Pj Gubernur Kaltim, Akmal Malik menyampaikan, bahwa Tim Evaluator Kemendagri telah melakukan pengawasan sejak Oktober hingga Desember 2023 (triwulan I). "Jadi sejak menjabat tiga bulan lalu ada beberapa hal yang perlu ditingkatkan, mulai dari kesehatan, stunting, layanan publik, kemiskinan ekstrem, inflasi, BUMD, penyerapan anggaran, perizinan, kegiatan unggulan dan pengangguran," ucap Akmal, pekan tadi.
Dia menyebutkan 10 indikator tersebut merupakan program prioritas yang harus bisa diselesaikan dengan cepat, karena hal tersebut merupakan program yang bersentuhan langsung dengan masyarakat.
Selain itu pula, Akmal menerangkan dalam proses capaian tersebut, Pemprov Kaltim mendapat apresiasi dari Tim Evaluator Kemendagri pada perihal penanganan kemiskinan ekstrem di Kaltim.
Capaian ini tentu sesuai persentase penduduk miskin ekstrem Kaltim pada 2022 dan 2023 yang jauh lebih baik atau berada di bawah capaian nasional dengan jumlah 3.910 jiwa atau 0,10 persen.
Akmal Malik juga mengaku bersyukur atas tercapainya indikator-indikator yang sesuai dengan capaian kinerja, dan hal tersebut merupakan hasil dari kerja sama di lingkup pemerintahan.
“Jadi dari 10 perimeter yang diminta oleh Irjen Kemendagri sudah kita laporkan, dan tadi hadir membackup sangat bagus tim kita, memang ada beberapa catatan-catatan kealfaan, semisal melaporkan NPHD, evidence-nya, tapi tidak apa, ini kan baru triwulan pertama. Tetapi secara keseluruhan kita mendapatkan apresiasi," tuturnya.
Akmal Malik berharap, dengan berbagai upaya yang digenjot Pemprov Kaltim mampu memberikan manfaat bagi seluruh masyarakat Kaltim, sehingga bukan hanya kemiskinan ektrem, tetapi persoalan lainnya di Kaltim juga harus bisa diselesaikan. (*/kk)
Editor: Maruly Z