Menurutnya, setiap program yang dibiayai melalui APBD harus dapat dipertanggungjawabkan secara jelas, baik dari sisi pelaksanaan maupun hasil yang dicapai. “Kami ingin memastikan bahwa setiap rupiah yang dibelanjakan melalui APBD dapat dipertanggungjawabkan dan memberikan hasil yang optimal,” tegasnya.
Ia menambahkan, pengawasan yang dilakukan DPRD tidak hanya bertujuan mengontrol jalannya program, tetapi juga memastikan adanya transparansi dalam penggunaan anggaran. “Ini menjadi bagian dari komitmen kami untuk menjaga kepercayaan publik terhadap pengelolaan keuangan daerah,” ujarnya.
Dalam kegiatan tersebut, Pansus LKPj melakukan monitoring ke sejumlah lokasi yang menjadi fokus peninjauan di Kota Tarakan, di antaranya RSUD dr. H. Jusuf SK, pembangunan Gedung Kantor UPTD Bapenda Kelas A Wilayah Tarakan, Pelabuhan Tengkayu I Tarakan, serta SMAN 5 Tarakan dan SMKN 4 Tarakan. (adv)
Menurutnya, setiap program yang dibiayai melalui APBD harus dapat dipertanggungjawabkan secara jelas, baik dari sisi pelaksanaan maupun hasil yang dicapai. “Kami ingin memastikan bahwa setiap rupiah yang dibelanjakan melalui APBD dapat dipertanggungjawabkan dan memberikan hasil yang optimal,” tegasnya.
Ia menambahkan, pengawasan yang dilakukan DPRD tidak hanya bertujuan mengontrol jalannya program, tetapi juga memastikan adanya transparansi dalam penggunaan anggaran. “Ini menjadi bagian dari komitmen kami untuk menjaga kepercayaan publik terhadap pengelolaan keuangan daerah,” ujarnya.
Dalam kegiatan tersebut, Pansus LKPj melakukan monitoring ke sejumlah lokasi yang menjadi fokus peninjauan di Kota Tarakan, di antaranya RSUD dr. H. Jusuf SK, pembangunan Gedung Kantor UPTD Bapenda Kelas A Wilayah Tarakan, Pelabuhan Tengkayu I Tarakan, serta SMAN 5 Tarakan dan SMKN 4 Tarakan. (adv)