Penulis: La Eko

KORANKALTIM.COM, BALIKPAPAN – dukungannya terhadap rencana Pemerintah Kota Balikpapan menggunakan Belanja Tidak Terduga (BTT) untuk membantu pedagang yang terdampak kebakaran Pasar Sepinggan diberikan DPRD setempat.

Ketua Komisi II DPRD Kota Balikpapan Fauzi Adi Firmansyah menyebut, penggunaan BTT merupakan langkah yang tepat karena dana tersebut memang disiapkan untuk penanganan keadaan darurat, termasuk bencana nonalam seperti kebakaran.

"Kalau memang membutuhkan anggaran yang cepat, memang menggunakan BTT. Saya rasa tidak ada masalah karena salah satu fungsi BTT selain untuk bencana alam juga bisa digunakan untuk penanganan kebakaran," kata Fauzi kepada Korankaltim.com Senin (3/8/2026).

Pemerintah Kota Balikpapan masih memiliki alokasi BTT pada APBD 2026 yang nilainya sekitar Rp11 miliar sehingga dapat dimanfaatkan untuk percepatan penanganan dampak kebakaran. Fauzi juga menyoroti persoalan banyaknya kios di Pasar Sepinggan yang tidak lagi aktif ditempati pedagang. Berdasarkan informasi yang dihimpun, dari sekitar 250 kios yang terdampak kebakaran, hanya sebagian kecil yang masih aktif digunakan untuk berjualan.

Kondisi tersebut sebenarnya telah menjadi perhatian Komisi II DPRD. Bahkan beberapa waktu lalu pihaknya melakukan inspeksi mendadak (sidak) ke Pasar Sepinggan dan meminta Dinas Perdagangan memperbarui data jumlah kios aktif maupun yang sudah tidak beroperasi.

"Data itu penting karena berkaitan dengan pemeliharaan pasar maupun penerimaan retribusi. Kami sedang meminta data terbaru mengenai kios yang benar-benar aktif dan yang sudah tidak aktif," ujar Fauzi.

Kios yang tidak lagi dimanfaatkan pemiliknya sebaiknya dievaluasi. Apabila hanya disewakan tanpa digunakan untuk berdagang, pemerintah perlu mempertimbangkan agar kios tersebut dialihkan kepada pedagang lain yang benar-benar membutuhkan.

"Kalau memang sudah tidak mau berjualan dan hanya disewakan, lebih baik diserahkan kembali agar bisa diberikan kepada pedagang lain yang benar-benar ingin berusaha. Jangan sampai aset pasar menjadi mubazir," tegasnya.

Selain penanganan jangka pendek, Komisi II DPRD juga kembali mendorong Pemerintah Kota Balikpapan melakukan revitalisasi Pasar Sepinggan. Menurut Fauzi, selama ini perbaikan yang dilakukan hanya sebatas pemeliharaan rutin, sementara kondisi pasar sudah membutuhkan penataan secara menyeluruh.

Revitalisasi diperlukan agar tata letak pasar menjadi lebih baik, termasuk pemisahan zona pedagang basah dan pedagang kering sehingga memberikan kenyamanan bagi pengunjung maupun pedagang.

"Sebenarnya Pasar Sepinggan sudah waktunya direvitalisasi. Kami sudah beberapa kali menyampaikan kepada pemerintah kota agar revitalisasi segera dilakukan. Namun memang terkendala keterbatasan anggaran," ucap Fauzi.

Sebelumnya diberitakan kalau  Dinas Perdagangan (Disdag) Kota Balikpapan memastikan sekitar 250 kios di Pasar Sepinggan terdampak kebakaran dari total 853 kios yang ada di pasar tersebut. Data tersebut merupakan hasil pendataan sementara yang dihimpun hingga saat ini.

Kepala Disdag Balikpapan Haemusri Umar mengatakan jumlah kios yang terbakar masih mengacu pada hasil pendataan terbaru yang dilakukan pihaknya.

"Dari total 853 petak, yang terbakar sekitar 250 petak berdasarkan data yang masuk," kata Haemusri Minggu (2/7/2026).

Dari sekitar 250 kios yang terdampak, Disdag mencatat hanya sekitar 80 pedagang yang masih aktif berjualan sebelum kebakaran terjadi. 
Pedagang aktif tersebut akan menjadi prioritas dalam penempatan di Tempat Penampungan Sementara (TPS) yang segera dibangun Pemerintah Kota Balikpapan.

"Dari sekitar 250 petak itu, yang masih melakukan aktivitas berjualan ada sekitar 80 pedagang. Mereka yang akan kami prioritaskan," jelasnya.

Kebijakan tersebut telah disepakati bersama antara Dinas Perdagangan, pengurus pedagang, dan perwakilan pedagang. Pemerintah juga mengharapkan dukungan seluruh pedagang dan masyarakat agar proses pembangunan TPS dapat berjalan sesuai rencana.

Terkait rencana revitalisasi Pasar Sepinggan, Haemusri menyebut pelaksanaannya masih menunggu kebijakan pemerintah karena bergantung pada ketersediaan anggaran. Saat ini, pemerintah memfokuskan penanganan pada pemulihan aktivitas perdagangan melalui pembangunan TPS.

"Revitalisasi masih menunggu kebijakan pemerintah karena sangat bergantung pada pembiayaan. Saat ini fokus kami adalah pembangunan TPS terlebih dahulu," ucapnya.

Disdag memperkirakan proses pembersihan puing kebakaran dan penataan lahan akan berlangsung sekitar satu bulan. Setelah tahap tersebut selesai, pembangunan TPS akan segera dilaksanakan.

"Dalam satu bulan ini kami fokus melakukan pembersihan dan penataan lahan. Setelah itu baru masuk tahap pembangunan TPS," ungkapnya.

Terkait pendanaan pembangunan TPS, Haemusri mengatakan terdapat sejumlah alternatif yang sedang dipertimbangkan, mulai dari pemanfaatan Belanja Tidak Terduga (BTT), pergeseran anggaran, hingga anggaran perubahan. Namun, keputusan akhir mengenai sumber pembiayaan tetap menjadi kewenangan Wali Kota Balikpapan.

"Kami sudah menyampaikan beberapa alternatif pembiayaan kepada Pak Wali, baik melalui BTT, pergeseran anggaran, maupun anggaran perubahan. Keputusan akhirnya menjadi kewenangan wali kota," tutup Haemusri.

Editor: Aspian Nur