Kepala Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat (Dinsos PM) Samarinda, Isfihani mengatakan, permintaannya itu ia utarakan usai melakukan pendataan dan kunjungan disejumlah kecamatan terkait dengan angka kemiskinan di Samarinda. “Ada di bawah jembatan yang arah Jalan Ahmad Dahlan ke Jalan Lambung Mangkurat. Di situ saya melihat ada yang tidur kurang lebih dua kepala keluarga (KK),” kata Isfihani, Sabtu (30/9/2023).
Namun, respon persoalan itu justru datang dari lurah setempat yang bakal menindaklanjutinya ke Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Samarinda. Untuk itu, dirinya meminta agar pemerintah tingkat RT dan lurah segera mendata dan dimasukkan dalam program pengentasan kemiskinan ekstrem yang sedang berjalan, sehingga kemiskinan di Samarinda bisa nol persen pada tahun depan.
“Saya katakan bahwa jangan selalu masalah penggusuran. Harusnya diarahkan untuk mendapatkan bantuan, dan pelatihan di RT, supaya kehidupannya bisa meningkat. Biar ada pekerjaan, jadi tidak miskin lagi,” tegasnya.
Menurutnya, untuk orang-orang dengan kemiskinan ekstrem kurang memiliki kemampuan untuk mendaftarkan diri. Karena fokus mereka lebih pada bertahan hidup dan makan. Apalagi waktu yang dimiliki lebih diperuntukkan mencari uang agar bisa makan. Sedangkan untuk melakukan pendaftaran ikut pelatihan sudah terbayang dibenak mereka cukup rumit dan menghabiskan waktu.
“Makanya mereka sudah malas duluan karena administrasi yang dianggapnya ruwet. Makanya saya minta RT juga untuk memasukkan mereka (warga miskin) pada Probebaya yang 10 persen anggarannya pada peningkatan kualitas warganya,” urainya.
Dirinya berharap masalah kemiskinan ini bisa terselesaikan segera, karena selain merupakan instruksi Presiden RI, namun juga sebagai peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) untuk perbaikan taraf hidup masyarakat itu sendiri.
Editor: Maruly Zainuddin