Hadapi Pemangkasan APBD Tahun Depan, Pokja 30: Kegiatan Perjalanan Dinas hingga Rapat di Hotel Harus Pangkas

Direktur Pokja 30 Kaltim, Buyung Marajo, menyampaikan bahwa pemangkasan tidak seharusnya dibebankan kepada tenaga outsourcing. Menurutnya, pemerintah semestinya bisa mengurangi pos-pos belanja yang tidak berdampak langsung kepada masyarakat.

Ia menilai persoalan ini muncul karena perencanaan anggaran yang tidak partisipatif serta tergesa-gesa, terutama terkait program “Gratispol” yang belum ditopang data by name by address secara lengkap. Padahal, penyusunan data tersebut penting untuk memastikan kestabilan anggaran.

“Sehingga lonjakan anggaran tidak mengganggu stabilitas program lainnya,” ujar Buyung saat dihubungi wartawan Korankaltim.com, Kamis (4/12/2025).

Buyung menekankan, agar pemerintah tetap memprioritaskan belanja pada sektor pelayanan publik, terutama pendidikan dan kesehatan sebagai urusan wajib daerah. Sementara itu, anggaran perjalanan dinas, konsumsi rapat, kegiatan di hotel, hingga pengadaan barang birokrasi harus dipangkas.

“Pembelian pakaian dinas, alat kantor, laptop, komputer hingga kendaraan baru juga tidak perlu dilakukan. Selama masih layak pakai, hentikan belanja yang tidak berdampak bagi publik,” ucapnya.

Lebih lanjut, terkait adanya wacana pemangkasan anggaran cleaning service hingga 50 persen yang berdampak pada upah tenaga outsourcing, Buyung menilai pemerintah tidak memiliki sense of crisis. Ia bahkan menyinggung insentif pejabat seperti Sekda mencapai Rp99 juta per bulan, namun tidak tersentuh pengurangan.

“Maka dari itu, kita mempertanyakan berani tidak pejabat tinggi di Kaltim dan anggota DPRD memotong insentif, jatah perjalanan dinas, jatah komunikasi, hingga aktivitas rapat yang menelan anggaran besar,” katanya.

Buyung mengingatkan, pemangkasan terhadap tenaga outsourcing dapat memicu gelombang PHK. Tekanan ekonomi tersebut, lanjutnya, berpotensi meningkatkan angka kriminalitas jika tidak segera diantisipasi.

Ia turut menyoroti pengelolaan anggaran di kabupaten/kota. Daerah dengan APBD kecil seperti Mahakam Ulu, kata Buyung, terbukti mampu mengelola anggaran secara lebih efisien ketimbang daerah kaya seperti Kutai Kartanegara.

“Jadi pemanfaatan APBD ini soal manajemennya saja, bukan soal besar kecilnya anggaran,” tutupnya.

Editor: Erwin

Hadapi Pemangkasan APBD Tahun Depan, Pokja 30: Kegiatan Perjalanan Dinas hingga Rapat di Hotel Harus Pangkas

Berita Terkait

Bazar Teras Samarinda Dibongkar, Aktivitas UMKM Diminta Tak Terpusat

Kawat Tertinggal di Jantung Pasien, Komisi IV DPRD Kaltim Soroti SOP RSUD AWS Samarinda

Selalu Digelar di Tenggarong, Otorita IKN Siap Hadirkan Festival Erau di Ibu Kota Baru Tahun Depan

Kebakaran Gambut Simpang Pasir Kembali Meluas, Warga Curigai Terkait Patok Tanah

IDI Kaltim Panggil Dokter Kasus Kawat Jantung, Siapkan Penelusuran Internal

Tradisi Berladang Ujoh Bilang Tetap Berjalan, Warga Lebih Waspada Bakar Lahan

65 Suara Senat Berbanding 24, Eddy Iskandar Pertanyakan Etika Pilrek Unmul

Ajakan Kencan Ditolak, Mantan Kekasih Intimidasi Hingga Sebar Video Mesum

Hot Topic

Gempa Terkini

Topik Populer

Info Hari Ini