Kelima UPT tersebut mendapatkan arahan langsung dan penguatan serta rekomendasi terhadap pelaksanaan survei IPK IKM di lapangan. Kapus Litbang Kebijakan, Syarifuddin menegaskan kepada UPT, optimal atau tidaknya pelayanan publik bergantung juga pada survei IPK dan IKM.
Pentingnya pelaksanaan survei satuan kerja karena hasil survei sebagai penyumbang hasil Survei Kementerian Hukum dan HAM secara kumulatif serta menjadi salah satu data dukung yang diperlukan dalam meningkatkan Indeks RB Kementerian sehingga menjadi salah satu komponen yang penting pada setiap satuan kerja.
Menuju WBBM di tahun ini, Kanim Balikpapan menjadi satu-satunya UPT di lingkungan Kanwil Kemenkumham Kaltim mengikuti kontestasi tersebut, sehingga Syarifuddin berharap pelaksanaan survei IPK IKM tidak hanya sebagai penggugur kewajiban saja, namun dilaksanakan sebagai bentuk pengoptimalan pelayanan publik.
Pelaksanaan survei seluruh UPT di kota Balikpapan dikupas satu per satu, Syarifuddin menghimbau agar ke depannya UPT dapat mengoptimalkan kembali pelaksanaan Survei IPK IKM terhadap pengguna layanan.
"Apabila terdapat kendala terhadap pelaksanaan survei 3AS, diharapkan para operator dapat berdiskusi dalam grup yang telah disediakan dan dapat mencari solusi bersama", ujar Syarifuddin.
Selanjutnya, Tim dari BSK dan Kantor Wilayah menyambangi sekaligus memantau pelaksanaan survei IPK IKM melalui barcode yang telah tersedia di ruang pelayanan Kanim Balikpapan. (adv)
Kelima UPT tersebut mendapatkan arahan langsung dan penguatan serta rekomendasi terhadap pelaksanaan survei IPK IKM di lapangan. Kapus Litbang Kebijakan, Syarifuddin menegaskan kepada UPT, optimal atau tidaknya pelayanan publik bergantung juga pada survei IPK dan IKM.
Pentingnya pelaksanaan survei satuan kerja karena hasil survei sebagai penyumbang hasil Survei Kementerian Hukum dan HAM secara kumulatif serta menjadi salah satu data dukung yang diperlukan dalam meningkatkan Indeks RB Kementerian sehingga menjadi salah satu komponen yang penting pada setiap satuan kerja.
Menuju WBBM di tahun ini, Kanim Balikpapan menjadi satu-satunya UPT di lingkungan Kanwil Kemenkumham Kaltim mengikuti kontestasi tersebut, sehingga Syarifuddin berharap pelaksanaan survei IPK IKM tidak hanya sebagai penggugur kewajiban saja, namun dilaksanakan sebagai bentuk pengoptimalan pelayanan publik.
Pelaksanaan survei seluruh UPT di kota Balikpapan dikupas satu per satu, Syarifuddin menghimbau agar ke depannya UPT dapat mengoptimalkan kembali pelaksanaan Survei IPK IKM terhadap pengguna layanan.
"Apabila terdapat kendala terhadap pelaksanaan survei 3AS, diharapkan para operator dapat berdiskusi dalam grup yang telah disediakan dan dapat mencari solusi bersama", ujar Syarifuddin.
Selanjutnya, Tim dari BSK dan Kantor Wilayah menyambangi sekaligus memantau pelaksanaan survei IPK IKM melalui barcode yang telah tersedia di ruang pelayanan Kanim Balikpapan. (adv)