Penutupan jalan sepanjang kurang lebih 200 meter itu dilakukan Senin (8/8/2022) pagi tadi hingga siang hari dan dibuka kembali setelah sempat ada pertemuan antara pemerintah kota dengan warga.
Diketahui sebanyak 47 lahan yang belum rampung dibebaskan alias belum diganti rugi oleh pemerintah dengan panjang 7,8 kilometer dari simpang empat Ringroad II hingga simpang empat Jalan Suryanata.
Siti Bulqis, satu dari beberapa pemilik lahan kepada Korankaltim.com siang tadi menjelaskan, saat dibangunnya badan jalan tersebut diatas tanahnya, ia dijanjikan akan dibayar di tahun 2014. Nyatanya hingga 2022 ini kabar pembayaran tersebut tak kunjung terdengar, bahkan Bulqis dan rekan-rekannya pun telah beberapa kali mengirimkan surat kepada Wali Kota Samarinda H Andi Harun tetapi belum mendapatkan respon memuaskan. Karena itulah Bulqis dan warga lain memutuskan untuk memblokade jalan
"Saya punya Sembilan lahan. Pembangunan tahun 2012 dijanjikan dibayar tahun 2014, ternyata sampai saat ini tidak ada. Sudah semua upaya dilakukan, menyurat ke menteri hingga wali kota. Sampai saat ini tidak ada respon jadi ini upaya kita yang terakhir untuk menutup jalan," tegas Bulqis didampingi kuasa hukumnya Isjayadi.
Bulqis berharap dengan blockade itu lahan yang sudah dibangun jalan ini segera dibayar dan diselesaikan oleh Pemerintah Kota Samarinda. Wakil Wali Kota H Rusmadi Wongso yang mendatangi Bulqis dan warga lainnya memberikan jaminan terkait penggantian lahan sehingga warga membuka akses jalan kembali .
"Kesimpulannya estimasi 10 hari mulai hari ini, lepas dari pada 10 hari tentu kami akan tempuh jalan untuk membicarakannya. Tapi insya Allah tidak akan menutup jalan lagi karena wakil wali kota sudah memberikan jaminan dirinya," ungkap Bulqis.
Rusmadi Wongso sendiri menjelaskan sebelumnya pemerintah sudah melakukan pertemuan langsung dengan warga. Karena masih banyak dokumen yang belum diselesaikan maka tahap awal yakni menyelesaikan dokumen tersebut.
"Dua bulan yang lalu saya sudah bertemu dengan warga karena memang baru tahu kalau ini bermasalah sehingga tahap pertama saya lakukan sebelum rapat itu mengumpulkan dokumen saat itu belum lengkap dokumennya," ucap Rusmadi secara terpisah.
Untuk hasil pertemuan saat ini, pemerintah kota berupaya untuk segera merampungkan permasalahan tersebut juga menunggu kepastian hukum terkait kewenangan membayar ganti rugi warga. Rusmadi sudah meminta kepada Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) untuk segera melakukan pengukuran lahan yang belum dibayar.
"Pemerintah kota tetap lanjut untuk proses-proses penyelesaian masalah lahan ini tadi sudah jelas mulai hari ini dilakukan pengukuran, mudah-mudahan 10 hari selesai karena ada 47 bidang dari 35 pemilik. Warga juga perlu mendukung untuk membantu segera pengukuran karena soal batas ini perlu jelas," harap Rusmadi.
Setelah ketetapan hukum selesai ditambah dengan selesainya pengukuran luas lahan selanjutnya akan dibahas mengenai pembayaran. Pemkot akan berupaya memperjuangkan anggaran untuk membayar masuk ke APBD Perubahan.
Sementara Kapolresta Samarinda Kombes Pol Ary Fadli menghimbau kepada warga untuk tidak lagi menutup Jalan Nusyirwan Ismail karena jalan tersebut merupakan jalur transportasi perekonomian sehingga sangat beresiko jika kembali ditutup.
"Karena ini merupakan jalan poros utama yang dibangun untuk jalur ekonomi. Saya harapkan masyarakat tidak lakukan penutupan lagi, pemerintah sudah hadir, negara sudah hadir, kami akan suport pemerintah kota untuk menuntaskan permasalahannya," ucap Ary.
Penulis: Linda Mulyani
Editor: Aspian Nur
