Jika saran ini mau dipakai, maka perlu dilakukan pembahasan bersama dengan DPRD, termasuk mengkaji aturan.
“Ya kalau mau cepat kita punya gedung dewan, saran saya anda bahas melalui DPRD, perda dirubah. Alihkan saja dari lahan parkir. Aturan kan mereka yang buat. Kalau memang itu memungkinkan, rasional dan tidak menyalahi aturan, kenapa nggak?” ujarnya.
Dialihkan gedung parkir, tentu saja akan jauh menghemat anggaran kota, mengingat situasi anggaran yang masih memerlukan pertimbangan skala prioritas. “Nggak banyak biaya, tinggal sekat aja, kasih AC. Lift sudah ada, delapan lantai lagi,” tandasnya.
Rahmad yang juga Ketua Golkar Balikpapan kembali mengingatkan komitmen bahwa sebaiknya ditunda dulu pembangunan gedung baru DPRD. Kalaupun dibangun, tidak harus delapan lantai.
“Kalau saya kan sudah komit, bukan melarang. Ya ditunda dulu mengingat anggaran kota masih banyak yang skala prioritas. Bukan gedung dewan tidak prioritas, itu perioritas tapi ada yang lebih perioritas ya masalah banjir, gedung sekolah dan gedung pemerintah, Camat, Lurah masih ada yang ngontrak,” ulasnya.
Dia juga telah mengintruksikan dan memberikan arahan fraksi Golkar, bahwa kalaupun dibangun, sebaiknya dilakukan desain ulang tidak sampai delapan lantai. Sebab bukan hanya biaya pembangunan yang menelan anggaran, tapi juga perawatan nantinya memerlukan dana tidak sedikit.
“Bangunnya gampang tapi kemudian perawatannya itu bebankan APBD juga,” ungkapnya.
Dia juga menegaskan bahwa soal pembangunan gedung dewan baru itu, tidak semua fraksi menyatakan persetujuannya. “Kami dan Ada juga termasuk PDI-P. Jadi kalau ada yang mengatakan semua partai setuju itu tidak benar. Saya sebagai ketua golkar menyampaikan dan mengintruksikan untuk menunda. Jangan sakit hati rakyat kondisi seperti sekarang,” demikian Rahmad. (din)
