Pengembangan pabrik melihat kebutuhan Urea dalam negeri yang diprediksi mencapai 6-7 juta ton di tahun 2030, sehingga pasokan yang lebih besar penting disiapkan secara optimal untuk mendukung pengembangan sektor pertanian dan ketahanan pangan di Indonesia.
"Pabrik Pupuk Kaltim di Papua Barat nantinya akan memiliki kapasitas 2 juta ton per tahun, terdiri dari 1,15 Juta ton Urea dan 825.000 ton Amoniak," ucap Indardi.
Dijelaskannya, pengembangan pabrik di Papua Barat secara pasti akan meningkatkan kapasitas produksi Urea Pupuk Kaltim saat ini sebesar 3,4 juta MTPY, dan Amoniak 2,7 juta MTPY dari pabrik di Kota Bontang Kalimantan Timur. Sementara untuk pabrik di Papua Barat, akan memiliki kapasitas Amoniak Plant sebesar 2.500 MTPD dan Urea Plant 3.500 MTPD dengan rata-rata produksi 2 juta MTPY.
"Dari total produksi tersebut, Pupuk Kaltim akan mampu menyumbang sekitar 80 persen kebutuhan urea nasional pada 2030," tandas Indardi.
Dipilihnya lokasi di Fakfak, lanjut Indardi, selain untuk mendukung peningkatkan pembangunan di kawasan timur Indonesia, juga melihat ketersediaan gas alam yang cukup melimpah di Papua Barat. Sehingga Pupuk Kaltim melalui penugasan Pupuk Indonesia, menetapkan langkah strategis untuk mendekatkan aktivitas produksi dengan bahan baku agar lebih efisien dan memudahkan operasional.
Dimana pabrik pupuk ini nantinya tidak hanya mengamankan stok pupuk dalam negeri, tapi juga memperkuat posisi Pupuk Kaltim di rantai pasok dunia (global supply chain), khususnya Asia Tenggara.
Selain itu Pupuk Kaltim menargetkan pembangunan pabrik pupuk di Fakfak turut memberikan economic return di tingkat lokal maupun nasional, termasuk kemudahan pasokan pupuk bagi kawasan timur Indonesia melalui pemerataan distribusi, agar kebutuhan petani mampu terjangkau dengan lebih optimal.
"Pupuk Kaltim juga memperhatikan kapasitas pemberdayaan masyarakat lokal, dalam mendukung pengembangan industri berkelanjutan yang turut memberikan dampak terhadap penguatan ekonomi dan pembangunan infrastruktur di Papua Barat," lanjut Indardi.
Guna memastikan stabilitas pasokan gas yang mencapai 102 BBTUD, Pupuk Kaltim pun telah melakukan penandatanganan Head of Agreement (HoA) untuk jual beli gas bumi dengan Genting Oil Kasuri, sebagai salah satu Kontraktor Kontrak Kerjasama (KKKS) yang mengelola gas alam di Papua Barat.
Mengingat gas bumi merupakan salah satu komponen penting dalam industri petrokimia dan pupuk, maka kerja sama ini akan membantu memastikan keberlanjutan produksi pupuk dalam negeri, dengan rencana penyaluran gas akan mulai dilaksanakan pada tahap Pre-Commissioning di kuartal II 2027.
Pembangunan pabrik Papua Barat menjadi langkah besar Pupuk Kaltim dalam fase pertumbuhan perusahaan, sehingga kedepan mampu menjadi industri amoniak dan urea kedua terbesar di Asia Pasifik yang berperan penting dalam global supply chain.
"Langkah ini pun sejalan dengan arahan Presiden Joko Widodo, agar perusahaan BUMN bisa jadi pemain penting di kancah global. Sehingga penugasan ini tidak hanya baik bagi Pupuk Kaltim tapi juga perekonomian negara," tambah Indardi.
Forkapnas III Pamalu 2023 mengusung tema "Kontribusi Strategis Industri Hulu Migas untuk Mendukung Pengembangan Energi Indonesia Timur", dengan menghadirkan tujuh operator migas serta para pemangku kepentingan industri hulu migas. Termasuk 13 perusahaan lokal dan dalam negeri, ditambah 15 UMKM binaan di wilayah Papua dan Maluku.
Vice President Deputi Dukungan Bisnis SKK Migas Erwin Suryadi, mengatakan pemerintah memiliki komitmen kuat dalam mengembangkan sektor energi, dan mempercepat pembangunan infrastruktur jaringan gas bumi di Indonesia. Sehingga pengembangan sektor energi juga akan memperluas peluang berusaha baru.
"Oleh karena itu melalui Forum Kapnas ini kita mendorong penguatan pendidikan vokasi untuk memberdayakan masyarakat Papua dan Maluku, supaya semakin terlibat dalam kegiatan hulu migas,” kata Erwin Suryadi.
Sementara Deputi Dukungan Bisnis SKK Migas Rudi Satwiko, mengatakan besarnya cadangan gas Papua yang mencapai 15,1 TSCF sudah sepatutnya dimanfaatkan untuk kesejahteraan masyarakat. Maka dari itu, Forkapnas bisa menjadi wadah komunikasi antara pemerintah daerah, perusahaan KKKS dan pelaku usaha industri penunjang hulu migas untuk memperkuat komitmen bersama terhadap upaya tersebut.
"Dengan potensi sebesar itu, kawasan timur Indonesia harus siap berbenah diri dengan memulai menyiapkan SDM, badan usaha lokal serta kebijakan daerah yang tepat,” tutur Rudi Satwiko.(*)
