Pernyataan tersebut disampaikan Agusriansyah saat menanggapi wacana bantuan Presiden Prabowo Subianto sebesar Rp120 miliar untuk Kaltim.
Ia menilai pembicaraan mengenai nominal bantuan tidak seharusnya menjadi perhatian utama apabila persoalan mendasar terkait pembagian pendapatan dan kewajiban pembangunan pemerintah pusat belum terselesaikan.
"Ya, dilempar Rp20 Miliar, dilempar Rp100 Miliar, kemudian diambil Rp300 Miliar. Biasalah, bahasa-bahasa politik seperti itu kita nikmati saja," ujarnya.
Agusriansyah mengaku sejak awal telah menyuarakan keberatan terhadap kebijakan pemerintah pusat yang dinilai belum memberikan perlakuan adil kepada Kaltim.
Bahkan, ia mengaku pernah mengirimkan surat terbuka kepada Presiden dengan menyampaikan agar pemotongan Transfer ke Daerah (TKD) diikuti pengalokasian anggaran untuk pembangunan infrastruktur pemerintah pusat di Kaltim.
Menurutnya, daerah tidak boleh terus menanggung dampak pengurangan transfer apabila kewajiban pemerintah pusat dalam pembangunan infrastruktur juga tidak berjalan optimal.
"Jangan sampai kita dihantam dua kali. TKD dipotong, kurang salur dilakukan, sementara kewajiban pemerintah pusat dalam membangun infrastruktur jalan dan sebagainya juga tidak dikerjakan," tegasnya.
Ia mencontohkan masih adanya persoalan jalan longsor dan berbagai kerusakan infrastruktur yang membutuhkan perhatian pemerintah pusat.
Agusriansyah juga menyoroti pembagian Dana Bagi Hasil (DBH) yang menurutnya belum mencerminkan keadilan bagi Kaltim sebagai daerah penghasil sumber daya alam.
Karena itu, ia meminta agar persoalan hubungan keuangan pusat dan daerah tidak hanya dilihat dari besaran bantuan yang dijanjikan. Menurutnya, yang lebih penting adalah kesesuaian antara kontribusi Kaltim terhadap negara dan pembangunan yang kembali dirasakan masyarakat daerah.
“Kita kan sudah banyak memberikan kontribusi terhadap perekonomian nasional, ya seharusnya sesuai lah dengan yang dijanjikan, orang ini untuk pembangunan di daerah juga,” pungkasnya. (Adv)
Editor: Aspian Nur
Pernyataan tersebut disampaikan Agusriansyah saat menanggapi wacana bantuan Presiden Prabowo Subianto sebesar Rp120 miliar untuk Kaltim.
Ia menilai pembicaraan mengenai nominal bantuan tidak seharusnya menjadi perhatian utama apabila persoalan mendasar terkait pembagian pendapatan dan kewajiban pembangunan pemerintah pusat belum terselesaikan.
"Ya, dilempar Rp20 Miliar, dilempar Rp100 Miliar, kemudian diambil Rp300 Miliar. Biasalah, bahasa-bahasa politik seperti itu kita nikmati saja," ujarnya.
Agusriansyah mengaku sejak awal telah menyuarakan keberatan terhadap kebijakan pemerintah pusat yang dinilai belum memberikan perlakuan adil kepada Kaltim.
Bahkan, ia mengaku pernah mengirimkan surat terbuka kepada Presiden dengan menyampaikan agar pemotongan Transfer ke Daerah (TKD) diikuti pengalokasian anggaran untuk pembangunan infrastruktur pemerintah pusat di Kaltim.
Menurutnya, daerah tidak boleh terus menanggung dampak pengurangan transfer apabila kewajiban pemerintah pusat dalam pembangunan infrastruktur juga tidak berjalan optimal.
"Jangan sampai kita dihantam dua kali. TKD dipotong, kurang salur dilakukan, sementara kewajiban pemerintah pusat dalam membangun infrastruktur jalan dan sebagainya juga tidak dikerjakan," tegasnya.
Ia mencontohkan masih adanya persoalan jalan longsor dan berbagai kerusakan infrastruktur yang membutuhkan perhatian pemerintah pusat.
Agusriansyah juga menyoroti pembagian Dana Bagi Hasil (DBH) yang menurutnya belum mencerminkan keadilan bagi Kaltim sebagai daerah penghasil sumber daya alam.
Karena itu, ia meminta agar persoalan hubungan keuangan pusat dan daerah tidak hanya dilihat dari besaran bantuan yang dijanjikan. Menurutnya, yang lebih penting adalah kesesuaian antara kontribusi Kaltim terhadap negara dan pembangunan yang kembali dirasakan masyarakat daerah.
“Kita kan sudah banyak memberikan kontribusi terhadap perekonomian nasional, ya seharusnya sesuai lah dengan yang dijanjikan, orang ini untuk pembangunan di daerah juga,” pungkasnya. (Adv)
Editor: Aspian Nur