Menurutnya, struktur penghasilan anggota dewan sebenarnya tidak pernah mengalami perubahan signifikan sejak periode sebelumnya.
Mayoritas komponen yang diterima bukan berupa gaji pokok, melainkan tunjangan dengan dasar hukum yang jelas.
“Kalau dihitung total, rata-rata sekitar Rp50 juta per bulan. Tapi perlu dipahami, gaji pokok kami hanya Rp3–4 juta,” sebutnya, Kamis (18/9/2025).
Sisanya kata Sapto, berupa tunjangan beras, transportasi, komunikasi, perumahan, semuanya ada appraisal dan aturan resmi.
“Jadi bukan angka yang diada-ada,” tegasnya.
Namun, ia menekankan jumlah tersebut tidak bisa disamakan dengan penghasilan bersih yang diterima setiap anggota dewan.
“Saya pribadi tidak pernah menerima utuh. Ada potongan pajak, iuran partai, hingga kewajiban lain,” bebernya.
Sehingga, angka Rp50 juta itu bukan sepenuhnya masuk ke kantong pribadi. “Masyarakat juga perlu tahu, anggota dewan punya tanggung jawab moral, tidak ada jam kerja pasti, banyak undangan, bahkan harus menanggapi berbagai proposal dari konstituen,” tegasnya.
Dalam kesempatan itu, Sapto juga menyoroti isu efisiensi anggaran yang kerap diarahkan ke pemerintah daerah. Menurutnya, semangat efisiensi seharusnya berlaku merata, baik di pusat maupun di daerah.
Ia mencontohkan uang harian perjalanan dinas anggota DPR yang ditetapkan Rp460 ribu per hari.
“Coba bandingkan, apakah angka itu cukup untuk perjalanan ke Bontang, Kutim, atau Berau? Kondisi geografis Kaltim berbeda dengan Jawa atau Jakarta. Kalau bicara efisiensi, jangan hanya menekan daerah, pusat juga harus fair,” ujarnya.
Meski demikian, Sapto mengaku tidak keberatan apabila suatu saat ada pemangkasan tunjangan bagi anggota dewan.
“Bagi saya, menjadi wakil rakyat adalah pengabdian. Rezeki bisa datang dari mana saja asalkan halal. Yang terpenting mindset-nya harus benar, bukan semata-mata soal materi,” ujarnya.
Berdasarkan data, APBD Kaltim 2025 mengalokasikan anggaran sebesar Rp52,2 miliar untuk gaji dan tunjangan anggota DPRD Kaltim. Angka itu naik sekitar Rp2 miliar dibanding tahun sebelumnya.
Dengan jumlah anggota DPRD sebanyak 55 orang, rata-rata alokasi per anggota mencapai Rp79 juta per bulan.
Editor: Erwin