IKA PMII Kaltim Bakal Gelar Diskusi Publik, Bahas Pemangkasan DBH

Penulis: */Ainur Rofiah

KORANKALTIM.COM, SAMARINDA – Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim) menjadi penyumbang pendapatan negara terbesar.

Pada tahun 2025, tercatat lebih dari Rp58 triliun dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) mengalir ke Kaltim.

Namun, kebijakan pemerintah pusat yang memangkas Dana Bagi Hasil (DBH) hingga 78 persen menjadi sorotan. Kebijakan ini dinilai tidak seimbang dan dikhawatirkan dapat memengaruhi kelangsungan pembangunan di daerah.

Menanggapi hal tersebut, Ikatan Keluarga Alumni (IKA) Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Kalimantan Timur turut ambil bagian dalam mendorong diskusi mengenai upaya keadilan dalam pembagian hasil pertambangan, minyak dan gas bumi.

Menurut, Sekretaris IKA PMII Kaltim, Rusdiono, ancaman serius pemerintah pusat ini tidak bisa dianggap hal biasa saja. Seluruh elemen di Kaltim, harus memberi pandangan komprehensif agar proses pembangunan bertumbuh (growth of building).

"Kami akan membuat diskusi publik bertema keadilan fiskal, agar DBH benar manfaat bagi masyarakat Kaltim " ujar Rusdi pada Jumat (3/10/2025).

Lanjutnya, diskusi ini bertujuan tak hanya agar pendapatan daerah sektor fiskal (pajak) meningkat, tetapi Transfer Kepada Daerah (TKD) melalui DBH juga tidak dipangkas besar-besaran. 

Jika merujuk pada Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) 2026, belanja Kaltim ditetapkan Rp21,74 triliun, lalu Rp9,3 triliun akan ditransfer ke Kaltim termasuk DBH sebesar Rp6,9 triliun, jika dipangkas 78 persen, maka hanya tersisa Rp1,5 triliun.

Rencananya, kegiatan diskusi berlangsung, Minggu, (5/10/2025) pukul 09.00 WITA di Graha Pergerakan yang bertempat di Jalan HAM Rifaddin, Kecamatan Loa Janan Ilir, Kota Samarinda. 

Dalam diskusi tersebut  menghadirkan narasumber dari Komisi XII DPR RI Syafrudin, dari daerah penghasil diwakili Anggota DPRD Kukar, Desman Minang, Akademisi Universitas Mulawarman Ridwan Idris, Pegiat Kebijakan Publik Asman Azis dan Ketua TWAP Samarinda, Syaparudin. 

Menurut Rusdiono, agenda ini diproyeksikan menjadi agenda rutin membincang isu-isu kekinian agar PMII mampu memberi warna kemanfaatan umat. 

Terlebih terkait isu DBH, diharapkan menghasilkan seruan aksi seluruh pemerintah daerah baik Pemprov Kaltim dan pemerintah kabupaten/kota untuk bersatu,  memperjuangkan hak-hak pembagian yang selama ini sudah berjalan. 

Memang tidak mudah kata Rusdi, namun setidaknya jika kesadaran bersama pemda se-Kaltim bisa mempengaruhi kebijakan umum Kementerian Keuangan. 

“Kami mengundang masyarakat umum dan terkhusus warga Pergerakan alumni PMII bisa hadir dalam agenda. Semoga PMII bisa menyumbang pemikiran untuk keadilan sektor fiskal dan keuangan daerah" pungkasnya.

Editor: Erwin