Pemaparan tersebut disampaikan dalam agenda Penguatan Demokrasi, yang merupakan bagian dari tugas setiap anggota DPRD Provinsi Kaltim.
Dalam kesempatan itu, H. Fadly Imawan menyampaikan bahwa pemerintahan yang baik merupakan konsep penting dalam tata kelola negara untuk mewujudkan keadilan, kesejahteraan dan kemakmuran bagi seluruh rakyat.
“Kepemerintahan yang baik mencakup berbagai aspek, mulai dari transparansi, akuntabilitas, partisipasi masyarakat, hingga supremasi hukum,” ujarnya.
Menurutnya, pemerintahan yang baik seharusnya juga bersumber pada nilai-nilai budaya bangsa yang telah berkembang dan diwariskan secara turun temurun.
Nilai budaya ini bukan hanya sebagai identitas bangsa, tetapi juga sebagai landasan dalam mewujudkan pemerintahan yang adil dan harmonis.
Dikatakan, nilai budaya dalam pemerintahan meliputi gotong royong, musyawarah untuk mufakat, keadilan sosial, kesederhanaan dan kejujuran, serta toleransi maupun kerukunan.
“Sejatinya nilai kebudayaan bangsa sudah tertanam di setiap lingkungan masyarakat, hal tersebut terbukti dengan kokohnya persatuan dan kesatuan bangsa hingga saat ini,” terangnya.
Nilai kebudayaan bangsa juga diterapkan pemerintah dalam berbagai hal. Yakni, disektor pendidikan dan sosialisasi nilai budaya, penyusunan kebijakan yang inklusif, penegakan hukum yang adil dan merata, pengawasan dan akuntabilitas.
“Dengan menjadikan nilai-nilai budaya ini sebagai pedoman, diharapkan Indonesia dapat memiliki kepemerintahan yang tidak hanya efektif dan efisien, tetapi juga penuh rasa keadilan, kebersamaan, dan kemanusiaan,” ungkapnya.
Ia berharap dengan kepemerintahan yang baik menjadi harapan setiap bangsa, dan Indonesia memiliki nilai-nilai budaya yang sangat potensial untuk dijadikan landasan dalam mewujudkan pemerintahan yang adil dan demokratis.
“Gotong royong, musyawarah, keadilan sosial, kesederhanaan, dan toleransi adalah beberapa nilai budaya yang dapat memperkuat proses kepemerintahan,” pungkasnya. (adv)
Editor: Erwin