KORANKALTIM.COM, TANJUNG SELOR — Anggota Komisi IV DPRD Kalimantan Utara (Kaltara), Vamelia, meminta agar sistem penganggaran melalui Pokok Pikiran (Pokir) DPRD dapat mengakomodasi program di sektor literasi.

Menurut Vamelia, saat ini dirinya mengalami kesulitan ketika ingin mengusulkan bantuan bagi para penggiat literasi. Hal itu disebabkan belum tersedianya menu khusus terkait perpustakaan dan literasi dalam kamus sistem usulan Pokir DPRD.

“Kami ingin membantu para penggiat literasi di daerah, tetapi ketika dimasukkan ke dalam sistem usulan Pokir, ternyata belum ada menu yang mengakomodasi sektor perpustakaan dan literasi,” ujarnya, pada pekan ini. 

Ia menilai kondisi tersebut perlu segera dibenahi agar dukungan terhadap kegiatan literasi dapat tersalurkan secara lebih konkret melalui program-program yang diusulkan DPRD.

Vamelia pun meminta agar ke depan Dinas Perpustakaan dan Literasi dapat berkoordinasi dengan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Riset Daerah, untuk menyesuaikan kamus usulan dalam sistem Pokir.

“Saya mohon ke depannya Dinas Perpustakaan dan Literasi bekerja sama dengan Bappeda. Kamus Pokir DPRD harus mengakomodir sektor ini agar kami bisa memberikan bantuan nyata bagi para penggiat di daerah,” tegasnya.

Ia berharap perbaikan sistem tersebut dapat memberi ruang lebih besar bagi DPRD untuk mendorong program literasi di berbagai wilayah Kaltara.

“Literasi ini penting untuk peningkatan kualitas sumber daya manusia. Karena itu, dukungan terhadap para penggiat literasi harus benar-benar difasilitasi,” pungkasnya. (Adv)

Editor: Erwin