Persiapan dilakukan secara bertahap, mulai dari penyelesaian administrasi, aspek legalitas hingga perencanaan teknis. Pembangunan jembatan yang melintasi Sungai Mahakam itu dirancang menggunakan skema kontrak tahun jamak atau multi-years contract.
Bupati Kubar Frederick Edwin mengatakan, skema tersebut dipilih karena pembangunan Jembatan ATJ memiliki tingkat kompleksitas tinggi sehingga membutuhkan perencanaan dan persiapan yang matang.
"Persiapan pembangunan Jembatan ATJ telah berjalan sepanjang tahun 2026 dan kita menargetkan pada akhir tahun 2026 dapat dilakukan tender untuk pembangunan jembatan tersebut," kata Edwin, Minggu (22/11/2026).
Pembangunan Jembatan ATJ sebenarnya telah dimulai sejak 2012 pada masa pemerintahan Bupati Ismail Thomas. Namun, pengerjaan fisiknya terhenti pada 2015 sehingga hingga kini jembatan tersebut belum dapat dimanfaatkan masyarakat.
Untuk melanjutkan proyek yang telah tertunda lebih dari satu dekade itu, pemerintah daerah perlu melakukan penyesuaian terhadap perencanaan sebelumnya. Salah satunya melalui redesain atau penyusunan ulang desain teknis pembangunan jembatan.
Pada 2025, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kubar telah melelang jasa konsultansi redesain pembangunan ATJ dengan Harga Perkiraan Sendiri (HPS) sekitar Rp3 miliar yang bersumber dari APBD. Tahapan ini menjadi bagian dari penyiapan dokumen teknis sebelum pekerjaan fisik dilanjutkan.
Dari sisi pembiayaan, berdasarkan rencana pengadaan dalam Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan (SiRUP), paket pembangunan Jembatan ATJ periode 2026-2028 direncanakan memiliki pagu anggaran Rp515 miliar.
Anggaran tersebut terbagi dalam tiga tahun, yakni Rp77,25 miliar pada 2026, Rp231,75 miliar pada 2027, dan Rp206 miliar pada 2028.
Sementara itu, penyelesaian Jembatan ATJ juga masuk dalam agenda pembangunan infrastruktur Kubar pada 2027. Pemkab Kubar menyiapkan pagu anggaran Rp1,2 triliun untuk pembangunan jalan sepanjang 120 kilometer dan delapan unit jembatan, termasuk penyelesaian ATJ.
Dengan demikian, anggaran Rp1,2 triliun tersebut merupakan alokasi untuk keseluruhan program pembangunan jalan dan jembatan, bukan anggaran khusus pembangunan ATJ.
Selain pembangunan jembatan, pemerintah daerah juga merencanakan peningkatan akses jalan dari ujung Jembatan ATJ menuju batas wilayah Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar) di Kota Bangun.
Penanganan jalur tersebut direncanakan menggunakan kontrak satu tahun atau single year melalui rekonstruksi dua ruas jalan, yakni Jalan Simpang Muara Jawaq-Kampung Abit dan Jalan Simpang Abit-Batas Kukar. Pengerjaannya akan dilakukan secara bertahap.
Edwin menjelaskan, pembangunan Jembatan ATJ menjadi bagian penting dalam upaya memperkuat konektivitas antarwilayah, terutama hubungan darat antara Kubar dan Kukar.
Selama jembatan belum berfungsi, masyarakat yang hendak menyeberangi Sungai Mahakam di kawasan tersebut masih mengandalkan transportasi sungai. Kehadiran Jembatan ATJ nantinya diharapkan dapat mempermudah mobilitas masyarakat, memperlancar distribusi barang serta membuka akses transportasi darat yang lebih baik antara kedua kabupaten.
Setelah tertunda sejak 2015, Pemkab Kubar kini berupaya menuntaskan berbagai tahapan persiapan agar proyek strategis tersebut dapat kembali dilanjutkan. (Adv) T5 – Program Pembangunan Daerah
Editor: Erwin
Persiapan dilakukan secara bertahap, mulai dari penyelesaian administrasi, aspek legalitas hingga perencanaan teknis. Pembangunan jembatan yang melintasi Sungai Mahakam itu dirancang menggunakan skema kontrak tahun jamak atau multi-years contract.
Bupati Kubar Frederick Edwin mengatakan, skema tersebut dipilih karena pembangunan Jembatan ATJ memiliki tingkat kompleksitas tinggi sehingga membutuhkan perencanaan dan persiapan yang matang.
"Persiapan pembangunan Jembatan ATJ telah berjalan sepanjang tahun 2026 dan kita menargetkan pada akhir tahun 2026 dapat dilakukan tender untuk pembangunan jembatan tersebut," kata Edwin, Minggu (22/11/2026).
Pembangunan Jembatan ATJ sebenarnya telah dimulai sejak 2012 pada masa pemerintahan Bupati Ismail Thomas. Namun, pengerjaan fisiknya terhenti pada 2015 sehingga hingga kini jembatan tersebut belum dapat dimanfaatkan masyarakat.
Untuk melanjutkan proyek yang telah tertunda lebih dari satu dekade itu, pemerintah daerah perlu melakukan penyesuaian terhadap perencanaan sebelumnya. Salah satunya melalui redesain atau penyusunan ulang desain teknis pembangunan jembatan.
Pada 2025, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kubar telah melelang jasa konsultansi redesain pembangunan ATJ dengan Harga Perkiraan Sendiri (HPS) sekitar Rp3 miliar yang bersumber dari APBD. Tahapan ini menjadi bagian dari penyiapan dokumen teknis sebelum pekerjaan fisik dilanjutkan.
Dari sisi pembiayaan, berdasarkan rencana pengadaan dalam Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan (SiRUP), paket pembangunan Jembatan ATJ periode 2026-2028 direncanakan memiliki pagu anggaran Rp515 miliar.
Anggaran tersebut terbagi dalam tiga tahun, yakni Rp77,25 miliar pada 2026, Rp231,75 miliar pada 2027, dan Rp206 miliar pada 2028.
Sementara itu, penyelesaian Jembatan ATJ juga masuk dalam agenda pembangunan infrastruktur Kubar pada 2027. Pemkab Kubar menyiapkan pagu anggaran Rp1,2 triliun untuk pembangunan jalan sepanjang 120 kilometer dan delapan unit jembatan, termasuk penyelesaian ATJ.
Dengan demikian, anggaran Rp1,2 triliun tersebut merupakan alokasi untuk keseluruhan program pembangunan jalan dan jembatan, bukan anggaran khusus pembangunan ATJ.
Selain pembangunan jembatan, pemerintah daerah juga merencanakan peningkatan akses jalan dari ujung Jembatan ATJ menuju batas wilayah Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar) di Kota Bangun.
Penanganan jalur tersebut direncanakan menggunakan kontrak satu tahun atau single year melalui rekonstruksi dua ruas jalan, yakni Jalan Simpang Muara Jawaq-Kampung Abit dan Jalan Simpang Abit-Batas Kukar. Pengerjaannya akan dilakukan secara bertahap.