Lima Fraksi Ngotot Delapan Lantai

BALIKPAPAN – Wali kota Rizal Effendi membenarkan, menerima adanya surat dari Kementerian Keuangan dan Kemendagri serta Gubernur, terkait moratorium pembangunan gedung. Terkait itu, dia masih menunggu respons resmi DPRD Balikpapan, terkait rencana pembangunan gedung tinggi, yang menjadi bahasan di tengah masyarakat.

Pemkot, menurut Riza, masih sebatas mengusulkan adanya revisi ketinggian gedung baru DPRD, dari 8 menjadi hanya 5 lantai. Sementara suara di fraksi DPRD terpecah yakni. Dimana 2 fraksi PDI-P dan Golkar setuju desain ulang. Sedangkan lima fraksi ngotot bangunan gedung baru tetap berlantai 8.

“Sudah kita sampaikan ke DPRD silakan DPRD menyikapi moratorium. Saya dengar DPRD mau menyikapi. Saya nggak tahu persis,” kata Rizal, dikonfirmasi kemarin.

Dia mengakui revisi ketinggian gedung ini merupakan jalan tengah yang diambil Pemkot, terkait edaran pemerintah soal moratorium itu.

Mengenai kebijakan ini diloloskan apa tidak, Rizal berencana akan menyampaikan hal ini kepada Gubernur Kaltim Awang Faroek Ishak, yang nantinya akan memberikan evaluasi atas APBD-P 2017 atau APBD murni 2018.

“Nantinya Pemprov akan mencermati, apakah diloloskan atau tidak terkait permohonan evaluasi pembangunan gedung DPRD itu. Nanti kami tunggu hasil keputusan Pak Gubernur,” terang Rizal.

Selain itu pada Rapat Dengar Pendapat (RDP) DPRD dan Pemkot pada Senin (2/10) lalu, juga muncul usulan agar pola pembangunan dilakukan multiyears, hingga berakhir masa jabatan Wali Kota. “Sebelumnya sampai 2019 akhir jabatan DPRD, mereka minta sampai berakhir masa jabatan Wali Kota dan wakil,” sebutnya.

Pada APBD Balikpapan 2017, diketahui Pemkot dan DPRD, sepakat untuk membangun gedung dewan secara multiyears. Sehingga dialokasikan anggaran sekitar Rp25 miliar. “Tapi kan Gubernur, punya kewenangan lagi. Karena sebelum dijalankan, nanti APBD-P akan dievaluasi oleh Gubernur. Jadi kewenangannya ada di Gubernur,” tandasnya.

Diketahui, diperlukan dana sekitar RP250 miliar, untuk bangun gedung DPRD baru 8 lantai itu berarti. Jika dialokasikan anggaran di 2018, Rizal menghitung untuk tiga tahun, diperlukan tidak kurang Rp75 miliar per tahun. “Nah nggak tahu itu, apa bisa cair di APBD 2018,” tutup Rizal. (din)