut dan kuku (PMK), itu sangat berbahaya," tegas Karding.
Jajaran karantina diminta terus menjaga integritas, meningkatkan kompetensi, serta disiplin menjalankan standar operasional prosedur (SOP). "Orientasinya harus pelayanan. Jangan sampai karantina justru mempersulit masyarakat. Pelayanan harus cepat, mudah, efektif, dan ramah. Kita harus jemput bola, tidak boleh lagi masyarakat harus mengejar-ngejar petugas karantina untuk mendapatkan pelayanan sertifikasi," tutup Karding.
Editor: Aspian Nur