Penulis: M Rafik
KORANKALTIM.COM, SAMARINDA - Ahli waris lahan Perumahan Prambanan Mansion di kawasan Loa Bakung, Samarinda, Fuad Fakhruddin, akhirnya angkat bicara terkait polemik sengketa lahan yang melibatkan warga perumahan tersebut.
Penulis: M Rafik
KORANKALTIM.COM, SAMARINDA - Ahli waris lahan Perumahan Prambanan Mansion di kawasan Loa Bakung, Samarinda, Fuad Fakhruddin, akhirnya angkat bicara terkait polemik sengketa lahan yang melibatkan warga perumahan tersebut.
Dalam keterangannya, Fuad menyebut persoalan bermula dari kegagalan pengembang atau developer memenuhi kewajiban pembayaran atas tanah yang digunakan untuk pembangunan perumahan.
Ia mengaku masih terdapat hak ahli waris yang belum diselesaikan oleh pihak pengembang. Bahkan, Fuad menyebut pembayaran yang diterima ahli waris hanya sebagian kecil dari total kewajiban yang seharusnya dipenuhi.
“Bayangkan, dari angka Rp18 miliar itu hanya 10 persen. Ke mana uang yang sudah habis dijual? Apa enggak sakit hati?” ujar Fuad.
Menurutnya, kondisi tersebut menjadi alasan ahli waris masih memperjuangkan hak atas lahan yang kini ditempati warga.
Meski demikian, Fuad menegaskan pihaknya tidak serta-merta membebankan seluruh persoalan kepada penghuni perumahan. Ia mengaku telah menawarkan skema penyelesaian dengan pembagian pembayaran 50:50.
Misalnya, apabila nilai kewajiban atas tanah mencapai Rp5 juta, warga hanya diminta membayar Rp2,5 juta. Ia juga mengaku memberikan kelonggaran waktu kepada warga hingga 2031 untuk menyelesaikan persoalan tersebut.
“Kalau penawarannya masih keberatan, negosiasilah sama kami sebagai ahli waris. Terkait waktu kan kita panjang, kasih waktu sampai 2031,” katanya.
Fuad menyebut pertemuan dengan warga telah dilakukan hingga lima kali. Menurutnya, sejumlah warga bahkan sudah menyepakati penyelesaian yang ditawarkan ahli waris, sementara sebagian lainnya masih belum menemukan titik temu.
Di sisi lain, ia mempersoalkan langkah sejumlah warga yang berupaya meningkatkan status Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB) menjadi Sertifikat Hak Milik (SHM) tanpa terlebih dahulu berkomunikasi dengan pihak ahli waris.
Fuad menilai langkah tersebut tidak semestinya dilakukan ketika persoalan kewajiban pembayaran atas tanah belum diselesaikan.
Ia juga mengklaim dokumen induk tanah, termasuk Akta Jual Beli (AJB) dan dokumen Hak Guna Bangunan (HGB), masih berada dalam penguasaan pihak ahli waris setelah diserahkan oleh developer.
“Sedangkan tanah itu, yang sekarang mereka klaim sudah membeli, surat induknya di tangan saya. Dan itu lengkap. Ada AJB-nya, ada HGB-nya,” ungkapnya.
Fuad menegaskan pihaknya tetap membuka ruang musyawarah untuk menyelesaikan persoalan tersebut. Ia mengaku tidak ingin konflik dengan warga terus berlarut-larut, terlebih dirinya juga menganggap kawasan tersebut sebagai lingkungan tempat tinggal masyarakat setempat.
“Kita juga ingin menyelesaikannya dengan cara baik. Maka saya sampaikan, kita ini sama-sama di lokasi perumahan, ayo kita musyawarah,” pungkasnya.
Editor: Erwin
Dalam keterangannya, Fuad menyebut persoalan bermula dari kegagalan pengembang atau developer memenuhi kewajiban pembayaran atas tanah yang digunakan untuk pembangunan perumahan.
Ia mengaku masih terdapat hak ahli waris yang belum diselesaikan oleh pihak pengembang. Bahkan, Fuad menyebut pembayaran yang diterima ahli waris hanya sebagian kecil dari total kewajiban yang seharusnya dipenuhi.
“Bayangkan, dari angka Rp18 miliar itu hanya 10 persen. Ke mana uang yang sudah habis dijual? Apa enggak sakit hati?” ujar Fuad.
Menurutnya, kondisi tersebut menjadi alasan ahli waris masih memperjuangkan hak atas lahan yang kini ditempati warga.

Meski demikian, Fuad menegaskan pihaknya tidak serta-merta membebankan seluruh persoalan kepada penghuni perumahan. Ia mengaku telah menawarkan skema penyelesaian dengan pembagian pembayaran 50:50.
Misalnya, apabila nilai kewajiban atas tanah mencapai Rp5 juta, warga hanya diminta membayar Rp2,5 juta. Ia juga mengaku memberikan kelonggaran waktu kepada warga hingga 2031 untuk menyelesaikan persoalan tersebut.
“Kalau penawarannya masih keberatan, negosiasilah sama kami sebagai ahli waris. Terkait waktu kan kita panjang, kasih waktu sampai 2031,” katanya.
Fuad menyebut pertemuan dengan warga telah dilakukan hingga lima kali. Menurutnya, sejumlah warga bahkan sudah menyepakati penyelesaian yang ditawarkan ahli waris, sementara sebagian lainnya masih belum menemukan titik temu.
Di sisi lain, ia mempersoalkan langkah sejumlah warga yang berupaya meningkatkan status Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB) menjadi Sertifikat Hak Milik (SHM) tanpa terlebih dahulu berkomunikasi dengan pihak ahli waris.
Fuad menilai langkah tersebut tidak semestinya dilakukan ketika persoalan kewajiban pembayaran atas tanah belum diselesaikan.
Ia juga mengklaim dokumen induk tanah, termasuk Akta Jual Beli (AJB) dan dokumen Hak Guna Bangunan (HGB), masih berada dalam penguasaan pihak ahli waris setelah diserahkan oleh developer.
“Sedangkan tanah itu, yang sekarang mereka klaim sudah membeli, surat induknya di tangan saya. Dan itu lengkap. Ada AJB-nya, ada HGB-nya,” ungkapnya.
Fuad menegaskan pihaknya tetap membuka ruang musyawarah untuk menyelesaikan persoalan tersebut. Ia mengaku tidak ingin konflik dengan warga terus berlarut-larut, terlebih dirinya juga menganggap kawasan tersebut sebagai lingkungan tempat tinggal masyarakat setempat.
“Kita juga ingin menyelesaikannya dengan cara baik. Maka saya sampaikan, kita ini sama-sama di lokasi perumahan, ayo kita musyawarah,” pungkasnya.
Editor: Erwin







Pusat gempa berada di laut 49 km timur laut Ruteng, Manggarai
17 Nov 2026, 07:49:17 WIB • Kedalaman 2 km
Gempa ini dirasakan untuk diteruskan pada masyarakat
Sumber: BMKG