Persoalan ini menjadi perhatian khusus Komisi II DPRD Kaltim dalam pembahasan perubahan peraturan daerah (Perda) tentang pajak dan retribusi daerah. Terlebih, legislator Kaltim ingin memastikan agar setiap ketentuan yang lainnya diberlakukan memiliki dasar hukum yang jelas sekaligus dapat diterapkan tanpa menimbulkan persoalan kewenangan.
Ketua Komisi II DPRD Kaltim Sabaruddin Panrecalle mengatakan, penyusunan regulasi daerah selayaknya harus melalui kajian yang mendalam. Menurutnya, kesalahan dalam merumuskan ketentuan berpotensi menimbulkan tumpang tindih aturan dan menyulitkan pelaksanaan kebijakan di lapangan.
“Pembentukan maupun perubahan perda tidak boleh dilakukan secara sembarangan. Harus ada landasan konstitusional dan dasar hukum yang kuat. Setiap pasal yang diusulkan juga harus dikaji secara mendalam agar sesuai dengan peraturan perundang-undangan,” ujarnya, Sabtu (21/11/2026).
Sabaruddin menilai sinkronisasi dengan regulasi yang lebih tinggi menjadi bagian penting dalam pembahasan agar kebijakan mengenai pajak dan retribusi dapat berjalan dengan baik, khususnya dalam mengelola sumber pendapatannya.
Perubahan aturan ini, kata Politikus Gerindra itu diharapkan dapat memperkuat kemampuan daerah dalam mengoptimalkan penerimaan. Namun, peningkatan PAD dinilai harus tetap memperhatikan kepentingan masyarakat sebagai pihak yang menanggung kewajiban pajak.
Terlebih, dirinya mengharapkan agar penerimaan yang dikumpulkan pemerintah semestinya kembali dapat dirasakan masyarakat melalui pembangunan fasilitas umum dan peningkatan kualitas pelayanan publik.
Selain itu, Komiai II juga membuka ruang bagi organisasi perangkat daerah (OPD) dan pihak terkait untuk menyampaikan evaluasi terhadap pelaksanaan regulasi sebelumnya.
“Pembahasan ini harus dilakukan secara komprehensif, mendengarkan masukan dari perangkat daerah dan pihak-pihak terkait supaya aturan yang dihasilkan bisa dilaksanakan dengan baik,” katanya.
Selain perubahan regulasi pajak dan retribusi, Komisi II DPRD Kaltim turut membahas penyesuaian status PT Sylva Kaltim Sejahtera menjadi perusahaan perseroan daerah (Perseroda). Langkah ini berkaitan dengan upaya penataan badan usaha milik daerah agar pengelolaan dan operasional perusahaan memiliki landasan hukum sesuai ketentuan BUMD.
Kendati demikian, Sabaruddin berharap pembenahan regulasi dapat memberikan kepastian hukum bagi pemerintah daerah sekaligus membuka ruang pengelolaan terhadap potensi ekonomi Kaltim secara optimal. (Adv)
Editor: Aspian Nur
Persoalan ini menjadi perhatian khusus Komisi II DPRD Kaltim dalam pembahasan perubahan peraturan daerah (Perda) tentang pajak dan retribusi daerah. Terlebih, legislator Kaltim ingin memastikan agar setiap ketentuan yang lainnya diberlakukan memiliki dasar hukum yang jelas sekaligus dapat diterapkan tanpa menimbulkan persoalan kewenangan.
Ketua Komisi II DPRD Kaltim Sabaruddin Panrecalle mengatakan, penyusunan regulasi daerah selayaknya harus melalui kajian yang mendalam. Menurutnya, kesalahan dalam merumuskan ketentuan berpotensi menimbulkan tumpang tindih aturan dan menyulitkan pelaksanaan kebijakan di lapangan.
“Pembentukan maupun perubahan perda tidak boleh dilakukan secara sembarangan. Harus ada landasan konstitusional dan dasar hukum yang kuat. Setiap pasal yang diusulkan juga harus dikaji secara mendalam agar sesuai dengan peraturan perundang-undangan,” ujarnya, Sabtu (21/11/2026).
Sabaruddin menilai sinkronisasi dengan regulasi yang lebih tinggi menjadi bagian penting dalam pembahasan agar kebijakan mengenai pajak dan retribusi dapat berjalan dengan baik, khususnya dalam mengelola sumber pendapatannya.
Perubahan aturan ini, kata Politikus Gerindra itu diharapkan dapat memperkuat kemampuan daerah dalam mengoptimalkan penerimaan. Namun, peningkatan PAD dinilai harus tetap memperhatikan kepentingan masyarakat sebagai pihak yang menanggung kewajiban pajak.
Terlebih, dirinya mengharapkan agar penerimaan yang dikumpulkan pemerintah semestinya kembali dapat dirasakan masyarakat melalui pembangunan fasilitas umum dan peningkatan kualitas pelayanan publik.
Selain itu, Komiai II juga membuka ruang bagi organisasi perangkat daerah (OPD) dan pihak terkait untuk menyampaikan evaluasi terhadap pelaksanaan regulasi sebelumnya.
“Pembahasan ini harus dilakukan secara komprehensif, mendengarkan masukan dari perangkat daerah dan pihak-pihak terkait supaya aturan yang dihasilkan bisa dilaksanakan dengan baik,” katanya.
Selain perubahan regulasi pajak dan retribusi, Komisi II DPRD Kaltim turut membahas penyesuaian status PT Sylva Kaltim Sejahtera menjadi perusahaan perseroan daerah (Perseroda). Langkah ini berkaitan dengan upaya penataan badan usaha milik daerah agar pengelolaan dan operasional perusahaan memiliki landasan hukum sesuai ketentuan BUMD.
Kendati demikian, Sabaruddin berharap pembenahan regulasi dapat memberikan kepastian hukum bagi pemerintah daerah sekaligus membuka ruang pengelolaan terhadap potensi ekonomi Kaltim secara optimal. (Adv)
Editor: Aspian Nur