Bunda PAUD Dikukuhkan, DP2KB Harap Peran Masyarakat untuk Atasi Stunting

Penulis : Muhammad Heriansyah

KORANKALTIM.COM, TENGGARONG - Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana (DP2KB) Kabupaten Kutai Kartanegara meminta peran semua pihak khususnya Bunda PAUD beserta jajaran yang ada di Kabupaten, Kecamatan, Kelurahan dan Desa Se-Kukar untuk mengatasi stunting atau gizi buruk.

"Bunda PAUD kan sudah dikukuhkan di Gedung Putri Karang Melenu (PKM) siang ini, harapannya kawan-kawan yang dikukuhkan hari ini bisa langsung berkegiatan guna upaya bersama mengatasi stunting di wilayahnya masing-masing," kata Kepala DP2KB Kukar Adinur kepada korankaltim.com, Kamis (25/5/2023).

Ketua Tim Penggerak Pembinaan Kesejahteraan Keluarga (PKK) Kukar Maslianawaty Edi Damansyah berharap peran kepala desa, lurah dan camat sangatlah diharapkan untuk bagaimana Bunda PAUD ini berjalan searah mengingat anak-anak tumbuh kembangnya masih perlu diperhatikan.

"Para pendidik disediakan oleh pemerintah seribu kuota untuk kuliah dapat beasiswa tapi yang terisi hanya 219, dan sekarang dibuka lagi oleh pemerintah, ini bantuan saya minta kepada bunda PAUD dan tenaga pendidik untuk melanjutkan kuliahnya kalau merasa kesulitan mendapatkan dananya silakan berkoordinasi dengan dinas pendidikan dan kebudayaan kabupaten Kukar, jangan pergi ke Bunda Paud Kukar. Jadi harapan saya setelah dikukuhkan menjadi Bunda Paud desa dan kelurahan mari kejar itu kegiatan," ucap Maslianawaty.

PKK sederajat dengan ASN dalam pemerintahan pusat, sehingga bebas melaksanakan kegiatan dan siapa menjabat ketua PKK  juga sebagai Bunda PAUD di daerah-nya.

"Dalam pendidikan usia dini ini harus berkolaborasi dengan posyandu yang ada untuk menekan angka stunting. Jabatan itu adalah amanah saya harap semua yang diberikan amanah bisa baik menjalankannya bagi ibu-ibu jangan sering mengkompori bapak-bapak nya kasihan kalau ada kegiatan kita dari PKK kabupaten kecamatan kelurahan dan desa kalau ingin meminta bantuan harus secara tertulis membuat proposal," tegasnya.

Bunda PAUD di kecamatan, kelurahan dan desa diharapkan bisa menghidupkan program PAUD. "Kami ingin kerjanya ada kolaborasi, kami tidak membiarkan ibu-ibu bagaimana anak PAUD ini dari TK belum jelas akan mau masuk ke SD mana, hal tersebut sudah harus dikolaborasikan ke tenaga pendidik sekolah dasar, ini penting untuk diperhatikan bersama," pungkas Maslianawaty. (adv)