Sebelumnya, kererbatasan layanan transportasi umum memaksa sebagaian besar pelajar pelajar bertaruh keselamatan di jalur-jalur ekstrem kawasan perkebunan kelapa sawit, hingga harus berjalan kaki melintasi kawasan industri dan perlintasan pipa minyak dan gas (migas).
Saat ini, sembilan armada bus sekolah tersebut telah aktif beroperasi melayani sembilan koridor wilayah, meliputi Loa Tebu, Rapak Lambur, Loa Kulu, Kota Bangun, Kembang Janggut, Tabang, Samboja, Muara Jawa, hingga Muara Badak.
"Penyediaan layanan ini didasarkan pada analisis mendalam serta pemetaan kebutuhan riil di masing-masing wilayah," kata Kepala Dishub Kukar, Ahmad Junaidi, Senin (27/10/2026).
Ia menjelaskan, penyediaan bus sekolah memang difokuskan untuk menyasar kawasan yang memiliki kendala aksesibilitas tinggi ketimbang wilayah perkotaan.
"Memang baru ada sembilan bus sekolah yang kita fasilitasi di beberapa kecamatan berdasarkan analisa dan diskusi kami dengan teman-teman kecamatan yang memerlukan,” ungkapnya.
Ia menegaskan, perhatian khusus perlu diberikan kepada wilayah-wilayah perosok yang selama ini terisolasi dari akses transportasi yang layak.
"Untuk daerah-daerah yang memang sulit akses transportasinya kita dahulukan. Seperti wikayah di perkebunan sawit. Mereka terisolir dengan adanya jalur pipa migas dan sebagainya sehingga desanya terisolir," ungkapnya.
Kata dia, program ini bukan sekadar menambah armada, melainkan memastikan anak-anak di kawasan terisolasi memiliki kesempatan yang sama untuk mengenyam pendidikan secara aman.
Selain itu, Dishub Kukar juga bakal menambah satu unit armada bus sekolah berkapasitas 19 kursi bantuan dari Kementerian Perhubungan. Bus tersebut dijadwalkan akan diserahkan untuk memperkuat mobilitas pelajar di Kecamatan Sanga-Sanga pada 28 Oktober 2026.
Nantinya, operasional armada ini menggunakan skema kolaborasi. Pemerintah Kecamatan Sanga-Sanga bersama KNPI, relawan lokal, serta dukungan perusahaan sekitar akan bahu-membahu menanggung operasional bus, mulai dari penyediaan pengemudi, kernet, hingga bahan bakar minyak (BBM).
"Kami menyerahkan busnya, nanti operasionalnya dari Pemcam dan KNPI serta relawan," sebutnya.
Ia berharap model kemitraan melalui Tanggung Jawab Sosial Lingkungan (TJSL/CSR) seperti ini dapat terus direplikasi oleh berbagai pihak swasta dan masyarakat di kecamatan lain, sebagaimana yang telah berhasil diterapkan di Muara Kaman.
"Dengan keterbatasan anggaran ini kita ingin partisipasi dari perusahaan untuk nerkolaborasi dengan pihak sekolah untuk menemukan solusi terhadap permasalahan transportasi," tutupnya. (Adv)
Editor: Aspian Nur
Sebelumnya, kererbatasan layanan transportasi umum memaksa sebagaian besar pelajar pelajar bertaruh keselamatan di jalur-jalur ekstrem kawasan perkebunan kelapa sawit, hingga harus berjalan kaki melintasi kawasan industri dan perlintasan pipa minyak dan gas (migas).
Saat ini, sembilan armada bus sekolah tersebut telah aktif beroperasi melayani sembilan koridor wilayah, meliputi Loa Tebu, Rapak Lambur, Loa Kulu, Kota Bangun, Kembang Janggut, Tabang, Samboja, Muara Jawa, hingga Muara Badak.
"Penyediaan layanan ini didasarkan pada analisis mendalam serta pemetaan kebutuhan riil di masing-masing wilayah," kata Kepala Dishub Kukar, Ahmad Junaidi, Senin (27/10/2026).
Ia menjelaskan, penyediaan bus sekolah memang difokuskan untuk menyasar kawasan yang memiliki kendala aksesibilitas tinggi ketimbang wilayah perkotaan.
"Memang baru ada sembilan bus sekolah yang kita fasilitasi di beberapa kecamatan berdasarkan analisa dan diskusi kami dengan teman-teman kecamatan yang memerlukan,” ungkapnya.
Ia menegaskan, perhatian khusus perlu diberikan kepada wilayah-wilayah perosok yang selama ini terisolasi dari akses transportasi yang layak.
"Untuk daerah-daerah yang memang sulit akses transportasinya kita dahulukan. Seperti wikayah di perkebunan sawit. Mereka terisolir dengan adanya jalur pipa migas dan sebagainya sehingga desanya terisolir," ungkapnya.
Kata dia, program ini bukan sekadar menambah armada, melainkan memastikan anak-anak di kawasan terisolasi memiliki kesempatan yang sama untuk mengenyam pendidikan secara aman.
Selain itu, Dishub Kukar juga bakal menambah satu unit armada bus sekolah berkapasitas 19 kursi bantuan dari Kementerian Perhubungan. Bus tersebut dijadwalkan akan diserahkan untuk memperkuat mobilitas pelajar di Kecamatan Sanga-Sanga pada 28 Oktober 2026.
Nantinya, operasional armada ini menggunakan skema kolaborasi. Pemerintah Kecamatan Sanga-Sanga bersama KNPI, relawan lokal, serta dukungan perusahaan sekitar akan bahu-membahu menanggung operasional bus, mulai dari penyediaan pengemudi, kernet, hingga bahan bakar minyak (BBM).
"Kami menyerahkan busnya, nanti operasionalnya dari Pemcam dan KNPI serta relawan," sebutnya.
Ia berharap model kemitraan melalui Tanggung Jawab Sosial Lingkungan (TJSL/CSR) seperti ini dapat terus direplikasi oleh berbagai pihak swasta dan masyarakat di kecamatan lain, sebagaimana yang telah berhasil diterapkan di Muara Kaman.
"Dengan keterbatasan anggaran ini kita ingin partisipasi dari perusahaan untuk nerkolaborasi dengan pihak sekolah untuk menemukan solusi terhadap permasalahan transportasi," tutupnya. (Adv)