Pengakuan tersebut memicu sorotan publik. Sebab, sebelumnya, Sekretaris Daerah (Sekda) Kaltim, Sri Wahyuni, menyatakan kendaraan itu diperuntukkan bagi operasional di wilayah Kaltim, termasuk untuk menjangkau medan terjal.
Pernyataan gubernur juga berbeda dengan keterangan awal yang menyebut mobil dinas tersebut dirancang untuk mendukung mobilitas kepala daerah menjangkau wilayah-wilayah sulit di Kaltim.
Kaltim memang memiliki sejumlah daerah dengan akses darat yang cukup berat, terutama menuju wilayah pedalaman seperti Kutai Barat (Kubar) dan Mahakam Ulu (Mahulu).
Menanggapi hal itu, Ketua DPRD Kaltim, Hasanuddin Mas’ud, mengaku belum mengetahui pernyataan gubernur terkait penggunaan mobil dinas tersebut.
“Wah, saya enggak tahu,” ujar pria yang akrab disapa Hamas itu belum lama ini.
Dia menegaskan, pada prinsipnya pengadaan kendaraan dinas harus memiliki urgensi dan berdampak langsung terhadap kinerja pemerintahan.
Menurutnya, kebutuhan kendaraan operasional di Jakarta memang ada, terutama untuk mendukung aktivitas pemerintahan saat menerima tamu atau menghadiri agenda di ibu kota.
“Yang pertama, memang harusnya ada. Kita ini enggak ada mobil untuk perjalanan di Jakarta. Ada tamu, ada apa, kita sewa. Jadinya harusnya kan ada, masa kalah sama yang lain,” katanya.
Hamas juga menyinggung kebijakan penyewaan helikopter pada masa Pejabat (Pj) gubernur sebelumnya.
Ia menjelaskan, kebijakan tersebut diambil karena pertimbangan jarak dan kondisi geografis Kaltim yang luas.
“Dulu kita sewa helikopter karena fisik wilayah ini jauh. Ke Berau bisa tiga hari perjalanan darat. Coba perjalanan ke Berau, ke hulu, jalannya ampun. Sekarang alhamdulillah sudah bagus, ada peningkatan,” jelasnya.
Dirinya menegaskan, setiap anggaran yang dikeluarkan pemerintah harus dapat dipertanggungjawabkan kepada publik dan memberikan dampak nyata terhadap peningkatan kinerja.
“Jadi pada prinsipnya, semua yang kita keluarkan berdampak pada kinerja. Dan itu dipertanggungjawabkan dong,” tegasnya.
Editor: Erwin