Opini WTP atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) yang ditindaklanjuti dengan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) pengelolaan keuangan tahun 2016 oleh BPK RI ini, diserahkan oleh Ketua BPK RI Perwakilan Kaltim, Dori Santosa dan diterima langsung oleh Bupati Kutim Ismunandar, di Gedung BPK Provinsi Kaltim, Samarinda, Selasa (30/5/2017).
Penyerahan LHP atas LKPD Kabupaten Kutim kali ini juga dihadiri Wakil Bupati Kasmidi Bulang, Ketua DPRD Kutim Mahyunadi, Sekretaris Kabupaten (Seskab) Irawansyah, Asisten Administrasi Yulianti, Asisten Perekonomian Rupiansyah, sejumlah kepala OPD dan beberapa pejabat di lingkungan Pemkab Kutim.
Prestasi yang diraih Pemkab Kutim kali ini mengulang prestasi tahun lalu, yakni juga meraih predikat WTP. Tentunya hal ini menjadi momen membahagiakan bagi Bupati dan Wabup beserta jajaran Pemkab Kutim lainnya.
Bupati Kutim Ismunandar menyebut prestasi ini sangat membanggakan, namun tidak mengejutkan. Sebab menurutnya seluruh elemen Pemkab Kutim di bawah kepemimpinannya telah berkomitmen mewujudkan opini WTP menjadi kenyataan dan bahkan suatu keharusan. “Alhamdulillah, kita kembali meraih opini WTP dari BPK dan ini merupakan perjuangan yang tidak ringan. Sebab, mewujudkan opini baik atas pengelolaan keuangan daerah ini cukup berat,” kata Bupati Kutim Ismunandar didampingi Wabup Kasmidi Bulang.
Untuk itu orang nomor satu di Pemkab Kutim ini berterima kasih kepada seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD), termasuk DPRD Kutim yang bekerja maksimal, sehingga opini WTP kembali diraih tahun ini. Dengan tegas pula Ismu mengatakan prestasi yang telah dicapai merupakan hasil dari usaha kolektif. Bukan usaha perorangan atau kelompok, tetapi hasil perjuangan bersama. Ismu berharap prestasi yang didapat bisa terus diper-tahankan atau bahkan bisa ditingkatkan.
Selain Pemkab Kutim, BPK Perwakilan Kaltim juga menyerahkan penghargaan kepada kabupaten/kota lainnya se-Kaltim. Untuk opini memperoleh predikat, diberikan sesuai hasil pemeriksaan yang dilakukan BPK RI sebelumnya.
Kepala BPK RI Perwakilan Kaltim Dori Santosa mengucapkan selamat kepada Pemkab Kutim atas opini WTP yang diberikan oleh BPK RI. Menurut dia, momentum dimaksud merupakan sejarah. Dimana penilaian tersebut adalah progress positif dalam konteks perbaikan tata kelola keuangan. “Pencapian WTP jelas merupakan hasil kerja keras. Sebab tidak ada yang instan mencapai sesuatu yang lebih baik. Diperlukan keterlibatan semua pihak. Termasuk pelatihan dan pembinaan secara terus menerus melalui bimbingan teknis dari BPKP. Sehingga pada akhirnya menjadi buah manis atas segala usaha yang dilakukan selama ini,” sebut Dori.
Opini WTP adalah opini audit yang diterbitkan jika laporan keuangan dianggap memberikan informasi yang bebas dari salah saji material. Jika laporan keuangan diberikan opini jenis ini, artinya auditor meyakini berdasarkan bukti-bukti audit yang dikumpulkan, perusahaan/pemerintah dianggap telah menyeleng-garakan prinsip akuntansi yang berlaku umum dengan baik. Kalaupun ada kesalahan, kesalahannya dianggap tidak material dan tidak berpengaruh signifikan terhadap pengambilan keputusan. (adv/hms3)
Opini WTP atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) yang ditindaklanjuti dengan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) pengelolaan keuangan tahun 2016 oleh BPK RI ini, diserahkan oleh Ketua BPK RI Perwakilan Kaltim, Dori Santosa dan diterima langsung oleh Bupati Kutim Ismunandar, di Gedung BPK Provinsi Kaltim, Samarinda, Selasa (30/5/2017).
Penyerahan LHP atas LKPD Kabupaten Kutim kali ini juga dihadiri Wakil Bupati Kasmidi Bulang, Ketua DPRD Kutim Mahyunadi, Sekretaris Kabupaten (Seskab) Irawansyah, Asisten Administrasi Yulianti, Asisten Perekonomian Rupiansyah, sejumlah kepala OPD dan beberapa pejabat di lingkungan Pemkab Kutim.
Prestasi yang diraih Pemkab Kutim kali ini mengulang prestasi tahun lalu, yakni juga meraih predikat WTP. Tentunya hal ini menjadi momen membahagiakan bagi Bupati dan Wabup beserta jajaran Pemkab Kutim lainnya.
Bupati Kutim Ismunandar menyebut prestasi ini sangat membanggakan, namun tidak mengejutkan. Sebab menurutnya seluruh elemen Pemkab Kutim di bawah kepemimpinannya telah berkomitmen mewujudkan opini WTP menjadi kenyataan dan bahkan suatu keharusan. “Alhamdulillah, kita kembali meraih opini WTP dari BPK dan ini merupakan perjuangan yang tidak ringan. Sebab, mewujudkan opini baik atas pengelolaan keuangan daerah ini cukup berat,” kata Bupati Kutim Ismunandar didampingi Wabup Kasmidi Bulang.
Untuk itu orang nomor satu di Pemkab Kutim ini berterima kasih kepada seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD), termasuk DPRD Kutim yang bekerja maksimal, sehingga opini WTP kembali diraih tahun ini. Dengan tegas pula Ismu mengatakan prestasi yang telah dicapai merupakan hasil dari usaha kolektif. Bukan usaha perorangan atau kelompok, tetapi hasil perjuangan bersama. Ismu berharap prestasi yang didapat bisa terus diper-tahankan atau bahkan bisa ditingkatkan.
Selain Pemkab Kutim, BPK Perwakilan Kaltim juga menyerahkan penghargaan kepada kabupaten/kota lainnya se-Kaltim. Untuk opini memperoleh predikat, diberikan sesuai hasil pemeriksaan yang dilakukan BPK RI sebelumnya.
Kepala BPK RI Perwakilan Kaltim Dori Santosa mengucapkan selamat kepada Pemkab Kutim atas opini WTP yang diberikan oleh BPK RI. Menurut dia, momentum dimaksud merupakan sejarah. Dimana penilaian tersebut adalah progress positif dalam konteks perbaikan tata kelola keuangan. “Pencapian WTP jelas merupakan hasil kerja keras. Sebab tidak ada yang instan mencapai sesuatu yang lebih baik. Diperlukan keterlibatan semua pihak. Termasuk pelatihan dan pembinaan secara terus menerus melalui bimbingan teknis dari BPKP. Sehingga pada akhirnya menjadi buah manis atas segala usaha yang dilakukan selama ini,” sebut Dori.
Opini WTP adalah opini audit yang diterbitkan jika laporan keuangan dianggap memberikan informasi yang bebas dari salah saji material. Jika laporan keuangan diberikan opini jenis ini, artinya auditor meyakini berdasarkan bukti-bukti audit yang dikumpulkan, perusahaan/pemerintah dianggap telah menyeleng-garakan prinsip akuntansi yang berlaku umum dengan baik. Kalaupun ada kesalahan, kesalahannya dianggap tidak material dan tidak berpengaruh signifikan terhadap pengambilan keputusan. (adv/hms3)
