Hal itu disampaikan Gubernur Harum saat membuka acara Monitoring dan Evaluasi (Monev) Pelaksanaan Perencanaan dan Penganggaran APBD Provinsi Kaltim Tahun 2025, yang berlangsung di Hotel Novotel Balikpapan, Kamis (11/9/2025).
“Di dalam APBD ada jalan yang layak, sekolah yang memadai, rumah sakit yang modern, dan program-program sosial untuk rakyat kecil. Karena itu, setiap rupiah harus digunakan sebaik-baiknya, bukan untuk kepentingan pribadi, tetapi untuk kesejahteraan seluruh masyarakat Kaltim,” tegas Harum dalam sambutannya.
Gubernur menekankan, keterbukaan informasi anggaran kini tidak bisa ditawar lagi dan menjadi keharusan. Publik semakin kritis dan berhak mengetahui bagaimana uang negara digunakan. Dengan data yang terbuka dan transparan, masyarakat bisa ikut mengawal jalannya pembangunan, sehingga setiap program benar-benar dirasakan manfaatnya.
“APBD tidak boleh tersandera oleh program yang tidak menyentuh kebutuhan rakyat. Monitoring dan evaluasi ini penting untuk memastikan penganggaran mendukung prioritas pembangunan, seperti pengentasan kemiskinan, peningkatan kualitas pendidikan dan kesehatan, serta pembangunan infrastruktur konektivitas antarwilayah,” jelasnya.
Menurut Harum, perencanaan dan penganggaran harus selaras dengan visi ‘Kaltim Sukses Menuju Generasi Emas’. Karena itu, setiap program harus berbasis data, menjawab kebutuhan riil masyarakat, serta berorientasi pada hasil, bukan sekadar mengejar penyerapan anggaran.
“APBD harus menjadi instrumen yang memberi dampak nyata bagi peningkatan kesejahteraan rakyat. Dengan perencanaan matang, kita ingin mencetak generasi emas Kaltim yang berdaya saing di tingkat nasional maupun internasional,” ujarnya optimis.
Dalam kesempatan itu, Gubernur juga mengajak seluruh perangkat daerah menjadikan Monev sebagai wadah berdiskusi, menyamakan persepsi, dan memperkuat koordinasi lintas sektor.
Ia berharap kolaborasi yang erat antara pemerintah daerah, DPRD, KPK, dan masyarakat dapat menciptakan tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan, dan akuntabel.
“Kita ingin birokrasi yang melayani, bukan dilayani. APBD adalah harapan rakyat, dan kewajiban kita memastikan harapan itu terwujud demi kesejahteraan bersama,” pungkasnya.
Hadir sebagai narasumber Ketua KPK RI, Setyo Budiyanto, Kepala Kejaksaan Tinggi Negeri Kaltim, Supardi dan Plt Deputi Bidang Koordinasi dan supervisi Agung Yudha Wibowo. (*/rey/tp/pt)
