Kondisi tersebut menjadi salah satu hal yang disoroti Ketua Komisi III DPRD Kalimantan Timur (Kaltim), Abdulloh, menyusul antrean BBM yang terjadi di sejumlah daerah. Ia menilai persoalan pasokan energi tidak bisa dilihat hanya dari ketersediaan kuota, tetapi juga harus mempertimbangkan kemampuan produksi nasional dalam memenuhi kebutuhan masyarakat.
“Secara nasional memang produksi masih cukup besar, tetapi untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri memang masih kurang kalau hanya mengandalkan produksi minyak yang ada di dalam negeri,” kata Abdulloh, Sabtu (21/11/2026).
Menurutnya, kondisi produksi dan kebutuhan BBM perlu menjadi perhatian pemerintah. Sebab, ketika pasokan nasional belum mampu memenuhi seluruh permintaan, kelancaran pemenuhan kebutuhan energi menjadi semakin penting.
Abdulloh juga mengingatkan agar antrean BBM di daerah tidak langsung disimpulkan sebagai akibat pemangkasan kuota. Persoalan tersebut perlu dilihat secara menyeluruh, termasuk kemungkinan adanya hambatan dalam proses penyaluran.
Ia menyebut gangguan serupa tidak hanya menjadi perhatian di Kaltim. Berdasarkan informasi yang diterimanya, antrean BBM juga terjadi di daerah lain, termasuk Surabaya.
Abdulloh meminta pemerintah memastikan kebutuhan energi masyarakat tetap terpenuhi. Pasalnya, BBM menjadi penopang berbagai kegiatan ekonomi, mulai dari transportasi hingga distribusi barang.
“Yang paling penting kebutuhan masyarakat jangan sampai terganggu karena adanya persoalan produksi dan distribusi,” pungkasnya. (Adv)
Editor: Erwin
Kondisi tersebut menjadi salah satu hal yang disoroti Ketua Komisi III DPRD Kalimantan Timur (Kaltim), Abdulloh, menyusul antrean BBM yang terjadi di sejumlah daerah. Ia menilai persoalan pasokan energi tidak bisa dilihat hanya dari ketersediaan kuota, tetapi juga harus mempertimbangkan kemampuan produksi nasional dalam memenuhi kebutuhan masyarakat.
“Secara nasional memang produksi masih cukup besar, tetapi untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri memang masih kurang kalau hanya mengandalkan produksi minyak yang ada di dalam negeri,” kata Abdulloh, Sabtu (21/11/2026).
Menurutnya, kondisi produksi dan kebutuhan BBM perlu menjadi perhatian pemerintah. Sebab, ketika pasokan nasional belum mampu memenuhi seluruh permintaan, kelancaran pemenuhan kebutuhan energi menjadi semakin penting.
Abdulloh juga mengingatkan agar antrean BBM di daerah tidak langsung disimpulkan sebagai akibat pemangkasan kuota. Persoalan tersebut perlu dilihat secara menyeluruh, termasuk kemungkinan adanya hambatan dalam proses penyaluran.
Ia menyebut gangguan serupa tidak hanya menjadi perhatian di Kaltim. Berdasarkan informasi yang diterimanya, antrean BBM juga terjadi di daerah lain, termasuk Surabaya.
Abdulloh meminta pemerintah memastikan kebutuhan energi masyarakat tetap terpenuhi. Pasalnya, BBM menjadi penopang berbagai kegiatan ekonomi, mulai dari transportasi hingga distribusi barang.
“Yang paling penting kebutuhan masyarakat jangan sampai terganggu karena adanya persoalan produksi dan distribusi,” pungkasnya. (Adv)