DPRD Sahkan APBD Senilai Rp4,3 Triliun

TENGGARONG - DPRD Kutai Kartanegara (Kukar) sudah melakukan pengesahan Raperda APBD 2018, Rabu (20/12) malam .

DPRD tetap optimis meski diketahui besaran komposisi anggaran tidak jauh berbeda pada tahun 2017. Justru kondisi 2018 diprediksi akan lebih sulit lagi mengingat permasalahan yang belum diselesaikan pada 2017 juga menjadi beban tambahan pada 2018.

“Yang pasti beban pada 2017 lalu itu akan menjadi permasalahan yakni termasuk utang. Posisi anggaran kita untuk tahun anggaran 2018 sedikit naik dari yang tahun lalu, dalam RAPBD kita sahkan kemarin pendapatan kita naik sekitar Rp12 miliar,” kata Ketua DPRD Kukar Salehuddin S.Sos S.Fil kepada Koran Kaltim kemarin.

Saleh sapaan akrabnya menyampaikan porsi besaran ini dibagi lagi menjadi belanja tidak langsung sekitar Rp2, 2 triliun, kemudian untuk belanja langsungnya Rp2,1 triliun. “Jika berbicara porsi belanja tidak langsung bebannya banyak, karena memang komponen belanja tidak langsung itu berisi gaji pegawai, kemudian termasuk juga TPP dan termasuk belanja beberapa kegiatan belanja wajib,” ucapnya.

“Kemudian total semuanya ketika sudah disahkan dan sepakati pada malam itu total APBD kita itu untuk sampai ke RAPBD APBD itu sekitar Rp4,3 triliun. Ya sebenarnya kurang lebih aja dengan yang tahun lalu,” imbuh Saleh.

Sekretaris Partai Golkar Kukar ini menjelaskan memang kondisi tidak jauh berbeda dengan pendapatan pada tahun lalu disebabkan tidak ada komponen-komponen yang bisa dinaikkan lagi. 

“Memang kemungkinan besar salah satu beban yang besar yang ada pada 2017 kemarin, karena pada triwulan ke empat itu dan memang bisa dipastikan dari Dirjen Keuangan tidak bakal dibayarkan, dan jumlah itu sekitar Rp409 miliar. Untuk triwulan ketiga itu sebenarnya sudah full cuman yang masih ada sisa kemudian bagian dari komponennya ada dana kurang salur sekitar Rp296 miliar, nah itu yang ditunggu oleh beberapa OPD untuk membayarkan beberapa kegiatan yang sudah dilaksanakan,” jelasnya.

Saleh memaparkan besaran dana ini kemungkinan akan lebih besar lagi mengingat pada kegiatan yang masuk pada triwulan keempat yang harusnya tidak ada kegiatan mengingat dananya tidak bakal dibayarkan, ada sebagian yang sudah dilaksanakan.

“Menurut persepsi saya kemungkinan besar SPJ (Surat Pertanggung Jawaban, Red) yang diusulkan itu pasti akan melebihi, karena kami melihat ada kegiatan-kegiatan yang harusnya di triwulan keempat itu tidak terealisasi pembayarannya harusnya tidak dilaksanakan, tetapi ini tetap berjalan,” paparnya.

Saleh menambahkan beban-beban yang belum terbayarkan dan utang-utang di tahun 2016 tentu akan terakumulasi dan pihaknya berasumsi, kemungkinan besar ada utang di 2017 akhir ini. 

“Cuma mungkin mudah-mudahan di bawah Rp300- 400 miliar. Tapi kita memang berharap di bawah itulah, karena memang realisasi pembayaran kegiatan-kegiatan itu belum terlapor ke kita. Kita berharap OPD-OPD cukup bijak memperhatikan ini supaya kegiatan yang direncanakan pada triwulan keempat tidak seratus persen dilaksanakan, tapi hal-hal yang benar-benar prioritas saja karena menyesuaikan dengan realisasi anggaran yang kita terima,” imbuh Saleh.

DPRD berharap kepada eksekutif melalui OPD yang ada harus mengutamakan skala prioritas dari berbagai kegiatan-kegiatan yang akan dilaksanakan pada tahun 2018. 

“Kalau memang ada belanja, ya belanja yang sifatnya belanja rutin dan wajib, yang kedua memang kita berharap kepada pemerintah bagaimana bisa memaksimalkan potensi-potensi PAD kita, contoh beberapa OPD ada upaya PAD yang bisa dimaksimalkan, supaya PAD kita juga bisa naiklah angkanya untuk menutupi dana bagi hasil kita yang cukup kurang ini dan ketiga berharap Pemkab Kukar bersama DPRD melakukan komunikasi yang baik dengan pemerintah pusat,” harapnya. (adv/hei)