2 menit baca0 kali dibaca
Penulis: */Ainur Rofiah
KORANKALTIM.COM, SAMARINDA – Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Perubahan 2025 untuk Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur (Pemprov Kaltim) dipastikan naik, dari yang semula Rp21 Triliun menjadi Rp21,74 Triliun.
Tambahan anggaran ini muncul di tengah tren penurunan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan kucuran transfer dari pemerintah pusat.
Kenaikan APBD P tersebut menurut Sekretaris Daerah (Sekda) Kaltim Sri Wahyuni tersebut bukan karena peningkatan sumber pendapatan reguler, melainkan hasil optimalisasi Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (Silpa) tahun 2024.
Dari total Silpa sebesar Rp2,6 Triliun, sekitar Rp1,6 Triliun dapat dipakai untuk menutup kebutuhan pembiayaan tahun berjalan.
“Memang dari PAD dan transfer pusat ada penurunan. Tetapi secara keseluruhan penerimaan kita tetap naik, karena Silpa tahun lalu cukup besar dan bisa digunakan,” jelas Sri saat dikonfirmasi Korankaltim.com Minggu (14/9/2025) hari ini.
Sebagian besar Silpa 2024 sudah memiliki peruntukan khusus, seperti untuk Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) dan Dana Bagi Hasil Dana Reboisasi (DBHDR). Sisanya dialokasikan untuk memperkuat belanja daerah.
Tambahan anggaran berdampak langsung pada struktur belanja, terutama di pos barang dan jasa yang naik sekitar Rp500 Miliar. Kenaikan tersebut bukan untuk kegiatan konsumtif, melainkan mendukung program pelayanan publik.
“Belanja barang dan jasa itu luas cakupannya, mulai dari distribusi bantuan, dukungan pelayanan kesehatan, hingga penguatan program perangkat daerah. Tapi bisa saya pastikan, tidak ada pembelian kendaraan dinas,” papar Sri.
Porsi belanja pegawai masih berada di angka 19 persen dari total APBD, menunjukkan Pemprov Kaltim tetap konsisten menjaga rasio agar tidak membebani fiskal daerah.
Perubahan APBD bukan sekadar penyesuaian teknis, melainkan strategi untuk menyelaraskan arah pembangunan dengan visi kepala daerah. Pemprov tidak menambah kegiatan baru, melainkan memperkuat program yang sudah berjalan, contohnya program pembebasan Uang Kuliah Tunggal (UKT) untuk mahasiswa di 52 perguruan tinggi mitra Pemprov Kaltim kembali diperkuat dalam anggaran perubahan.
“Setiap rupiah harus berdampak langsung bagi masyarakat. Itu prinsipnya, karena anggaran ini berasal dari uang rakyat,” tegas Sri Wahyuni.
Dengan kondisi fiskal yang fluktuatif, Pemprov Kaltim berharap skema pemanfaatan Silpa dapat menjadi solusi jangka pendek untuk menjaga keberlanjutan program pembangunan sekaligus mengantisipasi resiko keterlambatan transfer dana dari pusat.
Editor: Aspian Nur
Copyright © 2007 - 2026 Korankaltim.com | All Rights Reserved.
6 kali dibaca
Pusat gempa berada di laut 111 km tenggara Selayar
01 Okt 2026, 21:20:00 WIB • Kedalaman 10 km
Gempa ini dirasakan untuk diteruskan pada masyarakat
Sumber: BMKG
Jumat, 2 Oktober 2026
Prakiraan cuaca Samarinda belum tersedia.
Subuh
04.43
Dzuhur
12.04
Ashar
15.09
Maghrib
18.08
Isya
19.16
Sumber: BMKG (cuaca) dan MyQuran (jadwal sholat).
