2 menit baca0 kali dibaca
Penulis: Rahmat Surya
KORANKALTIM.COM, SAMARINDA – Pemprov Kaltim masih mengkaji penyesuaian kebijakan Work From Home (WFH) menyusul adanya edaran terbaru dari Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).
Sebelumnya Kemendagri telah mengeluarkan surat edaran dengan nomor: 800.1.5/3349/SJ tentang Tranformasi Budaya Kerja Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Daerah. Dalam surat edaran tersebut di Kemendagri menetapkan kebijakan WFH bagi ASN setiap hari Jumat.
Hal ini dilakukan guna meningkatkan efisiensi energi dan penghematan anggaran operasional. Kebijakan tersebut juga bertujuan mengurangi konsumsi BBM dan beban kerja, serta meningkatkan work-life balance pegawai.
Walaupun demikian, aturan Work From Anywhere (WFA) yang telah lebih dulu diterapkan masih menjadi acuan sementara oleh Pemprov Kaltim.
Kepala Biro Organisasi Pemprov Kaltim, Iwan Setiawan, menyampaikan bahwa sebelumnya pemerintah daerah telah menerbitkan surat edaran WFA pada 12 Februari 2026 dan mulai diberlakukan sehari setelahnya.
Menurutnya, dengan adanya kebijakan baru terkait WFH, pihaknya saat ini masih berkoordinasi dengan pimpinan untuk menentukan apakah surat edaran tersebut akan diperbarui atau hanya disesuaikan.
“Dalam pelaksanaannya, Pemprov Kaltim telah menyiapkan sistem absensi berbasis digital. Melalui kerja sama dengan Badan Kepegawaian Daerah (BKD), absensi dilakukan menggunakan aplikasi SAO versi 2 yang dapat diakses melalui telepon genggam,” ujar Iwan, Rabu (1/4/2026).
Aplikasi tersebut kata dia, memungkinkan pendeteksian lokasi pegawai saat melakukan absensi melalui titik koordinat. Dengan demikian, pihaknya dapat mengetahui apakah pegawai bekerja dari rumah atau lokasi lainnya sesuai skema WFA.
Pada tahap awal, terang Iwan, sistem absensi sempat menggunakan teknologi pengenalan wajah dan retina. Namun karena tingginya jumlah pengguna yang mencapai lebih dari 15 ribu ASN dalam waktu bersamaan, sistem sempat mengalami gangguan.
“Karena itu, fitur kita disederhanakan. Sekarang cukup dengan foto, tetapi identitas dan lokasi tetap bisa terdeteksi,” ucapnya.
Selain absensi menurut Iwan, pengawasan kinerja pegawai juga dilakukan melalui laporan berbasis Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Setiap perangkat daerah ungkapnya, diwajibkan menyampaikan laporan kinerja maksimal tiga hari setelah pelaksanaan WFA.
Editor: Erwin
Copyright © 2007 - 2026 Korankaltim.com | All Rights Reserved.
7 kali dibaca
Pusat gempa berada di laut 111 km tenggara Selayar
01 Okt 2026, 21:20:00 WIB • Kedalaman 10 km
Gempa ini dirasakan untuk diteruskan pada masyarakat
Sumber: BMKG
Jumat, 2 Oktober 2026
Prakiraan cuaca Samarinda belum tersedia.
Subuh
04.43
Dzuhur
12.04
Ashar
15.09
Maghrib
18.08
Isya
19.16
Sumber: BMKG (cuaca) dan MyQuran (jadwal sholat).
