Jumat, 05/07/2019

Urai Persoalan Pekerja Anak di Perusahaan, Komisi I Gelar RDP

Jumat, 05/07/2019

RDP Komisi I Bersama Rea Kaltim, LAKI, Disnakertrans dan Dinas Perlindungan perempuan dan anak di ruang rapat Komisi I (hei)

Join Grup Telegram Koran Kaltim untuk mendapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari. Caranya klik link https://t.me/+SsC4jer3I5syZWU1 atau klik tombol dibawah ini.

Grup Telegram Koran Kaltim

kemudian join. Anda harus instal aplikasi Telegram terlebih dahulu di ponsel.

Berita Terkait

Urai Persoalan Pekerja Anak di Perusahaan, Komisi I Gelar RDP

Jumat, 05/07/2019

logo

RDP Komisi I Bersama Rea Kaltim, LAKI, Disnakertrans dan Dinas Perlindungan perempuan dan anak di ruang rapat Komisi I (hei)

KORANKALTIM.COM, TENGGARONG -Komisi I DPRD Kabupaten Kukar melaksanakan Rapat Dengar Pendapat (RDP) menyikapi persoalan pekerja anak yang dilakukan perusahaan subkontraktor PT Rea Kaltim, Jumat pagi (5/7/2019) di ruang rapat Komisi I Gedung DPRD Kukar.

Anggota Komisi I H Salehudin memimpin rapat, didampingi anggotanya Sofia Schu. Hadir mnajemen Rea Kaltim, ormas LAKI, Dinas Perlindungan perempuan dan Anak Kukar, dan Disnakertrans Kukar.

Saleh mengatakan, rapat ini menccoba mengurai berbagai macam persoalan yang terjadi di hulu Mahakam tepatnya kawasan PT. Rea Kaltim. Ini juga menindaklanjuti laporan dari hasil investigasi ormas LAKI beberapa bulan lalu.

"Ya hari ini sudah kita fasilitasi, tadi ada sedikit beda pendapat, dari Rea Kaltim bahwa hal yang dilaporkan pihak kawan-kawan LSM itu tidak seperti kenyataannya. (aktivitas pekerja anak, Red). Tapi LSM juga selain punya hardcopy dia juga punya rekaman video, jadi dari kami ya mengusulkan silahkan saja rekaman itu di-share ke pihak terlapor dan disnaker, sehingga nanti di RDP lanjutan nya bisa legowo tidak saling klaim begini," kata Saleh kepada KORANKALTIM.COM usai memimpin RDP.

Menurutnya, DPRD mengucapkan terima kasih kepada LAKI yang turut membantu DPRD dalam menjalankan fungsi pengawasan. "Ya tentu kami terimakasih dengan kawan-kawan LSM karena kami 45 orang tidak mungkin bisa stand by siap sedia mengawasi di 18 kecamatan. Diharapkan di RDP lanjutan nanti bisa turut hadir dewan pengawas dari Disnakertrans provinsi, pihak DLHK juga karena kita coba ingin menyelesaikan persoalan limbah, galian C dan perumahan karyawan," ujarnya.

Meskipun yang bersinggungan langsung adalah  subkontraktornya yakni Sasana Yudabakti, tetap saja PT Rea Kaltim yang bertanggung jawab penuh atas persoalan yang ditimbulkan. "Ya, memang subkon-nya Rea Kaltim itu jangan sembarangan gitu lho, jadi ya jangan juga berlindung di balik subkon, karena subkon itu juga harus ada asuransinya, pekerjanya berapa modalnya berapa, bonafit atau tidak itu jangan disepelekan," demikian Saleh. ( ADV)


Penulis : Muhammad Heriansyah

Editor : M.Huldi

Urai Persoalan Pekerja Anak di Perusahaan, Komisi I Gelar RDP

Jumat, 05/07/2019

RDP Komisi I Bersama Rea Kaltim, LAKI, Disnakertrans dan Dinas Perlindungan perempuan dan anak di ruang rapat Komisi I (hei)

Berita Terkait


Urai Persoalan Pekerja Anak di Perusahaan, Komisi I Gelar RDP

RDP Komisi I Bersama Rea Kaltim, LAKI, Disnakertrans dan Dinas Perlindungan perempuan dan anak di ruang rapat Komisi I (hei)

KORANKALTIM.COM, TENGGARONG -Komisi I DPRD Kabupaten Kukar melaksanakan Rapat Dengar Pendapat (RDP) menyikapi persoalan pekerja anak yang dilakukan perusahaan subkontraktor PT Rea Kaltim, Jumat pagi (5/7/2019) di ruang rapat Komisi I Gedung DPRD Kukar.

