Rudenim Balikpapan Gelar FGD Antisipasi Pengungsi Luar Negeri di Kaltim
1 menit baca302 kali dibaca
Penulis: Rahmat Surya
KORANKALTIM.COM, SAMARINDA - Dalam mengantisipasi adanya pengungsi dari luar negeri, Rumah Detensi Imigrasi (Rudenim) Balikpapan gelar Forum Group Discussion (FGD) terkait penanganannya di Benua Etam.
Seperti yang disampaikan Kepala Rudenim Balikpapan, Danny Ariana, bahwa FGD Strategi Antisipasi dan Penanganan Pengungsi Luar Negeri di Wilayah Kalimantan Timur merupakan langkah preventif awal yang harus dilakukan.
"Jangan sampai merebak pengungsi dari luar negeri. Apalagi Kaltim ini sudah menjadi (bagian) Ibu Kota Negara, sehingga kita ingin membuat kondisi disini tetap kondusif," ujar Danny, Rabu (4/12/2024).
Selain itu menurutnya pihaknya juga terus melakukan pengawasan terhadap pengungsi sesuai kewenangan yang diberikan oleh Direktorat Jenderal Imigrasi.
"Ketika ada temuan dilapangan, misalkan pengungsi mandiri maka kami melakukan langkah-langkah mitigasi untuk supaya mereka tidak melakukan hal-hal yang melanggar aturan di Provinsi Kaltim maupun Kaltara," ucapnya.
Danny mengatakan berkaca dari Provinsi Aceh, Pekanbaru, Medan pengungsi luar negeri tengah merebak. "Tercatat sekitar 277 pengungsi Rohingya yang dimobilisasi ke Pekanbaru dilapangan terbuka," katanya.
Sehingga tidak menutup kemungkinan para pengungsi ini akan berdatangan ke daerah lain di Indonesia, sebab mereka disana mulai menghilang satu persatu tanpa diketahui jejaknya.
"Makanya perlu ada edukasi atau satu pemahaman bersama baik di tataran pemerintah maupun masyarakat, apabila menemukan fenomena pengungsi masyarakat tidak bingung," terangnya.
Dia menjelaskan, memang sekarang sudah ada Perpres Nomor 125 Tahun 2016 tentang Penanganan Pengungsi dari Luar Negeri, tetapi sifatnya hanya ketika terdesak saja.
"Makanya yang saya tau Perpres ini sedang direvisi untuk menyesuaikan dengan kondisi sekarang," tuturnya.
Danny mengungkapkan, FGD ini berfungsi sebagai bagian memitigasi masyarakat terhadap pengungsi, walaupun di satu sisi masih melihat pada asas kemanusiaan, tetapi disisi lain jangan sampai malah merugikan masyarakat juga.
"Maka dari itu kita perlu menemukan win-win solution supaya tidak terjadi ketimpangan nantinya," pungkas Danny. (Adv)
Editor: Erwin
