Penulis: Ainur Rofiah

KORANKALTIM.COM, SAMARINDA - Kebijakan parkir non tunai untuk tepi jalan masih menuai pro dan kontra. Bukan dari juru parkir (jukir) liar, tetapi datangnya dari kalangan masyarakat karena merasa aturan itu bikin ribet.

Wali Kota Samarinda Andi Harun menganggap wajar anggapan itu. Setiap kebijakan, kata dia, pasti akan menuai pro dan kontra.

“Setiap kebijakan pasti bakal ribut, kita tau itu, dan untuk ini kami akui ini harus dipaksanakan, supaya bisa diterapkan. Jadi kita akan coba pelan-pelan,” kata pria yang akrab disapa AH itu.

Namun, memang diakui jika kebijakan ini adalah upaya untuk pemberantasan bagi oknum jukir nakal. Terlebih banyaknya protes dan aduan dari netizen di media sosial.

Padahal, baik dirinya maupun Dinas Perhubungan (Dishub) Samarinda juga sudah menegaskan, jika jukir tersebut tidak mungkin bertahan jika tidak ada peluang.

“Kita gaji kalau mau gabung, tapi ingat perilakunya juga harus tertib, tidak meresahkan amsyarakat. Jadi, untuk jukir liar, tidak usah kalian bertahan, dan mencari backingan preman, tidak ada gunanya. Pada akhirnya kalian tergulung,” imbuhnya.

Selain upaya pemberantasan untuk jukir liar, dia juga menjelaskan jika parkir non tunai ini bisa berpotensi untuk peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Jukir liar ini juga menjadi perbincangan hangat di medsos, tak hanya masyarakat Samarinda saja, tetapi kabupaten/kota lainnya yang ada di Kalimantan Timur (Kaltim). 

Di mana, mereka menjuluki Samarinda sebagai kota dengan jukir liar. Tak sedikit yang bekomentar enggan singgah apabila melewati Kota Tepian itu.

“Itu yang harus kita hilangkan, sehingga orang yang mau mampi itu tetap aman dan nyaman. Jadi makin banyak yang mau berkunjung ke Samarinda,” pungkasnya.

Editot: Supiansyah