Anggota Komisi I H Salehudin memimpin rapat, didampingi anggotanya Sofia Schu. Hadir mnajemen Rea Kaltim, ormas LAKI, Dinas Perlindungan perempuan dan Anak Kukar, dan Disnakertrans Kukar.

Saleh mengatakan, rapat ini menccoba mengurai berbagai macam persoalan yang terjadi di hulu Mahakam tepatnya kawasan PT. Rea Kaltim. Ini juga menindaklanjuti laporan dari hasil investigasi ormas LAKI beberapa bulan lalu.

"Ya hari ini sudah kita fasilitasi, tadi ada sedikit beda pendapat, dari Rea Kaltim bahwa hal yang dilaporkan pihak kawan-kawan LSM itu tidak seperti kenyataannya. (aktivitas pekerja anak, Red). Tapi LSM juga selain punya hardcopy dia juga punya rekaman video, jadi dari kami ya mengusulkan silahkan saja rekaman itu di-share ke pihak terlapor dan disnaker, sehingga nanti di RDP lanjutan nya bisa legowo tidak saling klaim begini," kata Saleh kepada KORANKALTIM.COM usai memimpin RDP.

Menurutnya, DPRD mengucapkan terima kasih kepada LAKI yang turut membantu DPRD dalam menjalankan fungsi pengawasan. "Ya tentu kami terimakasih dengan kawan-kawan LSM karena kami 45 orang tidak mungkin bisa stand by siap sedia mengawasi di 18 kecamatan. Diharapkan di RDP lanjutan nanti bisa turut hadir dewan pengawas dari Disnakertrans provinsi, pihak DLHK juga karena kita coba ingin menyelesaikan persoalan limbah, galian C dan perumahan karyawan," ujarnya.

Meskipun yang bersinggungan langsung adalah  subkontraktornya yakni Sasana Yudabakti, tetap saja PT Rea Kaltim yang bertanggung jawab penuh atas persoalan yang ditimbulkan. "Ya, memang subkon-nya Rea Kaltim itu jangan sembarangan gitu lho, jadi ya jangan juga berlindung di balik subkon, karena subkon itu juga harus ada asuransinya, pekerjanya berapa modalnya berapa, bonafit atau tidak itu jangan disepelekan," demikian Saleh. ( ADV)


Penulis : Muhammad Heriansyah

Editor : M.Huldi

 

Berita Terkait

Kelurahan Timbau Maksimalkan Peran Ketua RT untuk Ikut Membudayakan Tertib Buang Sampah

Pertahankan Adat Budaya, Desa Kedang Ipil Gelar Festival Budaya Adat Kutai Lawas Nutuk Beham

Baru Empat Bulan Terbentuk, FKPM Kelurahan Baru Dapat Kunjungan dari Polda Kaltim

Lewat Masyarakat Hukum Adat, Desa Kedang Ipil Berupaya Jaga Tradisi Adat dan Budaya

Pemerintah Desa Kedang Ipil Dorong dan Bantu Pelaku UMKM Hasilkan Produk Unggulan

Ketua DPRD, Kapolres dan Dandim Harap Momen Kebangkitan Nasional Masyarakat Kukar Saling Rangkul Ciptakan Keamanan

Ketua DPRD Kukar Dukung Perpindahan Lokasi CFD, Rasid: Sehat Jasmani dan Ekonomi Rakyat

Lantik 18 Pejabat Administrator dan Pengawas, Sekda PPU Minta Pejabat Baru Segera Lakukan Komunikasi

Abdul Rasid Senam Massal Sehat Bersama Masyarakat Kota Bangun

Saluran Drainase di Kelurahan Timbau Segera Diperbaiki untuk Atasi Banjir

Cegah dan Tangani Stunting, Kelurahan Timbau Optimalkan Peran Posyandu

Hasil Persiapan Matang, Kelurahan Timbau Berhasil Pertahankan Juara Umum MTQ Sebanyak Delapan Kali

Fraksi Partai Golkar DPRD Kukar Soroti Empat Hal Terkait Raperda Perubahan Badan Hukum Perseroda TP

Fraksi Gerindra DPRD Kukar Berikan Tiga Masukan Menanggapi Perubahan Badan Hukum Perusda TP

Fraksi PKB DPRD Kukar Sarankan Pemkab Penuhi Ketentuan Hukum Perubahan Modal Dasar di Perseroda TP

Fraksi PAN DPRD Kukar Minta Seluruh Perseroda Lakukan Transparansi

Juru Bicara Fraksi P3PKS DPRD Kukar Sampaikan Tiga Pandangan Terhadap Perubahan Nama Perusda TP

Fraksi NHP DPRD Kukar Minta Empat Penjelasan Terkait Perubahan Bentuk Hukum Perusda TP

Copyright © 2024 - Korankaltim.com

Tunggu sebentar ya. Kami sedang menyiapkannya untukmu.