Hal itu membuat Gubernur Kaltim H Isran Noor angkat bicara. “Sudah tiga kali periode presiden, tidak ada wisata di Kaltim yang masuk dalam prioritas nasional untuk dikembangkan. Dari era Pak SBY (Susilo Bambang Yudhoyono, Presiden RI ke-6) periode terakhir, hingga dua periode Pak Joko Widodo ini,” ucap Isran dengan nada kecewa.
Orang nomor satu di Benua Etam itu pun menyinggung betapa besarnya peran daerah ini dalam membangun perekonomian Indonesia melalui sumbangan Produk Domestik Bruto (PDB) ke negara. Namun rupanya sumbangsih Kalimantan Timur terhadap Indonesia belum cukup membuat pemerintah pusat dilirik dan jadi perhatian utama. “Tidak ada juga program prioritas di sektor pariwisata. Tapi Kaltim tetap taat menggunakan jalur swasta,” ucap Isran.
Kepala Dinas Penanaman Modal, dan Perizinan Terpadu Patu Pintu (DPMPTSP) Kaltim Puguh Harjanto berharap kementerian terkait bisa memberikan dukungan dalam pemenuhan infrastruktur dasar di kawasan pariwisata di Kaltim khususnya di Berau.
“Misalnya akses jalan, yang khususnya menuju ke destinasi wisata. Apalagi kalau bicara Berau ini, pulau-pulau yang ada sangat potensial untuk menarik minat wisatawan,” sebut Puguh.
Peran pemerintah pusat sangat diperlukan mengingat sebagian pulau-pulau yang masuk dalam wilayah Berau merupakan daerah terluar Indonesia sehingga proses pembangunan dan penerapan kebijakan pun tidak bisa sembarang dilakukan karena berhubungan dengan batas wilayah Indonesia dan negara lain di sekitarnya.
Puguh membandingkan Berau dengan potensi wisata yang ada di Bali, yang sudah lebih dulu berkembang akibat peran serta pemerintah hingga swasta melalui aktivitas investasi.
“Nantinya akan kami undang beberapa negara yang sudah pernah berinvestasi di Bali supaya bisa melanjutkan investasi mereka di Kaltim,” pungkas Puguh.
Penulis: */Permata S Rahayu
Editor: Aspian Nur