Bupati Nonaktif PPU AGM Divonis 5,6 Tahun, Nur Afifah Balgis 4,6 Tahun

Sidang yang berlangsung mulai pukul 14.00 WITA itu dipimpin oleh Jemmy Tanjung Utama sebagai Hakim Ketua, para Jaksa Penuntut Umum (JPU) dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Penasihat Hukum dari Terdakwa AGM dan Nur Afifah Balqis serta Penasihat Hukum dari Terdakwa Muliadi.

AGM dan Nur Afifah Balgis atas tindakannya dijatuhkan Pasal 12 huruf b Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 18 juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 juncto Pasal 64 ayat (1) KUHPidana.

Untuk diketahui, terdakwa AGM pada sidang dengan agenda pembacaan tuntutan terancam pidana penjara 8 tahun dan pidana denda Rp 300 juta subsidair 6 bulan kurungan.

Sementara untuk terdakwa Nur Afifah Balgis dijatuhkan pidana penjara 5 tahun 6 bulan dengan pidana denda Rp300 juta subsidair 6 bulan kurungan.

Sementara itu pada sidang putusan Majelis Hakim membacakan amar putusannya AGM dijatuhkan pidana penjara selama 5 tahun 6 bulan dan pidana denda Rp 300 juta subsidair 4 bulan kurungan sedangkan terdakwa 2 Nur Afifah Balgis selaku Bendahara DPC Demokrat Balikpapan dijatuhi pidana penjara 4 tahun 6 bulan dan pidana denda Rp300 juta subsidair 4 bulan kurungan.

"Terdakwa 1 AGM juga dikenakan pidana tambahan berupa uang pengganti sebesar Rp 5,7 miliar subsidair kurungan penjara 3 tahun 6 bulan," ucap Jemmy Senin (26/9/2022).

Tak hanya itu, AGM yang sebelumnya menjabat sebagai pejabat publik juga turut dicabut hak demokrasinya baik itu hak memilih maupun hak dipilih selama 3 tahun 6 bulan pasca pidana pokok.

Setelah pembacaan amar putusan kedua terdakwa itu, Majelis Hakim turut memberikan waktu baik terhadap JPU KPK maupun Penasihat Hukum terdakwa untuk memberikan kesempatan tentang langkah lanjutan yang akan diambil oleh kedua belah pihak tersebut, yang dimana keduanya mengambil langkah untuk pikir-pikir dulu dengan tenggat waktu sepekan.

Kuasa Hukum AGM dan Nur Afifah Balgis, Arsyad menyayangkan pertimbangan Majelis Hakim tentang putusan yang diberikan kepada kliennya, sebab menurutnya terdapat sejumlah fakta persidangan yang telah diabaikan sebagai bahan untuk menentukan putusan tersebut, diantaranya yaitu tentang perkara hutang piutang antara AGM dan sejumlah saksi yang sudah pernah dihadirkan.

"Pada saat agenda saksi-saksi juga sudah tegas bahwa itu diberikan hutang piutang bukan berarti suap," ungkapnya.

Atas dasar penyampaian tersebut Arsyad mengharapkan vonis pembebasan yang diberikan kepada terdakwa AGM, sebab baginya yang memberikan suap itu adalah Muliadi selaku Plt Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten PPU, terdakwa kedua atas nama Edi Hasmoro selaku Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten PPU.

"Bahkan salah satu saksi yang pernah dihadirkan pernah menegaskan bahwa pak AGM lebih menitikberatkan kinerja dan prioritas kepada putra daerah tidak dibebankan kepada imbalan," tandasnya.

Penulis: Claudius Vico
Editor: Maruly Zainuddin

Bupati Nonaktif PPU AGM Divonis 5,6 Tahun, Nur Afifah Balgis 4,6 Tahun

Berita Terkait

Bazar Teras Samarinda Dibongkar, Aktivitas UMKM Diminta Tak Terpusat

Kawat Tertinggal di Jantung Pasien, Komisi IV DPRD Kaltim Soroti SOP RSUD AWS Samarinda

Selalu Digelar di Tenggarong, Otorita IKN Siap Hadirkan Festival Erau di Ibu Kota Baru Tahun Depan

Kebakaran Gambut Simpang Pasir Kembali Meluas, Warga Curigai Terkait Patok Tanah

IDI Kaltim Panggil Dokter Kasus Kawat Jantung, Siapkan Penelusuran Internal

Tradisi Berladang Ujoh Bilang Tetap Berjalan, Warga Lebih Waspada Bakar Lahan

65 Suara Senat Berbanding 24, Eddy Iskandar Pertanyakan Etika Pilrek Unmul

Ajakan Kencan Ditolak, Mantan Kekasih Intimidasi Hingga Sebar Video Mesum

Hot Topic

Gempa Terkini

Topik Populer

Info Hari Ini