Penulis: Indri
KORANKALTIM.COM, TANJUNG REDEB – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Berau mulai memetakan pengembangan kawasan perikanan pesisir melalui program Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP) 2027.
2 menit baca4 kali dibaca

Penulis: Indri
KORANKALTIM.COM, TANJUNG REDEB – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Berau mulai memetakan pengembangan kawasan perikanan pesisir melalui program Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP) 2027.
Tak sekadar menambah fasilitas nelayan, program ini diarahkan untuk membangun pusat aktivitas ekonomi perikanan yang mampu melayani sejumlah kampung pesisir di sekitarnya.
Empat kampung disiapkan untuk diusulkan kepada Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), yakni Talisayan, Tabalar Muara, Payung-Payung dan Tanjung Prepat. Namun peluang pembangunan di empat lokasi tersebut masih bergantung pada hasil penilaian dan verifikasi teknis pemerintah pusat.
Kepala Dinas Perikanan (Diskan) Berau Abdul Majid mengatakan kesiapan lokasi menjadi faktor penting agar usulan tersebut dapat direalisasikan. Terutama terkait kepastian status lahan yang harus bersih dari persoalan hukum maupun kepemilikan.
“Lokasi harus benar-benar clean and clear. Tim KKP akan turun langsung untuk memastikan kesesuaian lahannya,” kata Majid.
Selain legalitas lahan, KKP juga akan mempertimbangkan jumlah nelayan, akses pendaratan ikan, pengelolaan hasil tangkapan hingga sistem pemasaran. Seluruh aspek tersebut menjadi penentu agar kawasan yang dibangun nantinya benar-benar produktif dan memberikan manfaat ekonomi.
Dari empat lokasi yang disiapkan, Tanjung Prepat memiliki peluang untuk dikembangkan sebagai pusat aktivitas perikanan lintas kampung. Letaknya yang berdekatan dengan Kampung Bidukbiduk dinilai strategis untuk mendukung kebutuhan nelayan di kawasan sekitarnya.
Majid berharap KNMP di wilayah tersebut nantinya tidak hanya dimanfaatkan masyarakat setempat, tetapi juga menjadi pusat pelayanan perikanan bagi kampung-kampung pesisir lainnya.
Meski demikian, Pemkab Berau tidak ingin terlalu dini memastikan seluruh usulan akan lolos. Pengalaman pengusulan KNMP 2026 menjadi pembelajaran bahwa tidak semua daerah yang mengajukan program dapat melanjutkan ke tahap pembangunan. Salah satu kendala yang ditemukan adalah persoalan status lahan.
Di sisi lain, pelaksanaan KNMP di Kampung Buyung-Buyung dan Kampung Balikukup yang telah berjalan juga masih membutuhkan penyesuaian teknis. Di Buyung-Buyung, misalnya, diperlukan pekerjaan pengurukan lahan sebelum pembangunan fasilitas pabrik es dan cold storage dapat dilaksanakan.
Dengan kondisi aktual di lapangan terkadang berbeda dengan perencanaan awal sehingga diperlukan penyesuaian pekerjaan maupun kebutuhan anggaran.
“Perencanaan awal terkadang tidak sepenuhnya sesuai dengan kondisi lapangan. Karena itu, ada pekerjaan yang harus disesuaikan,” jelasnya.
Diskan Berau pun akan kembali mengusulkan kebutuhan tambahan tersebut agar dapat diakomodasi dalam pelaksanaan program.
Lebih jauh, Pemkab Berau berharap KNMP dapat berkembang menjadi ekosistem usaha perikanan yang terintegrasi, mulai dari penanganan hasil tangkapan, penyimpanan, distribusi hingga pemasaran. Bahkan, pengembangannya berpeluang disinergikan dengan program Koperasi Desa Merah Putih (KDMP).
Sinergi tersebut diharapkan mampu memperkuat kelembagaan ekonomi masyarakat pesisir sekaligus meningkatkan nilai jual hasil tangkapan nelayan.
“Kami berharap empat lokasi yang diusulkan bisa disetujui sehingga sektor perikanan dan kesejahteraan nelayan semakin meningkat,” ucap Majid.
Editor: Aspian Nur
Tak sekadar menambah fasilitas nelayan, program ini diarahkan untuk membangun pusat aktivitas ekonomi perikanan yang mampu melayani sejumlah kampung pesisir di sekitarnya.
Empat kampung disiapkan untuk diusulkan kepada Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), yakni Talisayan, Tabalar Muara, Payung-Payung dan Tanjung Prepat. Namun peluang pembangunan di empat lokasi tersebut masih bergantung pada hasil penilaian dan verifikasi teknis pemerintah pusat.
Kepala Dinas Perikanan (Diskan) Berau Abdul Majid mengatakan kesiapan lokasi menjadi faktor penting agar usulan tersebut dapat direalisasikan. Terutama terkait kepastian status lahan yang harus bersih dari persoalan hukum maupun kepemilikan.
“Lokasi harus benar-benar clean and clear. Tim KKP akan turun langsung untuk memastikan kesesuaian lahannya,” kata Majid.

