“Kita sampaikan ke Kementerian Kesehatan seperti aspirasi dari daerah, khususnya Balikpapan yang kekurangan vaksin. Apalagi di Balikpapan, berstatus KLB tapi kekurangan vaksin dan ruang isolasi,” kata Azis.
Menurutnya, merebaknya difteri diantaranya minimnya kesadaran hidup sehat masyarakat, sehingga bakteri penyebab difteri, mudah menyebar. “Masyarakat harus bersinergi bagaimana membangun Indonesia sehat, supaya kesadaran hidup ditingkatkan. Karena kesadaran hidup sehat kita masih rendah,” ujarnya.
Wali Kota Balikpapan Rizal Effendi mengaku kasus KLB difteri di Balikpapan dilematis. Sebab, sejak penetapan status KLB, diwajibkan masyarakat untuk melakukan vaksinasi. Namun faktanya terjadi kekosongan vaksin difteri.
“Kami meminta kendala di lapangan bisa diperhatikan. Kami harap sering-sering dibantu, dimintai bahan-bahan masalah yang terjadi di kota kami,” kata Rizal.
Dalam kesempatan yang sama, Kepala Dinas Kesehatan Kota (DKK) Balikpapan, dr Balerina mencatat terjadi peningkatan suspect difteri. Bulan Januari 2018 lalu, ada 2 kasus meningkat menjadi 12 kasus. “Yang positif dari satu orang menjadi 3 orang itu di wilayah Balikpapan Timur,” kata dia.
Dia mengimbau kepada masyarakat agar ikut berpartisipasi untuk menjaga lingkungan kebersihan. “Intinya tingkatkan kebersihan di lingkungan, agar terhindar dari difteri,” terangnya.
Untuk diketahui bahwa Pemkot Balikpapan menetapkan status Kejadian Luar Biasa (KLB) difteri sejak awal Januari lalu. Seiring waktu berjalan, terjadi kekosongan vaksin difteri pada usia 5-7 tahun. Pemkot berkoordinasi dengan Kementerian Kesehatan (Kemenkes), agar bisa segera mengirimkan vaksin difteri ke Balikpapan. (yud)
