Penulis: La Eko
KORANKALTIM.COM, BALIKPAPAN – Wali Kota Balikpapan Rahmad Mas’ud menegaskan tidak boleh ada praktik pungutan liar (pungli), premanisme maupun tekanan terhadap pedagang di Tempat Penampungan Sementara (TPS) Pasar Sepinggan.
Seluruh pengelola pasar diminta memastikan pedagang dapat menjalankan usaha dengan aman tanpa dibebani pungutan di luar ketentuan. Penegasan tersebut disampaikan Rahmad saat menyampaikan sambutan dalam kegiatan persemian TPS Pasar Sepinggan, Senin (9/11/2026) siang.
Dalam kesempatan itu, Rahmad secara khusus mengingatkan pengelola pasar dan pihak-pihak yang berkepentingan agar tidak memanfaatkan kondisi pedagang untuk melakukan pungutan ilegal. "Jangan sampai ada pungli di sini. Kalau ada pungutan di luar regulasi yang ditentukan, silakan laporkan. Nanti ada aparat yang menindak karena ada Satgas Saber Pungli," tegas Rahmad.
Pemerintah ingin menciptakan lingkungan pasar yang tertib dan memberikan perlindungan kepada pedagang, terutama mereka yang baru kembali menjalankan aktivitas usaha setelah kehilangan tempat berjualan akibat kebakaran. Larangan pungli dan premanisme merupakan bagian dari instruksi pemerintah pusat yang harus dilaksanakan seluruh pemerintah daerah. Karena itu, tidak boleh ada pihak yang melakukan intimidasi atau membebani masyarakat dengan pungutan tidak resmi.
"Bisnis yang benar, tidak boleh ada premanisme, tidak boleh ada pungli dan tidak boleh ada yang menekan masyarakat kita," paparnya.
Selain menyoroti pungutan liar, Rahmad juga meminta Dinas Perdagangan (Disdag) mengevaluasi iuran bulanan sebesar Rp180 Ribu yang dikenakan kepada pedagang pengguna kios TPS.
Pemerintah telah memberikan relaksasi atau pembebasan iuran selama satu tahun. Namun, apabila setelah masa relaksasi berakhir pungutan tersebut masih dianggap memberatkan, ia meminta agar kebijakan itu kembali dievaluasi, bahkan dihapuskan.
"Kalau Rp180 Ribu per bulan itu memberatkan, lebih baik sampaikan kepada saya. Kalau memang memberatkan pedagang, lebih baik tidak usah dipungut," sebut Rahmad.
Pelaku UMKM dan pedagang kecil perlu mendapatkan perlindungan agar dapat kembali mengembangkan usahanya. Pemerintah dapat lebih mengoptimalkan penerimaan daerah dari sektor usaha besar, seperti restoran dan kawasan industri, dibandingkan membebani pedagang kecil dengan pungutan yang nilainya relatif kecil. Penyediaan fasilitas pasar yang layak merupakan bentuk tanggung jawab pemerintah dalam mendukung keberlangsungan usaha masyarakat.
Sementara Kepala Dinas Perdagangan Kota Balikpapan Haemusri Umar menambahkan, pembangunan TPS Pasar Sepinggan dilakukan setelah kebakaran pada 31 Juli 2026 yang menghanguskan 250 lapak dari total 853 lapak. Lapak yang terbakar berada di Blok A, B, E, dan H.
Untuk penanganan pascakebakaran, Pemkot Balikpapan mengalokasikan anggaran sebesar Rp3,3 Miliar untuk pembangunan dan pemeliharaan fasilitas pasar.
Anggaran tersebut digunakan untuk membangun 97 lapak TPS, pemeliharaan 22 unit gedung utama, serta perbaikan sarana dan prasarana pasar. Pekerjaan dimulai pada 4 Agustus 2026 dan rampung pada 22 Oktober 2026. Penyelesaian tersebut lebih cepat dari target kontrak yang dijadwalkan pada 1 November 2026.
"Keberadaan TPS ini memungkinkan para pedagang kembali menjalankan mata pencaharian yang sempat terhenti akibat kebakaran," kata Haemusri.
