Tunjangan Naik, Wakil Rakyat Diminta Kerja Maksimal
2 menit baca1.008 kali dibaca
BALIKPAPAN- Pimpinan DPRD dan Anggota DPRD kota Balikpapan, dipastikan akan menikmati penyesuaian tunjangan DPRD mulai September mendatang.
Senin (31/7) siang kemarin, DPRD dan Pemkot, menyepakati lahirnya Perda Hak Keuangan dan Administrasi Pimpinan dan anggota DPRD Balikpapan. Raperda itu merupakan inisiatif wakil rakyat, yang diputus dalam rapat Paripurna. Perda ini akan mendapat evaluasi dari pemerntah provinsi, dan Kementerian Hukum dan HAM Kalimantan Timur. Apabila nantinya tidak bertentangan, segera ditetapkan menjadi Perda.
“Pertengahan Agustus sudah bisa ditetapkan dan pelaksanaan awal September 2017,” kata ketua Baperda DPRD Balikpapan, Syafruddin, usai paripurna.
Tunjangan dewan bertambah setelah terbitnya Peraturan Pemerintah (PP) No 18/2017. Namu menurut Syafruddin, rinciannya belum diketahui, terkait besaran prosentase kenaikan tunjangan. Namun demikian, menurutnya, ada ketentuan besaran gaji atau tunjangan DPRD kabupaten kota tidak boleh melebihi DPRD provinsi. “Angka belum masih menunggu kan dari sana. Kita menunggu keputusan menteri keuangan, berapa sih sebenarnya pengelompokan itu. Balikpapan ini masuk kategori mana? Kan ada tiga kategori yakni tinggi, sedang dan rendah. Nah itu tergantung bagaimana surat edaran Kementerian Keuangan,” sebutnya.
Selama ini anggota DPRD kota menerima Rp20 juta per anggota sedangkan pimpinan menerima lebih dari itu. “Kita belum tahu naiknya. Kompenen tunjangan itu kan banyak ada tunjangan keluarga, beras, komunikasi intensif, tranportasi, perumahan,” ujarnya.
Lanjutnya hasil paripurna ini akan disinkronisasi bagian hukum, untuk selanjutnya disampaikan kepada Gubernur dan kementerian Hukum dan HAM. “Apakah ini sudah memenuhi syarat ketentuan menurut Undang-undang?” terangnya. Dia menambahkan aturan ini paling lambat ditetapkan pada 2 September 2017. Jika telat, bakal berimbas pada anggota DPRD tidak dapat menerima gaji.
Sementara Wakil Wali Kota Rahmad Masud mengatakan, Pemkot juga tidak bisa menekan naiknya tunjangan tersebut, karena amanat pemerintah pusat. Namun Rahmad berharap agar kinerja dewan lebih maksimal. “Mudah-mudahan dengan kenaikan tunjangan dewan ini mempunyai beban dan tangung jawab lebih tinggi. Harapannya supaya anggota dewan bekerja profesional, sesuai dengan porsi dan kinerjanya masing-masing,” harap Rahmad. (din)
