DLH Kalimantan Timur Mengaku Tak Bisa Berbuat Banyak, Penanganan Kerusakan Lingkungan Diserahkan ke Pusat

KORANKALTIM.COM, SAMARINDA – Pembangunan pabrik smelter nikel di Balikpapan, disebut-sebut menyumbang kerusakan pada eksositem mangrove di kawasan Teluk Balikpapan dan kerusakan lingkungan yang diakibatkan dari pembangunan pabrik itu jadi satu dari beberapa imbas yang terjadi akibat sejumlah aktivitas pemanfaatan Sumber Daya Alam (SDA).

Terkait kondisi ini, Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kaltim melalui Kepala Dinas EA Rafiddin Rizal meminta semua pihak untuk melihat sistem dan regulasi yang berlaku belakangan ini. “Kami terima informasi, mereka (pengusaha di Balikpapan) diminta untuk menghentikan semua kegiatan, sampai mereka mendapatkan izin lingkungan. Prosesnya semua berjalan,” ujar Rizal.

DLH Kaltim tak bisa berbuat banyak dalam urusan penanganan kerusakan lingkungan karena beberapa perusahaan mendapatkan izin usaha dari pemerintah pusat sehingga mereka pun menyerahkan urusan penindakkan ke instansi terkait, dalam hal ini Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK).

“Karena kehutanan, termasuk tambang dan PMA (Penanaman Modal Asing) semuanya diambil pusat. Jadi perizinannya pun langsung kesana,” ungkapnya.

Hanya saja kerusakan lingkungan dan kerugian yang terjadi di Kaltim akibat tangan jahil oknum pengusaha nakal tetap menjadi prioritas pihaknya sehingga DLHK tak sungkan melaporkan kepada pihak atau instansi terkait atas kondisi tersebut. “Misalnya smelter di Balikpapan, warga melapor, kami cek ke lapangan dan meneruskan laporan ke pusat,” papar Rizal.

Dari informasi yang ia terima, pabrik semlter di Balikpapan tersebut diminta untuk menyiapkan 14 hektare lahan yang akan dijadikan kawasang konservasi Mangrove, untuk mengganti kerusakan yang mereka lakukan.

DLH Kaltim saat ini hanya bertugas untuk mengkoordinasikan dengan DLH Balikpapan berkaitan dengan lokasi yang memungkinkan untuk dijadikan kawasan konservasi mangrove. “Karena mereka (pengusaha) punya lahan cuma 20 hektare. Tidak mungkin 14 hektarnya untuk mangrove. Jadi opsinya di tempat lain. Semua harus dibereskan, baru pembangunan pabrik dan operasionalnya bisa dilanjutkan,” tutup Rizal.

Penulis: */Permata S Rahayu

Editor: Aspian Nur

DLH Kalimantan Timur Mengaku Tak Bisa Berbuat Banyak, Penanganan Kerusakan Lingkungan Diserahkan ke Pusat

Berita Terkait

Bazar Teras Samarinda Dibongkar, Aktivitas UMKM Diminta Tak Terpusat

Kawat Tertinggal di Jantung Pasien, Komisi IV DPRD Kaltim Soroti SOP RSUD AWS Samarinda

Selalu Digelar di Tenggarong, Otorita IKN Siap Hadirkan Festival Erau di Ibu Kota Baru Tahun Depan

Kebakaran Gambut Simpang Pasir Kembali Meluas, Warga Curigai Terkait Patok Tanah

IDI Kaltim Panggil Dokter Kasus Kawat Jantung, Siapkan Penelusuran Internal

Tradisi Berladang Ujoh Bilang Tetap Berjalan, Warga Lebih Waspada Bakar Lahan

Niat Bersihkan Lahan, Pria di Samboja Justru Picu Kebakaran Dua Hektare

65 Suara Senat Berbanding 24, Eddy Iskandar Pertanyakan Etika Pilrek Unmul

Hot Topic

Gempa Terkini

Topik Populer

Info Hari Ini