Editor: Aspian Nur
Seluruh pengelola pasar diminta memastikan pedagang dapat menjalankan usaha dengan aman tanpa dibebani pungutan di luar ketentuan. Penegasan tersebut disampaikan Rahmad saat menyampaikan sambutan dalam kegiatan persemian TPS Pasar Sepinggan, Senin (9/11/2026) siang.
Dalam kesempatan itu, Rahmad secara khusus mengingatkan pengelola pasar dan pihak-pihak yang berkepentingan agar tidak memanfaatkan kondisi pedagang untuk melakukan pungutan ilegal. "Jangan sampai ada pungli di sini. Kalau ada pungutan di luar regulasi yang ditentukan, silakan laporkan. Nanti ada aparat yang menindak karena ada Satgas Saber Pungli," tegas Rahmad.
Pemerintah ingin menciptakan lingkungan pasar yang tertib dan memberikan perlindungan kepada pedagang, terutama mereka yang baru kembali menjalankan aktivitas usaha setelah kehilangan tempat berjualan akibat kebakaran. Larangan pungli dan premanisme merupakan bagian dari instruksi pemerintah pusat yang harus dilaksanakan seluruh pemerintah daerah. Karena itu, tidak boleh ada pihak yang melakukan intimidasi atau membebani masyarakat dengan pungutan tidak resmi.
"Bisnis yang benar, tidak boleh ada premanisme, tidak boleh ada pungli dan tidak boleh ada yang menekan masyarakat kita," paparnya.
Selain menyoroti pungutan liar, Rahmad juga meminta Dinas Perdagangan (Disdag) mengevaluasi iuran bulanan sebesar Rp180 Ribu yang dikenakan kepada pedagang pengguna kios TPS.
Pemerintah telah memberikan relaksasi atau pembebasan iuran selama satu tahun. Namun, apabila setelah masa relaksasi berakhir pungutan tersebut masih dianggap memberatkan, ia meminta agar kebijakan itu kembali dievaluasi, bahkan dihapuskan.
"Kalau Rp180 Ribu per bulan itu memberatkan, lebih baik sampaikan kepada saya. Kalau memang memberatkan pedagang, lebih baik tidak usah dipungut," sebut Rahmad.
Pelaku UMKM dan pedagang kecil perlu mendapatkan perlindungan agar dapat kembali mengembangkan usahanya. Pemerintah dapat lebih mengoptimalkan penerimaan daerah dari sektor usaha besar, seperti restoran dan kawasan industri, dibandingkan membebani pedagang kecil dengan pungutan yang nilainya relatif kecil. Penyediaan fasilitas pasar yang layak merupakan bentuk tanggung jawab pemerintah dalam mendukung keberlangsungan usaha masyarakat.
Copyright © 2007 - 2026 Korankaltim.com | All Rights Reserved.
Sementara Kepala Dinas Perdagangan Kota Balikpapan Haemusri Umar menambahkan, pembangunan TPS Pasar Sepinggan dilakukan setelah kebakaran pada 31 Juli 2026 yang menghanguskan 250 lapak dari total 853 lapak. Lapak yang terbakar berada di Blok A, B, E, dan H.
Untuk penanganan pascakebakaran, Pemkot Balikpapan mengalokasikan anggaran sebesar Rp3,3 Miliar untuk pembangunan dan pemeliharaan fasilitas pasar.
Anggaran tersebut digunakan untuk membangun 97 lapak TPS, pemeliharaan 22 unit gedung utama, serta perbaikan sarana dan prasarana pasar. Pekerjaan dimulai pada 4 Agustus 2026 dan rampung pada 22 Oktober 2026. Penyelesaian tersebut lebih cepat dari target kontrak yang dijadwalkan pada 1 November 2026.
"Keberadaan TPS ini memungkinkan para pedagang kembali menjalankan mata pencaharian yang sempat terhenti akibat kebakaran," kata Haemusri.
Editor: Aspian Nur
Pusat gempa berada di laut 44 km timur laut Mbay-Nagekeo
09 Nov 2026, 17:38:54 WIB • Kedalaman 10 km
Gempa ini dirasakan untuk diteruskan pada masyarakat
Sumber: BMKG
Senin, 9 November 2026
Prakiraan cuaca Samarinda belum tersedia.
Subuh
04.33
Dzuhur
11.59
Ashar
15.20
Maghrib
18.03
Isya
19.14
Sumber: BMKG (cuaca) dan MyQuran (jadwal sholat).
