Ini Rencana Pembangu- nan Gedung DPRD

BALIKPAPAN  - Rencana pembangunan gedung DPRD Balikpapan terlunta-lunta. Belakangan, justru menjadi polemik di media.

Bagaimana usulan pembangunan gedung baru itu muncul sampai menjadi polemik yang menyedot perhatian publik.

Anggota DPRD, Balikpapan, Haris, memberi pemaparan detil soal ini. Menurutnya, rencana pembangunan itu muncul sejak beberapa tahun silam.

Semangatnya, ujar Haris, melihat kebutuhan dinamika ruang kerja dan menyediakan ruang terbuka hijau di Balikpapan.

Muncullah gagasan pemindahan gedung. Gedung lama, nantinya, dibongkar untuk dijadikan ruang terbuka hijau. Namun, setelah mencari tempat yang baru, lokasinya tidak begitu luas. “Saya tak hafal berapa luas lahannya,” tutur Haris. Setelah itu dilakukan pertemuan antara Pemkot dan DPRD. Lantas, mereka melakukan kajian.

Disepakatilah tempat itu untuk dibangun. Lantaran tempatnya tidak luas, muncul gagasan bangunan gedung dibuat vertikal. “Semua menyepakati delapan lantai. Rancangan biaya dan fungsi per lantai pun telah disepakati,” jelasnya. 

Ia mencontohkan, ada lantai parkir, ruang komisi, ruang paripurna, dan ruang lain. Anggaran disepakati sekitar Rp 250 miliar. Dibangun dengan bertahap. Dimulai tahun 2017 sampai 2019. Tahun 2017 dilakukan pelelangan. Anggaran awal Rp 25 miliar. “Anggaran itu sudah ada,” sebutnya. Namun, proses pelelangan belum dimulai tiba-tiba muncul kegaduhan.

Sampai terlontar statement Wakil Walikota Rahmad Masud yang dinilai melecehkan lembaga dan dianggap tak paham aturan. Rahmad, beberapa hari lalu, mengusulkan agar dewan pindah ke gedung parkir Klandasan.

Sontak, usulan itu mengundang kemurkaan legislator. “Aneh juga kok bisa berkata seperti itu. Sekelas wawali loh,” kecam Haris.

Ia pun merasa heran rencana gedung DPRD yang telah lama dirancang tiba-tiba jadi gaduh. “Ini kan bukan ujug-ujug. Tapi sudah lama direncanakan. Kenapa pula dulu sepakat, sudah ekspose dan setuju lalu sekarang gaduh,” tanyanya.

Ia berharap kegaduhan ini tidak memiliki unsur politis. “Lain soal ya kalau tau-tau dewan minta gedung baru. Ini kan sudah lama. Semua juga sudah sepakat,” tanya Haris.

Haris pun tidak keberatan jika memang proyek ini dibatalkan. “Silakan saja batalkan. Yang mengajukan kan Pemkot sendiri awalnya. Kenapa sekarang yang disalahkan dewan,” katanya.

Ia membandingkan dengan proyek stadion Batakan yang jauh melenceng dari deadline yang ditetapkan. Anggarannya pun jauh lebih besar dibanding gedung baru DPRD.

Stadion Batakan menyedot anggaran Rp 1,1 triliun. “Untuk membangun itu kita puasa dua tahun. Ketika dewan menagih pembangunan gedung DPRD yang nilainya lebih kecil dibanding stadion, justru digaduhkan,” katanya. (kb)