Ketua Nelayan Samudra Nusantara, H Muhammad Ali mengatakan, jika pihaknya mendapatkan keluhan dari para nelayan, jika sejak tiga bulan belakangan mereka sudah tidak lagi melaut.
"Hampir sudah 3 bulan anggota kami tidak mau melaut, kalau pun ada, itu terpaksa membeli dexlite yang harganya mahal sekitar Rp18 ribu, kalau subsidikan hanya Rp5.150 saja," ungkapnya.
Tak hanya itu, ia pun mengeluhkan terkait SPBB yang telah sebulanan ini sudah tidak beroperasi lagi. "Kami tidak tahu kenapa mereka (SPBB) tidak melayani lagi, kalau tutup mau dapat dari mana lagi (BBM) subsidi, ini juga menjadi keresahan mereka (nelayan). Artinya, pendapatan tidak sesuai, jika harus membeli dexlite yang harganya tinggi," ujarnya.
Terkait hal ini, pihaknya berencana akan bersurat ke Pemkot Samarinda dalam hal ini Wali Kota dengan menembuskan ke Pertamina, DPRD Samarinda dan Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Samarinda.
"Sebenarnya saya sudah pernah ke DKP Samarinda, ketemu langsung dengan kepala dinasnya, tetapi bilangnya tidak bisa ngapa-ngapain dan melemparkan ke pemerintah. Misalnya, begitu ya harusnya mereka bisa memfasilitasi kami dan itu merupakan urusan migas," terangnya.
Untuk itu ia berharap ada perhatian dari pemerintah, terkait dengan para nelayan tersebut. Pasalnya, melaut adalah sumber pendapatan mereka. "Kami berharap bisa diperhatikan, dengan memberikan pelayanan BBM bersubsidi," tandasnya.
Sementara, Area Manager Communication dan CSR Pertamina Regional Kalimantan, Susanto August Satria saat ditemui di salah satu hotel di Samarinda mengatakan, perlu diinformasikan setiap harinya Pertamina menyalurkan solar sesuai dengan ketentuan untuk memenuhi keperluan masyarakat.
"Terkait dengan nelayan, sesuai dengan ketentuan Perpres harus mengisi mau membeli BBM jenis solar, harus memiliki rekomendasi dari DKP (Dinas Kelautan dan Perikanan) setempat, selama ada itu, pasti akan dilayani SPBU atau SPBU nelayan, karena itu merupakan syarat mutlak mendapatkan BBM bersubsidi, kalau tidak, silahkan diurus dengan DKP setempat," ungkapnya.
Karena SPBU nelayan ini jelasnya tidak akan menyalurkan BBM bersubsidi kepada nelayan atau kepada petani maupun nelayan yang tidak memiliki rekomendasi.
"Kalau sampai dilayani ya itu salah, dan itu bisa menjadi indikasi penyalahgunaan BBM subsidi, selama ada rekomendasi dari DKP pasti akan dilayani," tandasnya.
Penulis: Nancy
Editor: Maruly Zainuddin
