“APBD adalah instrumen utama pembangunan daerah. Di dalamnya ada harapan masyarakat, mulai dari jalan, sekolah, rumah sakit, hingga program sosial untuk rakyat kecil. Karena itu, setiap rupiah APBD harus digunakan dengan penuh tanggung jawab, bukan untuk kepentingan pribadi atau kelompok,” tegas Gubernur Harum.
Orang nomor satu Kaltim ini juga menekankan pentingnya keterbukaan data APBD. Karena transparansi bukan hanya membangun kepercayaan publik, tapi juga menjadi benteng kuat untuk mencegah korupsi.
Dalam kesempatan itu, Harum mengingatkan seluruh kepala perangkat daerah agar tidak menyalahgunakan APBD untuk kepentingan pribadi. Perangkat daerah, lanjut Harum, harus menjadi garda terdepan dalam menjaga integritas pemerintahan.
Gubernur juga mengungkapkan bahwa tahun 2024, indeks Monitoring Center of Prevention (MCP) Kaltim masih berada di angka 73,22 atau di bawah rata-rata nasional 76. Targetnya, Kaltim bisa menembus angka 80 ke atas.
“Kalau perencanaan dan penganggarannya sudah benar, hasilnya akan lebih mudah dijaga. Karena itu mari kita perbaiki sejak awal,” pesan Gubernur lagi.
Dia berharap sinergi antara Pemprov, DPRD, KPK, BPKP dan masyarakat terus diperkuat. Dengan tata kelola keuangan yang baik, Gubernur Harum optimistis Kaltim mampu mewujudkan visi “Kaltim Sukses Menuju Generasi Emas”, yaitu masyarakat yang sejahtera, maju dan berdaya saing.
Monitoring, Evaluasi dan Diskusi Pelaksanaan Perencanaan dan Penganggaran APBD Provinsi Kaltim ini diikuti seluruh unsur pimpinan dan anggota DPRD Kaltim, Wakil Gubernur Seno Aji, Sekda Sri Wahyuni, Asisten dan Staf Ahli, kepala dinas/badan/biro/RSUD lingkup Pemprov Kaltim, serta Perusda Provinsi Kaltim.
Pada kesempatan ini dilakukan penandatanganan Audit Charter/Piagam Audit Inspektorat Daerah Provinsi Kaltim oleh Gubernur, Sekda, dan Inspektur Daerah Provinsi Kaltim, disaksikan oleh Ketua KPK RI Setyo Budiyanto.
Narasumber yang dihadirkan antara lain Ketua KPK RI Setyo Budiyanto, yang menyampaikan materi tentang “Pemberantasan Korupsi menuju Indonesia Emas 2045” dan Kajati Kaltim Supardi, dengan materi “Pencegahan Korupsi dalam Perencanaan dan Penganggaran Daerah”. (*/her/sul/ky)