Selain legalitas lahan, KKP juga akan mempertimbangkan jumlah nelayan, akses pendaratan ikan, pengelolaan hasil tangkapan hingga sistem pemasaran. Seluruh aspek tersebut menjadi penentu agar kawasan yang dibangun nantinya benar-benar produktif dan memberikan manfaat ekonomi.
Dari empat lokasi yang disiapkan, Tanjung Prepat memiliki peluang untuk dikembangkan sebagai pusat aktivitas perikanan lintas kampung. Letaknya yang berdekatan dengan Kampung Bidukbiduk dinilai strategis untuk mendukung kebutuhan nelayan di kawasan sekitarnya.
Majid berharap KNMP di wilayah tersebut nantinya tidak hanya dimanfaatkan masyarakat setempat, tetapi juga menjadi pusat pelayanan perikanan bagi kampung-kampung pesisir lainnya.
Meski demikian, Pemkab Berau tidak ingin terlalu dini memastikan seluruh usulan akan lolos. Pengalaman pengusulan KNMP 2026 menjadi pembelajaran bahwa tidak semua daerah yang mengajukan program dapat melanjutkan ke tahap pembangunan. Salah satu kendala yang ditemukan adalah persoalan status lahan.
Di sisi lain, pelaksanaan KNMP di Kampung Buyung-Buyung dan Kampung Balikukup yang telah berjalan juga masih membutuhkan penyesuaian teknis. Di Buyung-Buyung, misalnya, diperlukan pekerjaan pengurukan lahan sebelum pembangunan fasilitas pabrik es dan cold storage dapat dilaksanakan.
Dengan kondisi aktual di lapangan terkadang berbeda dengan perencanaan awal sehingga diperlukan penyesuaian pekerjaan maupun kebutuhan anggaran.
“Perencanaan awal terkadang tidak sepenuhnya sesuai dengan kondisi lapangan. Karena itu, ada pekerjaan yang harus disesuaikan,” jelasnya.
Diskan Berau pun akan kembali mengusulkan kebutuhan tambahan tersebut agar dapat diakomodasi dalam pelaksanaan program.






Lebih jauh, Pemkab Berau berharap KNMP dapat berkembang menjadi ekosistem usaha perikanan yang terintegrasi, mulai dari penanganan hasil tangkapan, penyimpanan, distribusi hingga pemasaran. Bahkan, pengembangannya berpeluang disinergikan dengan program Koperasi Desa Merah Putih (KDMP).
Sinergi tersebut diharapkan mampu memperkuat kelembagaan ekonomi masyarakat pesisir sekaligus meningkatkan nilai jual hasil tangkapan nelayan.
“Kami berharap empat lokasi yang diusulkan bisa disetujui sehingga sektor perikanan dan kesejahteraan nelayan semakin meningkat,” ucap Majid.
Editor: Aspian Nur

1.222 kali dibaca
Pusat gempa berada di darat 9 km Utara Kota Jayapura
02 Nov 2026, 16:58:58 WIB • Kedalaman 8 km
Gempa ini dirasakan untuk diteruskan pada masyarakat
Sumber: BMKG